Pasal 52

(1) Badan Usaha pengelola sebagainrana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1) melaksanakan pengelolaan KEK

berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya. (21 Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• lingkup pekerjaan;
• jangka waktu;
• standar kinerja pelayanan;
• sanksi;
• pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;
• pemutusan perjanjian oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal tertentu;
• manajemen operasional KEK;
• pengakhiran perjanjian;
• pertanggungjawaban terhadap barang milik negaraf daerah;
• serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah kerja sama pengelolaan berakhir; dan
• kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai.

(3) Dalam hal pengelolaan KEK dilakukan oleh Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal negaraf daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tersebut, pengelolaan KEK tidak memerlukan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian . . .

SK No 017792 A

PRESIDEN

Bagian Keempat Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus