PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
3. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
7. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
8. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
9. lzin...

SK No 017764 A

PRESIDEN

1. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. 1 1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submisslonyang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kep4da Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat dengan KPBPB adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Pet'aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007'tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 200O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Norrior 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menj adi Undang-Undang. Pasal2...

SK No 017765 A

PRESIDEN

Penyelenggaraan KEK meliputi:

• pengusulan pembentukan KEK;
• penetapan KEK;
• pembangunan dan pengoperasian KEK;
• pengelolaan KEK; dan
• evaluasi pengelolaan KEK.

Bagian Kesatu Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK yaitu

• area baru;
• perluasan KEK yang sudah ada; atau
• seluruh atau sebagian lokasi KPBPB.

Lokasi KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan lokasi KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai KPBPB sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

• sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

• dukungan dari Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;

• terletak...

SK No 017766 A

PRESIDEN

C terletak pada posrsi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan d mempunyai batas yang jelas.

Rencana tala ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam yang Pasal 5 huruf a meliputi kawasan budi daya peruntukannya berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(1) Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pemerintah Daerah provinsi yang mengusulkan atau menyampaikan pembentukan KEK. (21 Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mengusulkan atau menyetujui pembentukan KEK.

(3) Dukungan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:

• komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan; dan perizinan, b. pendelegasian kewenangan di bidang fasilitas, dan kemudahan.

(1) Posisi yang dekat dengan jalur perdagangan

internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang memiliki akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional.

(2lPosisi...

No 017767 A

PRESIDEN

(21 Posisi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang memiliki akses ke:

• alur laut kepulauan Indonesia;
• jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan
• jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional di Indonesia dengan pelabuhan internasional di negara lain.

(3) Posisi yang terletak pada wiiayah potensi sumber daya

unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industri pengolahan yang dikembangkan.

(1) Batas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf d meliputi batas alam atau batas buatan.

(2) Pada batas KEK harus ditetapkan pintu keluar atau

masuk barang untuk keperluan pengawasan barang yang masih terkandung kewajiban kepabeanan.

(3) Penetapan pintu keluar atau masuk barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kantor pabean setempat.

Bagian Kedua Zonasi Kawasan Ekonomi Khusus

(1) KEK dibentuk untuk satu atau beberapa zona.

(2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri

atas:

• pengolahan ekspor;
• logistik;
• industri;
• pengembangan teknologi;
• pariwisata;
• energi...

SK No 011768 A

PRESIDEN

• energi;
• industri kreatif;
• pendidikan;
• kesehatan;
• olah raga;
• jasa keuangan; dan/atau

1. ekonomi lain.

(3) Zona ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf I ditetapkan oleh Dewan Nasional.

Bagian Ketiga Pengusul Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 1 1

(1) Pembentukan KEK dapat diusulkan oleh:

• Badan Usaha;
• Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
• Pemerintah Daerah provinsi. (21 Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
• Badan Usaha Milik Negara;
• Badan Usaha Milik Daerah;
• koperasi;
• badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan
• badan usaha patungan atau konsorsium.

(1) Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu

wilayah sebagai KEK. (21 Penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

(1) Seluruh atau sebagian wilayah KPBPB Batam, KPBPB

Bintan, dan KPBPB Karimun dapat ditetapkan menjadi KEK.

(2) Penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan usulan Dewan Kawasan KPBPB.

(1) Pengusulan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 13 disampaikan secara tertulis kepada Dewan Nasional KEK oleh:

• pimpinan Badan Usaha;
• bupati/wali kota;
• gubernur;
• menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian; atau
• Ketua Dewan Kawasan KPBPB.

(2) Penyampaian pengusulan KEK sebagaimana dimaksud

ayat (1) disertai dengan persyaratan pengusulan pembentukan KEK.

