Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Cukup jelas. Ayat Ayat Angka 2

(l) Pembinaan terhadap pencantuman label berbahasa Indonesia dilakukan oleh Menteri. (2) Dihapus. (3) Pelalsanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama- sama dengan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait pada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada Pelaku Usaha dan/ atau Konsumen dalam bentuk: a. pelayanan dan penyebarluasan informasi; b. edukasi; dan/atau c. konsultasi. 13. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri dapat menetapkan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf I terhadap Barang tertentu. (21 Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap Barang tertentu dengan kriteria yang disepalati dalam rapat koordinasi di: a. kementerian yang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau b. kementerian yang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang tertentu yang dapat dikenakan verifikasi atau penelusuran teknis dan pelalsanaan verifikasi atau penelusuran teknis diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Jenis... SK No284844A N I I (4) Jenis Barang tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh: a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pang€rn, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. 3. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Grosir/Perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (21 huruf b dan ayat (3) huruf b wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Grosir/ Perkulakan; dan SK No284834A b. memiliki . . . IN memiliki kerja sama dengan Produsen, Distributor, atau Importir Barang yang dilandasi dengan perikatan benrpa perjanjian, penunjukan, dan/ atau bukti transaksi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b. 19. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas. Angka24

(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. (21 Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan: a. peraturanperundang-undangan; b. kewenangan Menteri; dan/atau c. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Jenis... SK No 284843 A IN (4) Jenis Barang yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Ketentuan ayat (5) Pasal 1O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l0 (l) Eksportir dilarang ditetapkan sebagai diekspor. mengekspor Barang yang Barang yang dilarang untuk l2l Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor. (3) Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria: a. terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; b. terkait dengan keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; dan/ atau c. termasuk tumbuhan alam dan satwa liar yang perlu dijaga kelestariannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. SK No284842A (5) Jenis... BUK INDONESIA (5) Jenis Barang yang dilarang untuk diekspor dan Barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh: a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Ketentuan ayat l4l Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas. Angka 5

( 1) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor. (21 Barang yang impornya dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. memenuhi standar pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melindungi keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; dan/ atau c. melindungi kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang dibatasi untuk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21 dan Barang yang dibatasi untuk Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Jenis... SK No284841A EUK INDONESIA (4) Jenis Barang yang dibatasi untuk diekspor dan Barang yang dibatasi untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh: a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (5) Importir yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan atas kebljakan dan pengendalian Impor Barang tertentu dilakukan pengawasan. l2l Pengawasan 5gfagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Importir dalam pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Impor Barang tertentu berupa: a. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal Importir; b. Perizinan Berusaha di bidang Impor; c. verilikasi atau penelusuran teknis; dan/ atau d. ketentuan pelabuhan tujuan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan di kawasan pabean; dan b. kementerian yang pemerintahan di bidang perdagangan setelah melalui kawasan pabean. (4) Dalam . . . urusan SK No 284840 A (4) Dalam hal diperlukan, pengawasan setelah melalui kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan di kawasan pabean bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Impor Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (6) Jenis pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Impor Barang tertentu berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh: a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Ketentuan ayat (21 Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah industri guna pendalaman dan penguatan struktur industri dalam negeri, Menteri dapat mengendalikan melalui pembatasan Ekspor dan Impor Barang sebagai Bahan Baku dan/ atau bahan penolong industri. (21 Pembatasan Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi di: a. kementerian yang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau b.kementerian... SK No 284839 A b. kementerian yang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan. (3) Menteri dapat menetapkan Barang sebagai Bahan Baku dan/atau bahan penolong industri yang dibatasi Ekspor dan Impornya dalam hal telah diputuskan dalam rapat terbatas dan/atau sidang kabinet. (41 Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dilakukan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 1O, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 19 dilaksanakan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelalsanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, untuk komoditas nonpangan; atau b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, untuk komoditas pangan. (21 Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang dan kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan melakukan koordinasi terkait penentuan jenis komoditas pangan atau nonpangan. SK No 284838 A 9. Ketentuan . . . BUK INDONESIA Ketentuan ayat (5) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. l2l Perdagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik serta Perdagangan yang Distribusi barangnya dilakukan secara tidak langsung dan secara langsung Single Leuel ata,u Multi Leuel. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Produsen untuk Barang produksi dalam negeri; b. Importir untuk Barang asal Impor; dan c. Pengemas untuk Barang yang diproduksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang wajib atau melengkapi label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Menteri. (5) Jenis Barang berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (6) Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. I 1. Ketentuan . . . SK No284837A 10. Pasal 26 dihapus. -t7- 11. Ketentuan ayat (21 Pasal 29 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. Angka 11

(1) Selain Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pedagang Pengumpul wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia. (21 Pedagang Pengumpul yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif. (3) Dihapus. 12. Ketentuan ayat (2) Pasal 3O dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Dihapus. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Angka 13

Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi melalui perikatan yang dapat dibuktikan dengan adanya: a. perjanjian, untuk Distributor, Agen, dan waralaba; dan b. perjanjian, penunjukan, dan/ atau bukti transal<si secara tertulis untuk Grosir/ Perkulakan atau Pengecer. 14. Ketentuan . . . SK No 284836 A [J I I 14. Ketentuan ayat (4) Pasal 35 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Produsen di dalam negeri dapat menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer. (21 Selain Produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer. (3) Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan Barang di suatu wilayah pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk Distributor atau Agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama. (41 Dihapus. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perikatan untuk pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen diatur dengan Peraturan Menteri. 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (21 huruf c dan ayat (3) huruf c serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dalam mendistribusikan Barang harus menggunakan sarana penjualan toko dan/ atau sarana penjualan lainnya. (2) Sarana penjualan toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Toko Swalayan; atau b. toko dengan sistem pelayanan konvensional. (3) Sarana penjualan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. sistem elektronik; b. penjualan dengan perangkat mesin elektronik; atau c. penjualan bergerak. 16. Ketentuan . . . SK No 284835 A r.[,1 I 19- 16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor; b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; c. memiliki atau menguasai Gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; dan d. memiliki perikatan berupa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dengan Produsen atau pemasok atau Importir mengenai Barang yang akan didistribusikan. 17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Agen; b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; c. memiliki perikatan berupa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan d. menjalankan usaha berdasarkan Komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya. 18. Ketentuan Pasal 4O diubah sehingga berbunyi "slagai berikut:

Pengecer sebagaimana dimalsud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Pengecer; b. memiliki atau menguasai sarana penjualan, atau tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; dan c. memiliki kerja sama dengan Produsen di dalam negeri, Distributor, Agen, dan/ atau Grosir/ Perkulakan yang dilandasi dengan perikatan berupa perjanjian, penunjukan, dan/ atau bukti transaksi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b. 20. Ketentuan ayat (3) Pasal 43 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Distribusi Barang dengan sistem Penjualan Langsung harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki Hak Distribusi Eksklusif terhadap Barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung; b. memiliki Program Pemasaran; c. memiliki kode etik; d. melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan; dan e. melakukan penjualan Barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung. b SK No 284833 A (2) Program. . . IN 2l (21 Program Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan informasi paling sedikit mengenai: a. daftar dan profil Barang yang paling sedikit meliputi gambar, harga jual, dan manfaat; b. jenis Program Pemasaran yang digunakan; c. biaya pendaftaran calon Penjual Langsung; d. isi alat bantu penjualan; e. alur penjualan Barang dari perusahaan sampai dengan kepada Konsumen; f. jenis, perhitungan, serta jumlah Komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada seluruh Penjual Langsung yang dibuat dalam mata uang mpiah; g. simulasi perhitungan Komisi dan/ atau Bonus kepada Penjual Langsung hingga tingkat jaringan tertentu; h. syarat dan ketentuan dalam mendapatkan Komisi dan/ atau Bonus; dan i. jadwal pembayaran Komisi dan/ atau Bonus. (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. persyaratan menjadi Penjual Langsung; b. prosedur pendaftaran Penjual Langsung; c. masa berlaku keanggotaan Penjual Langsung; d. prosedur pendaftaran dalam keanggotaan; e. hak dan kewajiban perusahaan; f. hak dan kewajiban Penjual Langsung; g. program pembinaan bantuan pelatihan dan/ atau fasilitas yang diberikan perusahaan Penjual Langsung; h. ganti rugi atas Barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan dan prosedurnya; i. larangan bagi Penjual Langsung; j. sanksi; k. prosedur . . . SK No 284832 A REFUEUK INDONESIA 22 k. prosedur penyampaiEm pengaduan bagi Penjual Langsung dan Konsumen kepada Perusahaan Penjualan Langsung; dan

1. prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Penjualan Langsung dengan Penjual Langsung, Penjual Langsung dengan Konsumen, dan antar Penjual Langsung. (4) Persyaratan menjadi Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk orang perseorangan harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau cakap hukum.
2. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (l) huruf a didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang. (2) Dalam hal Hak Distribusi Eksklusif didapat dari perjanjian dengan pemilik merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dibuat dalam Bahasa Indonesia dan paling sedikit mencantumkan informasi: nama, alamat, dan pihak yang membuat perjanjian; tujuan perjanjian; c. nama Barang, merek/jenama, dan tipe Barang yang diperjanjikan; dan d. jangka waktu perjanjian. (3) Dalam hal Hak Distribusi Eksklusif diperoleh melalui perjanjian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian tersebut dibuat dengan ketentuan: a. dilakukan antara Perusahaan Penjualan Langsung dan pemilik merek dagang; dan b SK No284831A b. dilengkapi lUK INDONESIA b. dilengkapi dengan sertifikat merek atau bukti permohonan pendaftaran merek atas nama pemilik merek dagang dengan kelas merek yang sesuai dengan jenis Barang yang diperjanjikan. (4) Dalam hal Hak Distribusi Eksklusif diperoleh melalui perjanjian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian tersebut harus dilengkapi dengan: a. rantai perjanjian Distribusi eksklusif yang menunjukkan keterhubungan secara berjenjang hingga pemilik merek dagang; dan b. sertifikat merek atau bukti permohonan pendaftaran merek atas nama pemilik merek dagang dengan kelas merek yang sesuai dengan jenis Barang yang diperjanjikan. (5) Kepemilikan atas merek dagang s6lagaimana dimalsud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat merek atau bukti permohonan pendaftaran merek atas nama pemilik merek dagang dengan kelas merek yang sesuai dengan jenis Barang. 22. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dinyatakan telah berakhir jika: a. perjanjian Hak Distribusi Eksklusif telah berakhir; b. masa pelindungan merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah berakhir; dan/ atau c. pendaftaran merek ditolak. 23. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perusahaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Penjualan Langsung dilarang melakukan kegiatan: a. menawarkan,mempromosikan,mengiklankanBarang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; SK No284830A b. menawarkan . . . b c UK IN -24 menawarkan Barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen; menawarkan Barang dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/ atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen; menjual Barang yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi Barang yang wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjual Barang yang tidak memenuhi ketentuan Standar mutu Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; menjual Barang yang tercantum dalam perizinan berusahanya melalui saluran Distribusi tidak langsung dan/ atau online market plae; menjual langsung kepada Konsumen tanpa melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung; melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat; membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida; menjual dan/atau memasarkan Barang yang tidak tercantum dalam Program Pemasaran; menjual produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjual Jasa; menjual dan/ atau memasarkan Barang dengan Hak Distribusi Eksklusif yang dinyatakan tidak berlaku; dan/atau menggunakan alamat atau tempat usaha berupa kantor virtual atau ruang bersama (co-utorking space) yang tidak memiliki ruang kerja lisik permanen. d e f. rE h I J k I m SK No284829A n 24. Di antara . . . .,] REPI'EUK INDONESIA 24. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Skema Piramida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf i memiliki kriteria: a. menarik dan/ atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran (perekrutan) sebagai Penjual Langsung secara tidak wajar; b. menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung dengan nama dan identitas yang sama lebih dari 1 (satu) kali; c. memberikan Komisi dan/atau Bonus dari hasil iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung; dan/atau d. memberikan Komisi dan/ atau Bonus dari Program Pemasaran yang bukan berasal dari hasil penjualan Barang. 25. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang yang termasuk kategori: a. produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Barang yang pendistribusiannya telah diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan; c. produk yang bersifat investasi; atau d. Barang yang tidak bisa dialihkan dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung. (21 Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung. SK No 284828 A 26. Ketentuan . . . IA 26. Ketentuan ayat (4) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Gudang terdiri dari Gudang tertutup dan Gudang terbuka. (2) Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas: a. Gudang tertutup golongan A, dengan kriteria:

1. luas 1OO m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2 (seribu meter persegi); dan/atau
2. kapasitas penyimpanan antara 36O m3 (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 ms (tiga ribu enam ratus meter kubik). b. Gudang tertutup golongan B, dengan kriteria:
3. luas di atas l.OO0 6z (seribu meter persegi) sampai dengan 2.5OO mz (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/ atau
4. kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.0OO m3 (sembilan ribu meter kubik). c. Gudang tertutup golongan C, dengan kriteria: l. luas di atas 2.50O mz (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/ atau
5. kapasitas penyimpanan di atas 9.00O m3 (sembilan ribu meter kubik). d. Gudang tertutup golongan D, dengan kriteria:
6. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/ atau
7. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 ms (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 4OO ton (empat ratus ton). (3) Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria luas paling sedikit 1.0O0 m2 (seribu meter persegi). SK No 284827A (4) Penggolongan... REFUEUK INDONESIA (4) Penggolongan Gudang sebagaimana dimalsud pada ayat (21 dan ayat (3) dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
8. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditqlukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang. 28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling sedikit memuat informasi mengenai: a. pemilik Barang; b. NIB pemilik Barang; c. jenis atau kelompok Barang; d. satuan Barang; e. stok awal Barang; f. jumlah Barang masuk; g. tanggal masuk Barang; h. asal Barang; i. jumlah Barang keluar; SK No2848264 j. tanggal ... EUK INOONESIA j. tanggal keluar Barang; k. tqiuan Barang; l. sisa Barang yang tersimpan di Gudang (stok); dan m. harga jual, khusus untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. (21 Dalam hal diperlukan, pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas Pengawas Perdagangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan/atau dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi Perdagangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 29. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Menteri, Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta, bupati/wali kota, . atau pejabat yang ditunjuk. (21 Dalam hal pengelolaan Gudang dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang dengan pemilik Barang, pemilik Barang memberikan persetqiuan kepada pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang untuk menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpan Barang Kebutuhan Pokok dan/ atau Barang Penting, wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang secara berkala setiap bulan kepada Menteri. SK No284825A (4) Penyampaian... PRESIDEN K INDONESIA (41 Penyampaian laporan pencatatan administrasi Gudang sslagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik. 30. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melalsanakan pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga, dan kelancaran Distribusi Barang, serta peningkatan profesionalitas pengelolaan Gudang, Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta dan/atau bupati/wali kota menugaskan kepala dinas yang membidangi Perdagangan untuk melalukan pembinaan terhadap pendaftaran Gudang, penyimpanan Barang di Gudang, pencatatan administrasi Gudang, pelaporan catatan administrasi Gudang, dan pengelolaan Gudang. (21 Pembinaan pendaftaran Gudang, penyimpanan Barang di Gudang, pencatatan administrasi Gudang, dan pelaporan catatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa pelatihan, konsultasi, dan/ atau kunjungan lapangan. (3) Pembinaan pengelolaan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penerapan sistem dan prosedur pelayanan Jasa pergudangan; b. penerapan Standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup; c. pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur Gudang; d. kerja sama dan koordinasi untuk optimalisasi kelancaran arus Barang dari dan ke dalam Gudang; dan/ atau e. penerapan teknologi sistem informasi dan komunikasi untuk menunjang kelancaran arlls Barang. (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) dilakukan oleh dinas Provinsi DKI Jakarta dan dinas kabupaten / kota yang membidangi Perdagangan. SK No275767A (5) Pelaksanaan . . . REPUBUK INDONESIA (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan dinas provinsi yang membidangi Perdagangan dan/ atau Menteri. 31. Ketentuan ayat (2) Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

