Pasal 28

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan

Pemerintah Daerah kabupaten/ kota wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2).

(2) Bentuk dukungan Pemerintah Pusat dilakukan oleh

kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian paling sedikit meliputi:

• pemberian insentif dan kemudahan;
• perlakuan khusus dan percepatan dalam proses perizinan;
• penyediaan prasarana wilayah; dan
• keamanan lokasi KEK serta kelancaran arus barang dari dan ke KEK.

(3) Bentuk dukungan Pemerintah Daerah provinsi dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• penyediaan prasarana di luar KEK sesuai dengan kewenangannya;
• pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;

c pelayanan

SK No 085170 A

PRES lDEN

• pelayanan perizinar4 fasilitas dan kemudahan yang dilaksanakan oleh Administrator KEK; dan
• penataan pemanfaatan ruang yang mendukung ketertiban di wilayah sekitar KEK.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pembangunan KEK