Pasal 17

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) huruf a mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) Usulan .

SK No 085161 A

PRES IDEN

(21 Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa:

• peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• PersetujuanLingkungan;
• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
• jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
• bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

(3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

juga dilengkapi dengan:

• akta pendirian Badan Usaha; dan
• persetujuan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (41 Persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat:
• persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan;
• kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
• komitmen dukungan tertulis Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(5) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada:

• dalam satu wilayah kabupaten/kota;
• lintas wilayah kabupatenlkota; atau
• lintas provinsi.

(6) Dalam...

SK No 085162 A

PRES IDEN

(6) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan berada pada

lintas wilayah kabupatenf kota, persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus diperoleh dari masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK. (71 Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan berada dalam lintas provinsi, persetujuan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus diperoleh dari masing-masing provinsi dan masing- masing kabupaten/kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK.

Paragraf.2 Pengusulan Pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah Kabupate n I Kota