Pasal 69

( 1) Terhadap pengusaha di KPBPB yang memasukkan barang ke KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dikenai sanksi berupa:

• pembekuan Perizinan Berusaha oleh Badan Pengusahaan; danIatau
• pemblokiran akses kepabeanan sebagai pengusaha di KPBPB atas kegiatan pemasukan barang ke KPBPB dari luar Daerah Pabean.

(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan berdasarkan:

• tindakan mandiri dari Kantor Pabean; atau
• rekomendasi dari Badan Pengusahaan.

(3) Tata cara mengenai:

• pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
• penyampaian rekomendasi dari Badan Pengusahaan untuk pemblokiran akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurr-rf b; dan
• pembukaan pemblokiran atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan rekomendasi Badan Pengusahaan, diatur dengan Peraturan Badan Pengusahaan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

(4) Tata...

SK l.lo 086469 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(41 Tata cara pemblokiran akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemblokiran berdasarkan tindakan mandiri dari Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrasi kepabeanan.