Pasal 15

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) huruf a mengusulkan pembentukan KEK melalui Pemerintah Daerah provinsi setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:

• peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
• rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
• rencana dan sumber pembiayaan;
• Izin Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• hasil

SK No 017170 A

PRESIDEN

• hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
• jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

(3) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) juga dilengkapi dengan:

• akta pendirian Badan Usaha;
• persetujuan Pemerintah Daerah kabupatenlkota; dan
• penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK. (41 Persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat persetujuan atas:
• izin lokasi KEK yang diusulkan;
• kesesuaian dengan rencana tata rllang wilayah kabupaten/kota; dan
• dukungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(5) Lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada:

• daiam satu wilayah kabupaten/kota; atau
• lintas wilayah kabupatenlkota.

(6) Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan dalam lintas

wilayah kabupatenf kota, persetujuan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dari masing-masing kabupaten/kota yang masuk dalam lokasi KEK.

Paragraf 2 Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota