Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mengusulkan pembentukan KEK melalui Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Usulan

SK No 0ll77l A

PRESIDEN

(21 Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:

• peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
• jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

(3) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (21juga dilengkapi dengan:

• dukungan Pemerintah Daerah kabupatenlkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
• penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.

Paragraf 3 Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Oleh Pemerintah Daerah Provinsi