Permendag No. 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor - JDIH BPK
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang
dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan impor,
perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun
2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
1995
tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2006
tentang
Perubahan
atas
Undang-Undang
Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);
Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 855);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 855) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12 (1) Terhadap permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE. (2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor. (3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Impor belum
diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW. (4) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19 (1) Terhadap permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE. (2) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan perubahan Perizinan Berusaha. (3) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW. (4) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan
persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik
melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW
paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
permohonan diterima oleh anggota tim sebagai
pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk
memulai pemrosesan perubahan Perizinan Berusaha
di bidang Impor.
(5)
Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat
(3)
yang
dilakukan
terhadap
pos
tarif/harmonized
system,
jenis/uraian
Barang,
jumlah Barang dan satuan Barang, merupakan sisa
masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor.
(6)
Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berupa:
a. tanggal
awal,
berlaku
sejak
tanggal
terbit
Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan;
dan
b. tanggal akhir, sama dengan tanggal akhir yang
tercantum pada Perizinan Berusaha di bidang
Impor yang telah diterbitkan.
(7)
Selain pos tarif/harmonized system, jenis/uraian
Barang,
jumlah
Barang
dan
satuan
Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masa berlaku
Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan
berupa tanggal awal dan tanggal akhir, sesuai dengan
masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor
yang telah diterbitkan.
(8)
Dalam hal perubahan Persetujuan Impor dilakukan
setelah pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan atas Persetujuan Impor
dan/atau Laporan Surveyor yang telah digunakan
sebagai dokumen pelengkap Pabean, masa berlaku
perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor
berupa tanggal awal dan tanggal akhir sesuai dengan
masa berlaku:
a. Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah
diterbitkan; atau
b. Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan
yang terakhir telah diterbitkan, dalam hal
Perizinan Berusaha di bidang Impor telah
dilakukan perubahan.
- Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22 (1) Terhadap permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE.
(2)
Apabila
permohonan
perpanjangan
Persetujuan
Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan,
Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan
Persetujuan Impor perpanjangan secara elektronik
melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW
dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan
mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak
memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atau
sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir
terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara
lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim
sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses
untuk
memulai
pemrosesan
perpanjangan
Persetujuan Impor.
(3)
Apabila
permohonan
perpanjangan
Persetujuan
Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan,
namun Persetujuan Impor perpanjangan belum
diterbitkan
dalam
jangka
waktu
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan penerbitan
Persetujuan Impor perpanjangan secara elektronik
dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang
diteruskan ke SINSW.
(4)
Apabila
permohonan
perpanjangan
Persetujuan
Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
dinyatakan
tidak
sesuai
dengan
persyaratan,
dilakukan penolakan secara elektronik melalui
Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW paling
lama 5 (lima) hari kerja atau sebelum masa berlaku
Persetujuan Impor berakhir terhitung sejak tanggal
permohonan diterima oleh anggota tim sebagai
pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk
memulai
pemrosesan
perpanjangan
Persetujuan
Impor.
(5)
Apabila
permohonan
perpanjangan
Persetujuan
Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan,
namun sampai dengan masa berlaku Persetujuan
Impor berakhir dan perpanjangan Persetujuan Impor
belum
diterbitkan,
dilakukan
penerbitan
perpanjangan Persetujuan Impor secara elektronik
dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang
diteruskan ke SINSW.
(6)
Masa berlaku Persetujuan Impor perpanjangan
berupa tanggal awal terhitung setelah berakhirnya
masa berlaku Persetujuan Impor.
(7)
Perpanjangan
Persetujuan
Impor
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat
diberikan terhadap Barang yang telah dimuat pada
alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor
berakhir dan mengalami keterlambatan kedatangan
yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa:
a. keadaan kahar;
b. bencana kemanusiaan;
c. bencana alam;
d. gangguan teknis alat angkut; dan/atau
e. keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan
kedatangan.
(8)
Barang yang telah dimuat pada alat angkut
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan
dengan dokumen paling sedikit meliputi Bill of Lading
(B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap Barang yang
telah dimuat pada alat angkut.
- Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1)
Terhadap elemen data dan/atau keterangan dalam
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) dan perubahan Persetujuan Impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
dilakukan
penelitian
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara dokumen
Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan
Impor Barang paling sedikit mengenai:
a. nomor,
tanggal
terbit,
dan
tanggal
akhir
Persetujuan Impor;
b. pos tarif/harmonized system;
c. jumlah Barang dan satuan Barang; dan
d. pelabuhan tujuan.
(2)
Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah
Pabean ke KPBPB dan pengeluaran Barang dari
KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean,
penelitian atas elemen data dan/atau keterangan
dalam Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) dan perubahan Persetujuan
Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
dilakukan:
a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen
pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang
dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, paling sedikit
mengenai:
- nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
- pos tarif/harmonized system;
- jumlah Barang dan satuan Barang; dan
- pelabuhan tujuan, dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan pada saat pemasukan ke KPBPB dari luar Daerah Pabean; atau b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
- nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
- pos tarif/harmonized system;
- jumlah Barang dan satuan Barang; dan
- pelabuhan muat di KPBPB.
(3) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK atau pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan dalam Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan: a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK, paling sedikit mengenai:
- nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
- pos tarif/harmonized system;
- jumlah Barang dan satuan Barang; dan
- pelabuhan tujuan, dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan dipenuhi pada saat pemasukan ke KEK; atau b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
- nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
- pos tarif/harmonized system; dan
- jumlah Barang dan satuan Barang. (4) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke TPB atau pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan dalam Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan: a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pemasukan ke TPB, paling sedikit mengenai:
- nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
- pos tarif/harmonized system;
- jumlah Barang dan satuan Barang; dan
- pelabuhan tujuan, dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan dipenuhi pada saat pemasukan ke TPB; atau b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
- nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
- pos tarif/harmonized system; dan
- jumlah Barang dan satuan Barang. (5) Terhadap elemen data dan/atau keterangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h dan perpanjangan
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
22
dilakukan
penelitian
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
memastikan pada saat pengajuan:
a. pemberitahuan Impor Barang;
b. pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang
ke KPBPB;
c. pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang
ke KEK;
d. Pemberitahuan Pabean Impor Barang ke TPB;
e. pemberitahuan
pabean
untuk
pengeluaran
Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah
Pabean;
f.
pemberitahuan
pabean
untuk
pengeluaran
Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah
Pabean; atau
g. Pemberitahuan
Pabean
Impor
pada
saat
pengeluaran Barang TPB ke tempat lain dalam
Daerah Pabean,
Persetujuan Impor masih berlaku.
(6)
Masa
berlaku
Persetujuan
Impor
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h berupa
tanggal awal harus:
a. sebelum tanggal dokumen manifest BC 1.1; atau
b. sama dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1.
(7)
Masa
berlaku
Persetujuan
Impor
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h berupa
tanggal akhir harus:
a. setelah tanggal dokumen manifest BC 1.1; atau
b. sama dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1.
(8)
Terhadap elemen data dan/atau keterangan jumlah
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf f dilakukan penelitian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
memastikan pada saat pengajuan pemberitahuan
Impor
Barang
alokasi
jumlah
Barang
masih
memenuhi.
(9)
Sisa alokasi jumlah Barang yang diizinkan tercantum
dalam SINSW.
(10) Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
(11) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) belum ditetapkan, satuan Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf
f sesuai dengan ketentuan internasional.
(12) Selain
elemen
data
dan/atau
keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan
Pasal 17 dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib
pajak
Importir
berdasarkan
data
dan/atau
keterangan yang telah tersedia secara elektronik di
SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
(13) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa nomor seri Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dan jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6a), ayat (6b), dan ayat (6c) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29 (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri. (2) Pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang dilakukan secara elektronik oleh Importir kepada Surveyor melalui sistem yang dimiliki Surveyor. (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang dilakukan di: a. negara asal Barang; b. negara muat; atau c. pelabuhan muat, di luar negeri. (4) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan di TPB, KPBPB, atau KEK dalam hal Barang diberlakukan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor pada saat pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari TPB, KPBPB, atau KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean. (5) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai: a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; atau b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post border). (6a) Dalam hal Impor atas Barang tertentu wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), penerbitan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan.
