Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  3. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033).

  4. Kabupaten Lahat . . .

  1. Kabupaten Lahat adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang, dikurangi dengan Wilayah Kota Pagar Alam sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Empat Lawang.

Bagian Kesatu Pembentukan

BAB 2 — PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Empat Lawang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Empat Lawang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lahat yang terdiri atas cakupan wilayah:

  • Kecamatan Pasemah Air Keruh;

  • Kecamatan . . .

  • Kecamatan Ulu Musi;
  • Kecamatan Talang Padang;
  • Kecamatan Tebing Tinggi;
  • Kecamatan Pendopo;
  • Kecamatan Muara Pinang; dan
  • Kecamatan Lintang Kanan.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Lahat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Empat Lawang mempunyai batas-batas

wilayah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Tengah, Kecamatan Kikim Selatan, dan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

(2) Batas wilayah . . .

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang

merupakan wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang- Undang ini.

(4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang- Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Empat Lawang

secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas

wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Empat Lawang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Ibu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Empat Lawang berkedudukan di Tebing Tinggi.

BAB 3 — URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi

kewenangan Kabupaten Empat Lawang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  • perencanaan dan pengendalian pembangunan;

  • perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

  • penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

  • penyediaan sarana dan prasarana umum;

  • penanganan bidang kesehatan;

  • penyelenggaraan pendidikan;

  • penanggulangan masalah sosial;

  • pelayanan bidang ketenagakerjaan;

  • fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;

  • pengendalian lingkungan hidup;

  • pelayanan pertanahan;

  • pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;

  • pelayanan administrasi umum pemerintahan;

  • pelayanan . . .

  • pelayanan administrasi penanaman modal;
  • penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
  • urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

BAB 4 — PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Empat Lawang dan pelantikan Penjabat Bupati Empat Lawang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Empat Lawang untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Lahat.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota . . .

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Lahat yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.

(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat.

(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Empat Lawang.

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Empat Lawang dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Empat Lawang.

(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati

definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur

Sumatera Selatan untuk melantik Penjabat Bupati Empat Lawang.

(4) Pegawai . . .

(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,

evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di

Kabupaten Empat Lawang dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat . . .

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama

6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB 5 — PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Lahat bersama Penjabat Bupati Empat

Lawang menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat bupati.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Empat Lawang.

(5) Gubernur Sumatera Selatan memfasilitasi

pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Empat Lawang.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset . . .

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3), meliputi:

  • barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat yang berada dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang;
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lahat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Empat Lawang;
  • utang piutang Kabupaten Lahat yang kegunaannya untuk Kabupaten Empat Lawang menjadi tanggung jawab Kabupaten Empat Lawang; dan
  • dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Empat Lawang.

(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Lahat, Gubernur Sumatera Selatan selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan

aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB 6 — PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,

Pasal 15

(1) Kabupaten Empat Lawang berhak mendapatkan

alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Lahat sesuai

kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan

bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Empat Lawang.

(4) Apabila Kabupaten Lahat tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Lahat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

(5) Apabila Provinsi Sumatera Selatan tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Sumatera Selatan untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

(6) Penjabat Bupati Empat Lawang menyampaikan

realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Lahat.

(7) Penjabat Bupati Empat Lawang menyampaikan

laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Penjabat Bupati Empat Lawang berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

PEMBINAAN

BAB 7

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Empat Lawang dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah

bersama Gubernur Sumatera Selatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB 8 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Penjabat Bupati Empat Lawang menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Empat Lawang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan.

(3) Proses . . .

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati

Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

(1) Sebelum Kabupaten Empat Lawang menetapkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lahat tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Lahat,

Peraturan dan Keputusan Bupati Lahat yang selama ini berlaku di Kabupaten Empat Lawang harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB 9 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Empat Lawang disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007

,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan Kabupaten Lahat pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

  • bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Lahat, dipandang perlu membentuk Kabupaten Empat Lawang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
  • bahwa pembentukan Kabupaten Empat Lawang diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan;
MENGINGAT

. . .

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan

Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang- Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

  3. dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

  4. tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

  7. Undang-Undang . . .

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 44/2007 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PP 47/2007 — KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
PP 46/2007 — KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PP 65/2014 — PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM
PP 48/2007 — KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
Referensi Silang (13)
UU 25/1959 — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang...
UU 3/1950 — PERMOHONAN GRASI
UU 28/1959 — Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang...
UU 12/2003 — PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
UU 22/2003 — SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
UU 10/2004 — PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
UU 8/2005 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UU 3/2005 — SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
UU 33/2004 — Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat...
UU 9/1967 — Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang...
UU 27/2000 — PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UU 8/2001 — PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM