Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional. (21 Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa:

• peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• Persetujuan Lingkungan;
• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
• jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
• bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

(3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

usulan pembentukan KEK dilengkapi dengan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten I kota. Paragraf3. . .

SK No 085163 A

PRES IDEN

-L6-

Paragraf 3 Pengusulan Pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah Provinsi