(6b) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) dapat diterbitkan setelah masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir dengan ketentuan: a. Barang yang diimpor telah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. Barang telah tiba di pelabuhan tujuan sebelum masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir yang dibuktikan dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1. (6c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6b) huruf b tidak berlaku terhadap Impor atas Barang tertentu yang dapat tiba di pelabuhan tujuan setelah masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir yang dibuktikan dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1 dan Barang telah dimuat pada alat angkut pada saat Perizinan Berusaha di bidang Impor masih berlaku yang dibuktikan dengan dokumen Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan dan 1 (satu) dokumen Pemberitahuan Pabean Impor. (8) Dalam hal pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor untuk Barang tertentu dilakukan di TPB, KPBPB, atau KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengeluaran Barang tertentu dari TPB, KPBPB, atau KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan 1 (satu) dokumen Pemberitahuan Pabean Impor. (9) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW. (10) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit berupa: a. nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor; b. pos tarif/harmonized system; c. jumlah dan satuan Barang; d. pelabuhan tujuan, kecuali Laporan Surveyor yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB; e. pelabuhan muat di KPBPB, untuk Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan di wilayah KPBPB; dan f. nama dan alamat KEK atau TPB, untuk Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan di wilayah KEK atau TPB.
- Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31
Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (10), dilakukan penelitian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
antara Laporan Surveyor dan dokumen Pemberitahuan
Pabean Impor paling sedikit mengenai:
a. nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;
b. pos tarif/harmonized system;
c. pelabuhan tujuan, kecuali Laporan Surveyor yang
diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB; dan
d. nomor dan tanggal Persetujuan Impor, dalam hal
dipersyaratkan Persetujuan Impor.
- Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55
(1)
Dalam
hal
permohonan
Surat
Keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan,
Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan
Surat Keterangan secara elektronik melalui Sistem
INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan
menggunakan
Tanda
Tangan
Elektronik
dan
mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak
memerlukan cap dan tanda tangan basah terhitung
sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap
sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai
pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk
memulai pemrosesan Surat Keterangan.
(2)
Dalam
hal
permohonan
Surat
Keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
dinyatakan
tidak
sesuai
dengan
persyaratan,
dilakukan penolakan secara elektronik melalui
Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW
terhitung sejak permohonan diterima oleh anggota
tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak
akses untuk memulai pemrosesan Surat Keterangan.
(3)
Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diterbitkan 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu)
Surat Keterangan dalam satu waktu.
(4)
Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat elemen data dan/atau keterangan paling
sedikit berupa:
a. nomor dan tanggal terbit Surat Keterangan;
b. identitas Importir;
c. pos tarif/harmonized system;
d. jenis/uraian Barang;
e. jumlah Barang dan satuan Barang;
f.
masa berlaku; dan
g. keterangan/spesifikasi Barang.
(5) Identitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat elemen data atau keterangan paling sedikit berupa: a. nama perusahaan; dan b. alamat perusahaan. (6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. (7) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: a. dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor; atau b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post border).
- Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 57 (1) Apabila permohonan perubahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan Surat Keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Surat Keterangan. (2) Apabila permohonan perubahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW terhitung sejak permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Surat Keterangan. (3) Masa berlaku perubahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa masa berlaku Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1). (4) Masa berlaku perubahan Surat Keterangan berupa: a. tanggal awal, berlaku sejak tanggal terbit perubahan Surat Keterangan; dan b. tanggal akhir, sama dengan tanggal akhir yang tercantum pada Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang telah diterbitkan.
(5)
Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
hanya berlaku terhadap pos tarif/harmonized system,
jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan
Barang, yang merupakan hasil perubahan.
(6)
Selain pos tarif/harmonized system, jenis/uraian
Barang,
jumlah
Barang
dan
satuan
Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masa berlaku
perubahan Surat Keterangan berupa tanggal awal
dan tanggal akhir, sesuai dengan masa berlaku Surat
Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1) yang telah diterbitkan.
- Ketentuan ayat (2) Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69 (1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik. (2) Apabila Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Importir dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor; b. penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3); c. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) untuk penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor berikutnya, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir; d. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, untuk Importir yang hanya memiliki Laporan Surveyor; dan/atau e. pembekuan terhadap Perizinan Berusaha di bidang Impor komoditas yang sama, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir dan Importir telah memiliki jenis Perizinan Berusaha di bidang Impor komoditas yang sama,
selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1). (3) Penangguhan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap jenis Persetujuan Impor komoditas yang sama. (4) Rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis untuk kelompok komoditas yang sama.