Bagian Keempat Persyaratan Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Paragraf 1 Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Oleh Badan Usaha

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) huruf a mengusulkan pembentukan KEK melalui Pemerintah Daerah provinsi setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:

• peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• Izin Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• hasil

SK No 017170 A

PRESIDEN

• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
• jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

(3) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) juga dilengkapi dengan:

• akta pendirian Badan Usaha;
• persetujuan Pemerintah Daerah kabupatenlkota; dan
• penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK. (41 Persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat persetujuan atas:
• izin lokasi KEK yang diusulkan;
• kesesuaian dengan rencana tata rllang wilayah kabupaten/kota; dan
• dukungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(5) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada:

• daiam satu wilayah kabupaten/kota; atau
• lintas wilayah kabupatenlkota.

(6) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan dalam lintas

wilayah kabupatenf kota, persetujuan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dari masing-masing kabupaten/kota yang masuk dalam lokasi KEK.

Paragraf 2 Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mengusulkan pembentukan KEK melalui Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Usulan

SK No 0ll77l A

PRESIDEN

(21 Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:

• peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
• jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

(3) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (21juga dilengkapi dengan:

• dukungan Pemerintah Daerah kabupatenlkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
• penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.

Paragraf 3 Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

(1) Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mengusulkan pembentukan KEK yang dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:

• peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan; d.lzin . . .

SK No 017772 A

PRESIDEN

• Izin Lingkungan sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan;
• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
• jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

(2) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)juga dilengkapi dengan:

• persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
• penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.

(3) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah

provinsi dapat berada:

• dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau
• lintas wilayah kabupaten/kota.

(4) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan dalam lintas

wilayah kabupaten/kota, persetujuan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dari masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang masuk dalam lokasi KEK.

Paragraf 4 Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus oleh Kementerian I Lembaga Pemerintah Nonkementerian

(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengusulkan pembentukan KEK yang dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:

• peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• lzin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e.hasil ...

SK No 017773 A

PRESIDEN

• hasrl studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
• jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis. (21 Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.

(3) Lokasi KEK yang diusulkan oleh kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada:

• dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau
• Iintas wilayah kabupaten/kota.

Paragraf 5 Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

(1) Dewan Kawasan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 mengusulkan pembentukan KEK yang

dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:

• peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
• rencana transisi perubahan KPBPB menjadi KEK, yang memuat paling kurang:

1. kelembagaan yaitu:

• jangka waktu transisi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan evaluasi Dewan Nasional;
• tugas Dewan Kawasan selama transisi dilaksanakan oleh Dewan kawasan KPBPB bersangkutan;
• tugas Administrator dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB bersangkutan; dan/ atau
• tugas...

SK No 017774 A

PRESIDEN

• tugas Badan Usaha pengelola KEK dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

1. fasilitas fiskal yaitu fasilitas f-rskal yang telah diterima oleh badan usaha atau pelaku usaha dan fasilitas fiskal tersebut tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan;
2. kemudahan yaitu kemudahan yang telah diterima oleh badan usaha atau pelaku usaha dan kemudahan tersebut tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang- undangan.

(2) Pengusulan oleh Dewan Kawasan KPBPB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pengusulan yang disampaikan oleh:

• Badan Pengusahaan KPBPB; atau
• badan usaha.

(3) Dalam hal badan usaha telah menguasai atau

mendapatkan alokasi lahan dari Badan Pengusahaan KPBPB, pengusulan oleh Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, perlu mendapat pertimbangan dari badan usaha dimaksud.

(4) Dalam hal badan usaha telah menguasai atau

mendapatkan alokasi lahan dari Badan Pengusahaan KPBPB, pengusulan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pengusahaan KPBPB.

Bagian Kelima Penyampaian Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

(1) Usulan pembentukan KEK oleh Badan Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan secara tertulis oleh pimpinan Badan Usaha melalui Pemerintah Daerah provinsi kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan.

(2) Usulan.

SK No 011175 A

PRESIDEN

-t4-

(2) Usulan pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan secara tertulis oleh bupati/wali kota melalui Pemerintah Daerah provinsi kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan.

(3) Usulan pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan secara tertulis oleh gubernur kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan. (41 Usulan pembentukan KEK oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan secara tertulis oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan.

(5) Usulan pembentukan KEK oleh Dewan Kawasan KPBPB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan secara tertulis oleh Ketua Dewan Kawasan KPBPB kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan.

