Pasal 66

(1) Menteri/pimpinan lembaga teknis harus

menyampaikan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (21 Pengecualian ketentuan pembatasan yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64 ayat (41 harus disampaikan Ketua Dewan

Kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(3) Pengawasan

SK No 086472A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pengawasan pemenuhan ketentuan larangan dan

pembatasan yang telah disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.