PEI\TYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: I Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. 2 Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 3 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB. 4 Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 1 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 5 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik lndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah .

SK No 086259 A

PRES IDEN

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha atau pengusaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

4. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang berada di KPBPB.

5. Barang Konsumsi adalah barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi Penduduk.

6. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zor.a ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

7. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

8. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

9. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau kewajiban cukai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cukai.

10. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

11. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut sebagai Iruaard Manifest adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean.

12. Manifes . SK No 086258 A

PRES IDEN

1. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut Outward Manifest adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean.

2. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan latau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

4. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

6. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

7. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

8. Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke KPBPB, berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak tersebut.

9. Barang .

SK No 086257 A

PRES lDEN

1. Barang Kena Cukai adalah barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, berdasarkan Undang-Undang Cukai.

2. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

4. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. PNS 30. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Aset adalah seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan.

7. Pelabuhan

SK No 086256 A

PRES IDEN

1. Pelabuhan Laut adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

3. Pelabuhan adalah Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.

4. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

5. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya di KPBPB.

6. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau poS, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

7. Badan

SK No 086255 A

PRES lDEN

1. Badan Usaha Bandar Udarayang selanjutnya disingkat BUBU adalah salah satu unit kerja Badan Pengusahaan yang melaksanakan kegiatan pengusahaan di Kawasan Bandar Udara Hang Nadim.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pengusaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

• kelembagaan;
• pelayanan perizinan;
• pengembangan dan pemanfaatan Aset;
• fasilitas dan kemudahan;
• pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun; dan
• sanksi.

Bagian Kesatu Umum

Kelembagaan KPBPB terdiri atas:

• Dewan Kawasan; dan
• Badan Pengusahaan.

Bagian Kedua

SK No 086254 A

PRES IDEN

Bagian Kedua Dewan Kawasan

(1) Dewan Kawasan dibentuk untuk 1 (satu) KPBPB atau

lebih dari 1 (satu) KPBPB. (21 Dewan Kawasan diketuai oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, danf atau ketua dewan perwakilan ralryat daerah yang terkait.

(1) Dewan Kawasan mempunyai tugas dan wewenang

menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan.

(1) (21 Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

dalam rangka memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Pengusahaan.

Keanggotaan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2\ ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan. (21 Sekretariat Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dewan Kawasan.

(3) Sekretariat

SK No 086253 A

PRES IDEN

(3) Sekretariat Dewan Kawasan dan Sekretaris Dewan

Kawasan ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan.

(4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja

Sekretariat Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Kawasan.

(5) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas

Sekretariat Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud yang pada ayat (1) dapat dibentuk tim teknis ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan.

Bagian Ketiga Badan Pengusahaan

Paragraf 1 Umum

(1) Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan

untuk 1 (satu) KPBPB atau lebih dari 1 (satu) KPBPB. (21 Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.

pada ayat (3) Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud

(1) mempunyai tugas dan wewenang:

• melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB sesuai dengan fungsi KPBPB;
• membuat ketentuan yang diperlukan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB; dan pengadaan, c. menetapkan pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan sumber daya manusia beserta sistem remunerasinya yang sesuai dengan sistem merit dan prinsip tata kelola yang baik.

(1) Dalam rangka pengelolaan, pengembangan, dan

pembangunan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3) huruf a, Badan Pengusahaan

mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi pada maritim, sektor pertanian, Perdagangan, perindustrian, transportasi, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, kesehatan, sumber daya air, limbah dan lingkungan, farmasi, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kebudayaan, telekomunikasi, dan bidang lainnya. pada ayat (1) (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Dewan Kawasan.

(3) Pengembangan kegiatan di bidang ekonomi di dalam

KPBPB dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatenf Kota, dan rencana detail tata rutang. (41 Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, pengembangan kegiatan ekonomi di dalam KPBPB dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten I Kota.

(5) Terhadap kegiatan di bidang ekonomi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan perencanaan umum, dilaksanakan berdasarkan bersama antara Badan Pengusahaan dengan Pemerintah Daerah.

(6) Infrastruktur publik dan kepentingan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan infrastruktur untuk pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi di KPBPB.

(7) Perencanaan.

SK No 086251 A

PRES IDEN

(71 Perencanaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan.

(8) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dapat dilakukan kerja sama pemanfaatan

infrastruktur dimaksud antara Pemerintah Daerah dengan KPBPB.

(1) Badan Pengusahaan terdiri atas:

• kepala;
• anggota; dan
• pegawai. Kepala dan anggota Badan Pengusahaan sebagaimana l2l dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.

(3) Kepala, anggota, dan pegawai pada Badan

Pengusahaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan layanan umum.

Pasal 1 1

(1) Susunan organisasi dan tata kerja Badan

Pengusahaan ditetapkan dengan Peraturan Dewan Kawasan. (21 Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Badan Pengusahaan menyampaikan laporan kepada Dewan Kawasan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Paragraf 2

SK No 086250 A

PRES IDEN

-t4-

Paragraf 2 Pengelolaan Keuangan

(1) Kekayaan Badan Pengusahaan merupakan kekayaan

negara yang tidak dipisahkan.

(2) Anggaran Badan Pengusahaan bersifat dinamis dan

fleksibel yang menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat.

(3) Badan Pengusahaan menyelenggarakan kegiatan

penyelenggaraan layanan umum didasarkan pada Praktik Bisnis Yang Sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang,

Badan Pengusahaan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.

(2) Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit pengelolaan meliputi penganggaran dan perbendaharaan.

(3) Pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 meliputi pengelolaan uang, pengelolaan utang, dan pengelolaan Aset.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan Aset sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 15. . .

SK No 086249 A

PRES IDEN

Pola pengelolaan keuangan pada Badan Pengusahaan merupakan pola pengelolaan keuangan yang mengikuti ketentuan PPK-BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai PPK-BLU, kecuali diatur lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Kepala Badan Pengusahaan berkedudukan sebagai

pengguna anggaran/barang pada Badan Pengusahaan. pengguna (2) Kepala Badan Pengusahaan selaku anggaran lbarang dapat menunjuk kuasa pengguna anggaran lbarang.

(1) Badan Pengusahaan mengusahakan sendiri sumber

pendapatan untuk mendanai belanjanya. (21 Sumber pendapatan Badan Pengusahaan diperoleh dari: jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; a. pihak lain; b. hasil kerja sama dengan peraturan c. hibah yang diperoleh sesuai perundang-undangan; wajib d. pendapatan yang diperoleh dari uang tahunan atas hak pengelolaan yang dimilikinya; dan/atau

• hasil usaha lainnya. (21 (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(4) Pendapatan...

SK No 086248 A

PRES IDEN

(21 (41 Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Pengusahaan.

(5) Selain sumber pendapatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21, Badan Pengusahaan dapat memperoleh pendapatan dari: negara; a. anggaran pendapatan dan belanja dan/atau

• anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Paragraf 3 Pegawai

(1) Pegawai Badan Pengusahaan dapat berasal dari

Pegawai ASN, Pegawai non-ASN, dan tenaga profesional.

(1) (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat

terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pada ayat (3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud

(1) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diangkat oleh Kepala Badan Pengusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pegawai Badan Pengusahaan yang menduduki jabatan

tertentu dan telah mencapai batas usia pensiun, sesuai dengan kebutuhan dapat diperpanjang sebagai pegawai Badan Pengusahaan paling tinggi sampai dengan usia 6O (enam puluh) tahun.

Paragraf 4

SK No 086247 A

PRES IDEN

-t7-

Paragraf 4 Remunerasi

Kepala, anggota, dan pegawai Badan Pengusahaan diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Badan Pengusahaan berwenang:

• menerbitkan seluruh Perizinan Berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB dalam rangka mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
• menetapkan jenis dan jumlah Barang Konsumsi serta menerbitkan perizinan pemasukannya. (21 Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mencakup Perizinan Berusaha pada sektor:

• kelautan dan perikanan;
• pertanian;
• kehutanan;
• energi dan sumber daya mineral;
• perindustrian;
• perdagangan;
• pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
• transportasi;
• kesehatan;
• kebudayaan;
• pariwisata. . .

SK No 086246 A

PRES IDEN

• pariwisata;
• telekomunikasi;
• logistik;
• sumber daya air; dan
• limbah dan lingkungan.

(3) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

(5) Badan Pengusahaan berwenang menerbitkan

perizinan lainnya yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik. (71 Dewan Kawasan dapat mengubah dan/atau menambahkan jenis Perizinan Berusaha dalam