Bagian Kesatu Pengkajian Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

(1) Dewan Nasional melakukan kajian terhadap usulan

pembentukan KEK sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan tertulis dan dokumen persyaratan secara lengkap. (21 Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

• pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan
• kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Pelaksanaan...

SK No 017776 A

PRESIDEN

(3) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh Sekretariat Dewan Nasional. (41 Sekretariat Dewan Nasional dalam melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Badarr Usaha, akademisi, tenaga ahli, dan/atau pihak terkait.

Bagian Kedua Persetujuan atau Penolakan Atas Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

(1) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, Dewan Nasional memutuskan untuk

menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK. (21 Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Dewan Nasional.

(1) Dalam hal pengusulan pembentukan KEK yang

disampaikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian belum menyampaikan persetujuan dan dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), persetujuan dan dukungan tersebut diberikan dalam sidang Dewan Nasional.

(2) Persetujuan dan dukungan dari Pemerintah Daerah

kabupatenlkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan sidang Dewan Nasional.

(3) Persetujuan tertulis Pemerintah Daerah kabupaten/kota

memuat persetujuan atas:

• izin lokasi KEK yang diusulkan;
• kesesuaian dengan rencana tata rLlang wilayah kabupaten/kota; dan
• dukungan kabupatenfkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (31. (4lDalam...

SK No 017771 A

PRESIDEN

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota lokasi

KEK belum memberikan persetujuan, Dewan Nasional dapat melakukan pembahasan kembali.

(1) Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan

KEK, Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden. (21 Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pengusul disertai dengan alasan.

(3) Pembentukan KEK yang telah disetujui oleh Dewan

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus

Badan Usaha, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Dewan Kawasan KPBPB melakukan pembangunan KEK yang telah ditetapkan sampai siap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun.

Pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mencakup paling kurang:

• penetapan Badan Usaha pembangun KEK;
• penguasaan danlatau pengadaan tanah di lokasi yang diusulkan menjadi KEK;
• pembangunan prasararra dan sarana yang berada di dalam lokasi KEK;
• penyediaan sumber daya manusia untuk menunjang pengoperasian KEK; dan
• penyediaan.

SK No 011118 A

PRESIDEN

-t7- e penyediaan prasarana dan sarana yang berada di luar lokasi KEK.

Bagian Kedua Penetapan Badan Usaha Pembangun Kawasan Ekonomi Khusus

Dalam pelaksanaan pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan Badan Usaha untuk melakukan pembangunan KEK.

(1) Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:

• Badan Usaha Milik Negara;
• Badan Usaha Milik Daerah;
• koperasi;
• badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan/atau
• badan usaha patungan atau konsorsium. (21 Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan badan layanan umum.

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Badan Usaha pengusul ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah .Daerah kabupaten/kota sebagai Badan Usaha pembangun KEK sebagaimana dimaksurd dalam Pasal 28 paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah penetapan KEK.

(2) Dalam...

SK No 017779 A

PRESIDEN

_ 18_

(2) Dalam penetapan sebagai Badan Usaha pembangun KEK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha pengusul ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola KEK.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK.

( 1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara terbuka dan transparan berdasarkan :

• ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; atau
• ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.

(2) Dalam penetapan Badarr Usaha untuk membangun KEK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangun ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

Pemerintah Daerah provinsi, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi secara terbuka dan transparan berdasarkan:

• ketentuan peraturan perundang-undangan g mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; atau
• ketentuan .

SK No 017780 A

PRESIDEN

19

• ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama Pemerintah Daerah provinsi dengan Badan Usaha.

(2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian secara terbuka dan transparan berdasarkan:

• ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
• ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Badan Usaha. (21 Penetapan Badan Usaha oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagainrana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama strategis dengan Badan Usaha.

(3) Kerja sama strategis dilaksanakan dalam hal Badan

Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. (41 Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha pembangun - sekaiigus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

Pasal 33. . .

SK No 017781 A

PRESIDEN

.

