Pasal 48

(1) Pengusaha di KPBPB tidak dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak.

(2) Pengawasan dan pengadministrasian pemberian

fasilitas tidak dipungut PPN atas pemasukan barang dan jasa ke KPBPB dari tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.