( 1) Pembangunan dan/ atau revitalisasi Pasar Ralgrat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (21 huruf a mencakup: Iisik; manajemen; c. ekonomi; dan d. sosial. (21 Pembangunan dan/ atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan meliputi: a. kondisi lisik bangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pedagang; b. zonasi Barang yang diperdagangkan; c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; d. kemudahan akses transportasi; dan e. sarana teknologi informasi dan komunikasi. (3) Pembangunan dan/ atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. peningkatanprofesionalismepengelola; a b SK No 284823 A b.pemberdayaan... IN b. pemberdayaan Pelaku Usaha; c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat. (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman. 32. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 98 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (21 mengutamakan Barang produksi UMK-M dan Barang yang diproduksi di Indonesia. (21 Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen UMK-M yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M yang telah memiliki merek sendiri. (3) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi UMK-M dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama UMK-M yang memproduksi Barang. 4l Dihapus. 5) Dihapus. 33. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 98A sehingga berbunyi sebagai berikut: ( ( SK No284822A Pasal 98A . . . ]

(1) Pemerintah memfasilitasi peningkatan pemasaran produk dalam negeri melalui kerja sama dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan yang tergabung dalam jaringan pemasaran global (global supplg chain). (21 Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mendorong Pelaku Usaha Toko Swalayan untuk membuka akses pemasaran produk dalam negeri ke gerai Toko Swalayan di luar negeri. 34. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peratur€rn perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. (21 Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 35. Ketentuan ayat (6) Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Produsen sebelum memperdagangkan atau Importir sebelum melaksanakan Impor Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (l) wajib: a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan b. mencantumkan nomor pendaftaran pada Barang dan/ atau kemasannya. (2) Pendaftaran . . . SK No284821A (2) Pendaftaran dilakukan sebelum diperdagangkan untuk Barang produksi dalam negeri atau sebelum diimpor untuk Barang luar negeri. (3) Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan. l4l Pendaftaran Barang sebagaimana dimalsud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Barang yang wajib dilakukan pendaftaran selagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. (6) Daftar Barang yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (71 Ketentuan, persyaratan, dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 36. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Produsen atau Importir wajib mendaftarkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang diproduksi dalam negeri atau diimpor, sebelum beredar di pasar. SK No284820A (2) Penetapan . . . REPIJBUK INDONESIA (21 Penetapan jenis Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib. (3) Penetapan jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Barang listrik dan elektronika; dan b. Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya. (41 Penetapan jenis Barang listrik dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan bahaya kejut listrik bagi Konsumen dan/atau bahaya bagi lingkungan hidup. (5) Penetapan jenis Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan kandungan bahan kimia yang berbahaya bagi Konsumen dan/atau bahaya bagi lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang wajib dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (71 Daftar Barang yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (8) Kewajiban pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib dan/ atau Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Kewenangan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. SK No284819A (10) Produsen . . . R,EPUEUK TNDONESIA (10) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (11) Ketentuan, persyaratan, dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 37. Ketentuan ayat (4) Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I 12 (1) Tanda SNI atau tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O7 ayat (5) dan Pasal 11O ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri, menteri, atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian yang sudah terakreditasi untuk ruang lingkup sejenis. (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (4) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l harus terdaftar pada kementerian yang urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 38. Ketentuan ayat (2) Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas. Angka 38

(1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan komoditas dan pasar tujuan Ekspor prioritas serta kebdakan Ekspor lainnya. (2) Penetapan . . . SK No2848l8A REPUEUK INDONESIA l2l Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh: a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, untuk komoditas nonpangan; atau b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, untuk komoditas pangan. (3) Komoditas dan pasar tqiuan Ekspor prioritas serta kebijakan Ekspor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Ekspor. 39. Ketentuan ayat (5) Pasal 121 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Promosi dagang yang berupa misi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ll6 ayat (21 huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan Ekspor. (21 Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/ atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau hubungan Perdagangan kedua negara. (3) Penyelenggaraan misi dagang dalam rangka kunjungan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Menteri. (41 Dalam menyelenggarakan misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., Pemerintah Daerah melaporkan rencana dan hasil penyelenggaraan misi dagang kepada Menteri. (5) Dihapus. SK No284817A 40. Ketentuan . . . n REPUEUK INDONESIA 40. Ketentuan ayat (3) Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap AIat Ukur, Alat Takar, AIat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang diproduksi di dalam negeri sebelum beredar di pasar atau yang berasal dari Impor sebelum memasuki wilayah Republik Indonesia wajib memiliki Persetujuan Tipe. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang wajib memiliki Persetujuan Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Menteri. (3) Daftar Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara penerbitan Persetujuan Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan perizinan bemsaha berbasis risiko. 41. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 133 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan I (satu) ayat, yakni ayat l4l sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengaturan tentang BDKT dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas. SK No284816A (2) Pengaturan . . . (21 Pengaturan tentang BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk BDKT yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, volume, panjang, luas, atau jumlah hitungan, yang merupakan: a. produksi di dalam negeri; b. Impor; dan c. Barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia. (3) Pengaturan tentang BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Barang yang dijual dalam kemasan yang isinya berupa makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari. l4l Ketentuan mengenai jenis produk BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 42. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor BDKT dan/atau mengemas Barang untuk diperdagangkan wajib mencantumkan informasi: a. nama Barang; b. nama dan alamat perusahaan; dan c. kuantitas, pada kemasan dan/ atau label. 43. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/ atau label BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c harus memuat: a. kata kuantitas; b. kuantitas nominal; dan c. satuan ukuran, atau hitungan untuk BDKT tertentu. SK No 284815 A (2) Kata. . . REPUEUK INDONESIA (21 Kata kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. berat bersih atau neto; b. isi bersih atau neto; c. isi atau jumlah; d. berat tuntas atau bobot tuntas; e. panjang; dan/atau f. luas. (3) Kuantitas nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b menerangkan berat, volume, panjang, luas, atau jumlah hitungan dalam kemasan. (41 Satuan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan pencantuman lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kata kuantitas, kuantitas nominal, dan satuan ukuran, atau hitungan untuk BDKT tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (21, ayat (3), dan ayat (41 diatur dengan Peraturan Menteri. 44. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus menggunakan tulisan yang mudah dibaca, jelas, benar, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (21 Pencantuman informasi pada kemasan dan/atau label BDKT dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat, dibaca, dan harus bersifat tetap. (3) Informasi mengenai kuantitas nominal dan satuan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) dan ayat (4) harus mengikuti ketentuan tinggi angka dan tinggi huruf. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tinggi angka dan tinggi huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 45. Ketentuan . . . SK No275771A 45. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor BDKT dan/ atau mengemas Barang untuk diperdagangkan wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan/ atau label. (21 Ketentuan mengenai penetapan kebenaran kuantitas BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 46. Ketentuan ayat (6) Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l2l Kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (3) Menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan di tingkat nasional. (4) Kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh gubernur. (5) Gubernur mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan di wilayah kerjanya. (6) Selain gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan berupa: a. bahan berbahaya; b. Gudang; c. minuman beralkohol; dan d. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, di wilayah kerjanya. SK No284813A (7) Pengawasan . . . REPUEUK INDONESIA (71 Pengawasan di bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk kewenangan pengawasan tata niaga Impor setelah melalui kawasan pabean. 47. Pasal 140 dihapus. 48. Ketentuan ayat (2) Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. Angka 48

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan pegawai untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan kepada Menteri. (21 Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan pegawai di daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. 49. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan Luar Negeri, kementerian yang urusan pemerintahan di bidang keuangan memberikan data Ekspor dan Impor kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, secara waktu nyata melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi. 50. Ketentuan ayat (1) Pasal 155 diubah sehingga berbunyi selagai berikut:

(1) Petugas Pengawas Perdagangan membuat laporan hasil pengawasan sesuai wilayah kerja kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota. SK No284812A (2) Petugas... REPUEUK INDONESIA (21 Petugas Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat merekomendasikan pengenaan sanksi administratif dan/atau tindak lanjut penegakan hukum pidana. 51. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal diduga terdapat pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG dapat melakukan pengamanan terhadap Barang hasil pengawasan dan/ atau lokasi objek pengawasan atau tempat Barang hasil pengawasan ditemukan. (21 Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemasangzrn tanda pengaman. (3) Pembukaan atau pelepasan tanda pengaman dilakukan oleh Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG. (4) Pelaku Usaha atau pihak lain yang menguasai Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilarang untuk memindahtangankan, memanfaatkan, atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan perubahan pada jumlah, bentuk, jenis, dan/atau tipe Barang selama dilakukan pengamanan. (5) Pelaku Usaha atau pihak lain yang menguasai Barang sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk membuka, melepas, atau merusak tanda pengaman. (6) Pelaku Usaha atau pihak lain yang menguasai Barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif. 52. Ketentuan . . . SK No 284811 A TIrt{{f.Tlll UK IND 43 IA 52. Ketentuan ayat (1) Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi yang benar sesuai kebutuhan Petugas Pengawas Perdagangan, PPNS-DAG, dan/atau pegawai yang telah ditetapkan. (21 Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. 53. Di antara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 159A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, ditemukan Barang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, Menteri dapat menerbitkan perintah kepada Pelaku Usaha, berupa: a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu; b. pengiriman kembali Barang Impor keluar daerah pabean atau diekspor kembali (re-Ekspor); dan/atau c. pemusnahan Barang. (21 Terhadap Barang tertentu hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, Menteri dapat menetapkan tindak lanjut hasil pengawasan, berupa: a. lelang; dan/atau b. hibah. (3) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri. 54. Ketentuan . . . SK No 275770 A EUK INDONESIA 54. Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 16 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasErn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, ditemukan Importir yang tidak mencantumkan atau mencantumkan data Perizinan Berusaha dan/ atau dokumen verifikasi atau penelusuran teknis dalam dokumen pemberitahuan pabean Impor secara tidak benar karena tidak memiliki kelengkapan dokumen Perizinan Berusaha dan/atau persyaratan Impor, dikenai sanksi administratif. (21 Dihapus. (3) Dihapus. 55. Ketentuan ayat(21dan ayat (3) Pasal 162 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan Importir melakukan importasi Barang yang jumlahnya melebihi volume atau jumlah yang tercantum dalam Perizinan Berusaha, dikenai sanksi administratif. l2l Dihapus. (3) Dihapus. 56. Pasal 163 dihapus. 57. Di antara Bagian Ketqjuh dan Bagran Kedelapan disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketqiuh A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketqiuh A Larangan Kegiatan Importasi 58. Di antara Pasal 163 dan Pasal 164 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 163A sehingga berbunyi sebagai berikut: SK No284809A Pasal 163A . . . REFUBUK INDONESIA PRESIDEN

Da1am hal Importir dikenai sanksi administratif, Menteri dapat menyampaikan surat permintaan larangan kegiatan importasi yang dilakukan oleh Importir kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 59. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. Angka 57 Cukup jelas. Angka 58

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (l), Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 1O ayat (1), Pasal l0 ayat (2), Pasal 11 ayat (l), Pasal L2 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), Pasal 55 ayat (5), Pasal 61 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 68 ayat (l), Pasal 68 ayat (3), Pasal 9L ayal (l), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93, Pasal 94 ayat (4), Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), Pasal lO2 ayat (2), Pasal 103, Pasal 104 ayat (l), Pasal 1O5 ayat (1), Pasal 1O7 ayat (2), Pasal lO7 ayat (7), Pasal 108 ayat (1), Pasal 1O9 ayat (1), Pasal 11O ayat (1), Pasal 110 ayat (4), Pasal 111 ayat (2), Pasal 119 ayat (1), Pasal l2O ayat (1), Pasal 120 ayat(21, Pasal 128 ayat (1), Pasal 129, Pasal 131 ayat (1), Pasal 131 ayat (2), Pasal 134, Pasal 137 ayat (l), Pasal 156 ayat (41, Pasal 156 ayat (5), Pasal 158 ayat (1), Pasal 159 ayat (2), Pasal 159A ayat (3), Pasal 16O, Pasal 16l ayat (1), dan/atau Pasal 162 ayat (1), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. paksaan pemerintah; d. dendaadministratif; e. pembekuan . . . SK No 275768 A REPTJEUK TNDONESIA 46 e. pembekuan Perizinan Berusaha dan/ atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan/ atau f. pencabutan Perizinan Berusaha dan/ atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c berupa: a. pengamanan Barang; b. penarikan Barang dari Distribusi; c. penutupan lokasi usaha; d. penutupan Gudang; e. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/ atau media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan Perdagangan secara daring; dan/atau f. tindakan lain yang bertqiuan menghentikan pelanggaran. (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara: a. kumulatif atau bertahap; dan b. tidak bertahap. (5) Pengenaan sanksi administratif yang dilakukan secara kumulatif atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf a merupakan pengenaan sanksi yang diawali dengan teguran tertulis. (6) Pengenaan sanksi administratif yang dilakukan secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pengenaan sanksi yang tidak diawali dengan teguran tertulis. (71 Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan dengan ketentuan: a. baru pertama kali melakukan pelanggaran; b. belum menimbulkan dampak berupa kerugian konsumen; dan/ atau c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah. SK No 284807 A (8) Tata... REPUBUK INDONESIA (8) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 60. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l ) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (21 huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali masing- masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (21 Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. 61. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal dikenakan sanksi administratif secara kumulatif atau bertahap, penghentian sementara kegiatan usaha, paksaan pemerintah, pembekuan Perizinan Berusaha dan/ atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan/ atau pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (21 huruf b, huruf c, huruf e, dan hurrf f dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu teguran tertulis. (21 Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, paksaan pemerintah, pembekuan Peizinan Berusaha dan/ atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dikenakan sampai Pelaku Usaha melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan. (3) Pelaku usaha yang dikenai sanksi pencabutan Perbinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Perizinan Berusaha kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan Perizinan Berusaha. SK No284806A 62. Pasal l7O . . . REPUBUK INOONESIA 62. Pasal 170 dihapus 63. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus. Angka 63

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (21 huruf d dapat dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha atau paksaan pemerintah. (21 Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap hari keterlambatan Pe1aku Usaha melakukan perbaikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya pengena.an sanksi denda administratif. (3) Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(21 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. 64. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang tidak melakukan perbaikan dan/atau tidak membayar denda administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah selesainya jangka waktu penetapan sanksi denda administratif sebagaimana dimalsud dalam Pasal l7l dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha. l2l Pelaku usaha yang dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat mengajukan Perizinan Berusaha kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan Perizinan Berusaha. 65. Ketentuan ayat (2) Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 174 . . . SK No 284805 A REPUEUK INDONESIA

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja. (21 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan. 66. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346); b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131); dan c. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2OO7 tent"ang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanj aan dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No284804A Agar REPUEUK INDONESIA Agar setiap penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanlgal 15 Januari 2O26 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan trasi Hukum, ttd ttd. SK No284649A na Djaman REPUEU( INDONESIA PENJEI-A.SAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN I. UMUM Dalam rangka menghadapi dinamika pembangunan nasional dan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, yang didukung organisasi kementerian negara yang lincah, responsif, efektif, dan kolaboratif, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan T\rgas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut dibentuk beberapa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih, antara lain 7 (tqluh) kementerian koordinator termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan tujuan utama yaitu untuk optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah terutama bidang perekonomian dan bidang pangan. Dengan adanya perubahan penataan tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian negara tersebut, terdapat pergeseran tugas dan fungsi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sehingga perlu mengubah ketentuan kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2O2L tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Selain hal tersebut, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan memperhatikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta upaya untuk penguatan Distribusi dan memberikan kemudahan berusaha, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah di bidang Perdagangan dalam negeri serta perlindungan Konsumen dan tertib niage antara lain sarana Perdagangan dan distribusi barang, standardisasi dan metrologi legal, serta pengawasan. II. PASAL. . . SK No 284802 A IN II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1