( 1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Dewan Kawasan KPBPB dan KEK belum dapat dinyatakan siap beroperasi, pembangunan KEK dilaksanakan oleh:

• Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21 huruf a untuk usulan pembentukan KEK oleh Dewan Kawasan KPBPB; atau
• badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21 huruf b, untuk usulan pembentukan KEK oleh Dewan Kawasan KPBPB berasal dari usulan badan usaha bersangkutan. (21 Badan Pengusahaan KPBPB atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola KEK.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK.

(4) Dalam hal Badan Pengusahaan KPBPB yang

melaksanakan pembangunan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan Pengusahaan KPBPB wajib melakukan penyesuaian menjadi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga Penguasaan dan/atau Pengadaan Tanah di Lokasi Yang Diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

(1) Pelaksanaan penguasaan dan/atau pengadaan tanah di

lokasi yang diusulkan menjadi KEK dilakukan oleh:

• Badan Usaha dalam hal KEK diusulkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf a;

• Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal KEK diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b; c.Pemerintah...

SK No 017782 A

PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA

• Pemerintah Daerah provinsi dalam hal KEK diusulkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c;
• Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal KEK diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
• Badan pengusahaan KPBPB dalam hal KEK diusulkan oleh Dewan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (21 Pelaksanaan penguasaan dan/atau pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau badan pengusahaan KPBPB.

(3) Penguasaan dan/atau pengadaan tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus sesuai luas KEK yang ditetapkan atau dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan strategis KEK.

(4) Penguasaan dan/atau pengadaan tanah untuk KEK

dibuktikan dengan:

• sertifikat kepemilikan/penguasaan; atau
• perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam hal melakukan kerja sama dengan pemilik tanah.

(5) Tanah yang telah dilaksanakan pengadaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pertanahan.

Bagian Keempat Pembangunan Prasarana dan Sarana Yang Berada di Dalam Lokasi Kawasan Ekonomi Khr.rsus

(1) Pengusul pembentukan KEK bertanggung jawab untuk

membangun prasarana dan sarana yang berada di dalam KEK.

(2) Jenis dan standar prasarana dan sarana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Nasional.

Bagian Kelima Penyediaan Sumber Daya Manusia Untuk Menunjang Pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus

(1) Dewan Kawasan melakukan penyiapan prasarana dan

sarana, serta sumber daya manusia untuk menunjang terselenggaranya sistem pemberian perizinan dan kemudahan di KEK. (21 Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi aparatur sipil negara untuk pelaksanaan

tugas administrator KEK.

(3) Pengusul pembentukan KEK melakukan penyiapan

sumber daya manusia untuk menunjang pengoperasian KEK, selain aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(4) Penyiapan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan usaha, penyelenggara pendidikan, danf atau pihak terkait.

(5) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

terkait dapat memberikan dukungan penyiapan sumber daya dimaksud pada ayat (3) melalui pelaksanaan program yang terkait.

Bagian Keenam Penyediaan Prasarana Yang Berada Di Luar Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah

provinsi, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memberikan dukungan untuk pembangunan prasarana di luar KEK untuk menunjang pengembangan KEK. (21 Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa infrastruktur untuk akses ke dan dari

KEK.

Bagian Ketujuh Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sebagai Proyek Strategis Nasional

(1) KEK merupakan proyek strategis nasional.

(21 Pelaksanaan pembangunan KEK sebagai proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan KEK sebagai proyek

strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dewan Nasional.

Bagian Kedelapan Pembiayaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus

Pembiayaan untuk pembangunan KEK bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah;
• badan usaha; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

Bagian

SK No 017785 A

PRESIDEN

Bagian Kesembilan Evaluasi Pembangunan Dan Kesiapan Pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus

(1) Pengusul pembentukan KEK harus menyampaikan

laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK kepada Dewan Kawasan pada bulan ke 12 (dua belas), bulan ke 24 (dua puluh empat), dan bulan ke 36 (tiga puluh enam) sejak KEK ditetapkan.

(2) Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meneruskan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK dan laporan status kesiapan KEK kepada Dewan Nasional.

(1) Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan pembangunan KEK berdasarkan hasil laporan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (3).

(21 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Kawasan dan pengusul pembentukan KEK untuk ditindaklanjuti.

(3) Pengusul pembentukan KEK wajib menindaklanjuti hasil

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam)

bulan sejak KEK ditetapkan, pengusul pembentukan KEK harus menyelesaikan pembangunan KEK sesuai tahapan y^ng ditetapkan untuk dinyatakan siap beroperasi kepada Dewan Nasional melalui Dewan Kawasan.

(2) Kesiapan.

SK No 017786 A

PRESIDEN

(2) Kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi kesiapan:

• prasarana dan sarana;
• sumber daya manusia; dan
• perangkatpengendalianadministrasi.

(3) Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan pembangunan KEK dan kesiapan operasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (41 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

• KEK dinyatakan siap beroperasi; atau
• KEK dinyatakan belum siap beroperasi.

(5) KEK yang dinyatakan siap beroperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Nasional.

(6) Dalam hal KEK dinyatakan belum siap beroperasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Dewan Nasional:

• melakukan perubahan luas wilayah atau zona;
• memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun;
• melakukan penggantian badan usaha; dan/atau
• melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK. (71 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dewan Kawasan dan pengusul pembentukan KEK untuk ditindaklanjuti.

(1) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (6) huruf b telah diberikan dan KEK belum siap beroperasi karena keadaan kahar atau bukan . karena kelalaian pengusul pembentukan KEK, Dewan Kawasan menyampaikan pertimbangan perpanjangan waktu kepada Dewan Nasional paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan.

(2) Perpanjangan...

SK No 017787 A

PRESIDEN

(21 Perpanjangan waktu pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

(1) Dewan Nasional melakukan evaluasi atas pertimbangan

yang disampaikan oleh Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertimbangan disampaikan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap kelayakan dioperasikannya KEK.

(3) Berdasarkan evaluasi, Dewan Nasional dapat:

• memberikan perpanjangan waktu pembangunan KEK; atau
• menyampaikan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai dengan rancangan peraturan pemerintah tentang pencabutan peraturan pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK. (41 Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 5

(lima) tahun.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dan Pasal 44 ayat (3) huruf a telah dilakukan, KEK belum dapat juga beroperasi, Dewan Nasional mengajukan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai dengan rancangan peraturan pemerintah tentang pencabutan peraturan pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK.

Bagian Kesatu Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus

Pengelolaan KEK dilakukan oleh:

• Administrator; dan
• Badan Usaha pengelola.

Bagian Kedua Administrator

(1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

huruf a dibentuk oleh Dewan Kawasan. (21 Administrator bertugas:

• memberikan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya serta nonperizinan yang diperlukan bagi Pelaku Usaha untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;
• melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha pengelola KEK; dan
• menyampaikan laporan operasionalisasr KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

(3) Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya

serta nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dilakukan oleh Administrator melalui PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya

oleh Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang. mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

(5) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

operasionalisasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, Administrator berwenang memberikan:

• arahan kepada Badan Llsaha pengelola KEK untuk perbaikan operasionalisasi KEK; dan
• teguran kepada Badan Usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK.

(6) Laporan. . .

SK No 017189 A

PRESIDEN

-.28 -

(6) Laporan operasionalisasi KEK sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(7) Laporan operasionalisasi KEK secara insidental

disampaikan dalam hal Dewan Nasional atau Dewan Kawasan membutuhkan perkembangan operasionalisasi KEK atau Administrator menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera.

(8) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK beroperasi.

(1) Ad istrator dalam menyelerrggarakan PTSP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) mendapat Pendelegasian Wewenang dari menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota yang memiliki kewenangan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, fasilitas, dan kemudahan. (21 Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota yang berwenang mengeluarkan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, fasilitas, dan kemudahan di KEK dapat menunjuk penghuburrg dengan Administrator.

(3) Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan melalui peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota.

(4) Administrator memberikan rekomendasi kepada

menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, perizinan lainya, fasilitas, dan kemudahan yang berdasarkan undang-undang tidak didelegasikan.

(5) Penunjukan penghubung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pelaksanaan dan pembinaan PTSP di KEK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian . . .

SK No 017790 A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Badan Usaha Pengelola

(1) Badan Usaha pengelola bertugas menyelenggarakan

kegiatan usaha KEK. (21 Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

• Badan Usaha Milik Negara;
• Badan Usaha Milik Daerah;
• koperasi;
• badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas;
• badan usaha patungan; atau
• Badan Layanan Umum.

(3) Badan Usaha pengelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan paling lambat sebelum KEK beroperasi.

(1) Penetapan Badan Usaha pengelola dilakukan oleh

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:

• pengelolaan barang milik negara/daerah; atau
• kerja sama pemerintah dan badan usaha.

(2) Dalam hal aset prasarana dan sarana KEK merupakan

barang milik negara/daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah sebagai Badan Usaha pengelola.

(21 (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui penyertaan modal daerah/negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal52...

SK No 017191 A

PRESIDEN

(1) Badan Usaha pengelola sebagainrana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1) melaksanakan pengelolaan KEK

berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya. (21 Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• lingkup pekerjaan;
• jangka waktu;
• standar kinerja pelayanan;
• sanksi;
• pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;
• pemutusan perjanjian oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal tertentu;
• manajemen operasional KEK;
• pengakhiran perjanjian;
• pertanggungjawaban terhadap barang milik negaraf daerah;
• serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah kerja sama pengelolaan berakhir; dan
• kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai.

(3) Dalam hal pengelolaan KEK dilakukan oleh Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal negaraf daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tersebut, pengelolaan KEK tidak memerlukan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian . . .

SK No 017792 A

PRESIDEN

Bagian Keempat Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus

(1) Administrator melaporkan pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada Dewan Kawasan. (21 Dewan Kawasan melakukan evaluasi pengelolaan KEK berdasarkan laporan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disatnpaikan kepada:

• Administrator; dan
• Dewan Nasional.

Hasil evaluasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (21 ditindaklanjuti oleh Administrator untuk

pengendalian operasional KEK.

(1) Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Kawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), Dewan Nasional melakukan penilaian terhadap operasionalisasi KEK. (21 Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dewan Nasional dapat:

• memberikan arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK;
• melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau
• memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK berupa:

1. pemutusan perjanjian pengelolaan KEK dalam hal Badan Usaha pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1);
2. perbaikan

SK No 017793 A

PRESIDEN

.

1. perbaikan manajemen operasional KEK dalam hal Badan Usaha pengelola merupakan Badan Usaha pengusul atau Badan Usaha yang melakukan kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf b, Pasal 31 ayat (1)

huruf b, dan Pasal 32 ayat (1) huruf b; atau

1. pengusulan pencabutan penetapan KEK.

(3) Rekomendasi pemutusan perjanjian pengelolaan KEK

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c angka 1 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola:

• tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;
• dinyatakan pailit;
• melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan; dan/atau
• mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha pengelola.

(4) Rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEK

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola:

• tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; dan/atau
• melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan.

(5) Rekomendasi pencabutan penetapan KEK sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Presiden apabila dalam pengoperasian KEK:

• tidak dilakukan perbaikan kinerja setelah dilakukan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4);
• terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan di sekitarnya;
• menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau
• terjadi pelanggaran hukum di KEK.

Pasal 56. . .

SK No 017794 A

PRESIDEN

(1) Dalam hal status Badan Usaha pengelola dicabut,

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian wajib melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha pengelola. (21 Dalam hal status Badan Usaha pengelola dicabut, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selama belum ditetapkannya Badan Usaha pengelola

yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK dilakukan oleh Administrator.

(1) Pengusulan pembentukan KEK yang telah disampaikan

kepada Deu,an Nasional dan belum diputuskan dan/atau ditetapkan sebagai KEK sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pembangunan KEK yang dilaksanakan dan belum

dinyatakan siap beroperasi sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) KEK yang telah beroperasi sebelum Peraturan

Pemerintah ini mulai berlaku, disesuaikan pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

SK No 017195 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES!A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OIL tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor lOO Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20ll tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l2 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 201 1 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olt Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1O0 Tahun 20I2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2}ll tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 017796 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini derrgan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2O2O

INDONESIA,

trd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

D dan Perundang-undangan,

vanna Djaman

SK No 017197 A

PRESIDEN