Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

• kelembagaan;
• pelayanan perizinan;
• pengembangan dan pemanfaatan Aset;
• fasilitas dan kemudahan;
• pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun; dan
• sanksi.