Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal L2 ayat (3) huruf a mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional. (21 Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa:

• peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• PersetujuanLingkungan;
• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
• jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
• bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

(3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

usulan pembentukan KEK dilengkapi dengan persetujuan dan komitmen dukungan tertulis Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK.

(4) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah

provinsi dapat berada:

• dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau
• lintas wilayah kabupatenlkota.

(5) Dalam .

SK No 085164 A

PRES IDEN

-t7-

(5) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan berada pada

lintas wilayah kabupatenf kota, persetujuan dan komitmen dukungan tertulis pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperoleh dari masing-masing Pemerintah Daerah kabupatenlkota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK.

Paragraf 4 Pengusulan Pembentukan KEK oleh Dewan Kawasan KPBPB