- Ketentuan ayat (2) Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 70 (1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik. (2) Apabila Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Impor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Importir dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), untuk Surat Keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam masa berlaku Surat Keterangan; b. penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berikutnya selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), untuk Surat Keterangan yang berlaku 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor; c. penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berikutnya selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), untuk Surat Keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Surat Keterangan berakhir; atau d. pembekuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) komoditas yang sama selama Importir belum melaksanakan
kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Surat Keterangan berakhir dan Importir telah memiliki jenis Surat Keterangan komoditas yang sama. (3) Penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan terhadap jenis Surat Keterangan komoditas yang sama.
- Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71 Sanksi administratif berupa: a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf e diaktifkan kembali, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); b. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dicabut, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); c. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d dicabut, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3); d. pembekuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a dan huruf d diaktifkan kembali, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1); e. penangguhan penerbitan Surat Keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dicabut, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1); dan f. penangguhan penerbitan Surat Keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c dicabut, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- Ketentuan ayat (1) Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86 (1) Peringatan, pembekuan, penangguhan, dan pengaktifan kembali: a. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam:
Pasal 69 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e;
Pasal 71 huruf a; dan
Pasal 71 huruf b; serta b. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam:
Pasal 70 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
Pasal 71 huruf d;
Pasal 71 huruf e; dan
Pasal 71 huruf f, dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW. (2) Penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dan/atau penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, serta pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf b dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW. (3) Penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, Pasal 70 ayat (2) huruf c, dan Pasal 73 ayat (1) huruf d, serta pencabutan penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, Pasal 71 huruf f, dan Pasal 74 ayat (1) huruf d dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW. (4) Rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan pencabutan rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d, Pasal 71 huruf c, Pasal 73 ayat (1) huruf e, dan Pasal 74 ayat (1) huruf e, dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke sistem elektronik Surveyor dan ke SINSW.
Ketentuan ayat (1) Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 89 (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa: a. peringatan, pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 73 ayat (1) huruf a, Pasal 76 ayat (1) huruf a, Pasal 77 ayat (3) huruf a, Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, dan Pasal 84 ayat (2) huruf d, serta pengaktifan kembali pembekuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dan Pasal 74 ayat (1) huruf a; b. peringatan, pembekuan, dan pencabutan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2) huruf a dan huruf d, Pasal 73 ayat (1) huruf c, Pasal 76 ayat (1) huruf a, Pasal 77 ayat (3) huruf a, Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, dan Pasal 84 ayat (2) huruf d, serta pengaktifan kembali pembekuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dan Pasal 74 ayat (1) huruf c; c. penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, Pasal 69 ayat (2) huruf c, Pasal 73 ayat (1) huruf b, Pasal 76 ayat (1) huruf b, Pasal 77 ayat (3) huruf b, Pasal 80 ayat (1) huruf b, Pasal 81 ayat (3) huruf b, dan Pasal 84 ayat (2) huruf a, serta pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf b; dan d. penangguhan penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, Pasal 70 ayat (2) huruf c, Pasal 73 ayat (1) huruf d, dan Pasal 71 huruf e, serta pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, Pasal 71 huruf f, dan Pasal 74 ayat (1) huruf d, dilakukan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window. (3) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
(2) huruf d, Pasal 71 huruf c, Pasal 73 ayat (1) huruf e, Pasal 76 ayat (1) huruf c, Pasal 77 ayat (3) huruf c, Pasal 80 ayat (1) huruf c, Pasal 81 ayat (3) huruf c, dan Pasal 84 ayat (2) huruf c, serta pencabutan rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dan Pasal 74 ayat (1) huruf e, disampaikan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Surveyor, dengan tembusan kepada Kepala Lembaga National Single Window.
- Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 91A (1) Dalam hal terjadi hambatan kelancaran arus Barang Impor, Menteri dapat memberikan pengecualian kebijakan dan pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri ini, dengan pertimbangan: a. untuk kepentingan nasional; b. menyangkut hajat hidup orang banyak; c. terkait dengan program pemerintah; dan/atau d. sesuai dengan arahan Presiden. (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; b. hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan; atau c. hasil rapat koordinasi dan/atau keputusan satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden. (3) Berdasarkan hasil rapat dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta diunggah melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW. (4) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Lembaga National Single Window.
Pasal II 1. Ketentuan mengenai: a. penerbitan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6a), ayat (6b), dan ayat (6c); b. penelitian elemen data dan/atau keterangan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d; c. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e; dan d. pembekuan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d, mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2026
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BUDI SANTOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang
dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan impor,
perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun
2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);
Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 855);
