Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mengusulkan pembentukan KEK yang dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:

• peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan; d.lzin . . .

SK No 017772 A

PRESIDEN

• Izin Lingkungan sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan;
• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
• jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

(2) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)juga dilengkapi dengan:

• persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
• penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.

(3) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah

provinsi dapat berada:

• dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau
• lintas wilayah kabupaten/kota.

(4) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan dalam lintas

wilayah kabupaten/kota, persetujuan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dari masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang masuk dalam lokasi KEK.

Paragraf 4 Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus oleh Kementerian I Lembaga Pemerintah Nonkementerian