PERMOHONAN GRASI

Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat memajukan permohonan grasi kepada Presiden.

(1) Jika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan, maka penglaksanaan hukuman itu tidak boleh dijalankan

selama 30 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan tidak dapat diubah lagi, dengan pengertian, bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan tenggang 30 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum.

(2) Jika orang yang dihukum dalam tenggang tersebut dalam ayat (1) tidak memajukan permohonan grasi,

maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) segera memberitahukan hal itu kepada Hakim atau Ketua pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut pada Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4). Ketentuan- ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.

(3) Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden sampai pada Kepala Kejaksaan yang

dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (3) atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Hukuman tutupan, penjara dan kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh

dijalankan, apabila orang yang dihukum mohon supaya hukuman itu tidak dijalankan karena permohonan grasi, atau kehendaknya akan memajukan permohonan grasi.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) mengenai hukuman kurungan pengganti tidak berlaku bagi orang yang

dihukum yang menurut pendapat Jaksa atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman yang bersangkutan, meskipun dapat membayar, tidak suka membayar hukuman denda yang dijatuhkan kepadanya.

(3) Jika hukuman tersebut pada ayat (1) dijalankan, karena orang yang dihukum, ketika keputusan

kehakiman yang tidak dapat diubah lagi, diberitahukan kepadanya oleh Kepala Kejaksaan atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman, tidak menyatakan kehendaknya supaya penglaksanaan hukuman itu ditunda karena permohonan grasi atau kehendaknya akan memajukan permohonan grasi, maka penglaksanaan hukuman itu tidak dapat dihentikan atas permohonan yang kemudian dimajukan oleh orang yang dihukum atau pihak lain, berdasarkan permohonan grasi atau kehendaknya akan memajukan permohonan grasi.

(4) Hal yang ditentukan dalam ayat yang lalu harus diberitahukan kepada orang yang dihukum:

• oleh Hakim atau Ketua Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, dalam persidangan pengadilan, setelah keputusan kehakiman diumumkan, atau
• oleh Panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, dalam penjara ketika keputusan itu diberitahukan kepadanya, jika orang yang dihukum ada dalam tahanan dan karena suatu hal tidak dapat dibawa ke dalam persidangan di mana keputusan itu diumumkan, atau
• oleh Kepala Kejaksaan atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman, ketika ia memberitahukan. keputusan dalam pemeriksaan tingkat pertama yang dilangsungkan di luar hadirnya orang yang dihukum atau keputusan dalam pemeriksaan ulangan oleh pengadilan ulangan kepadanya.

(1) Permohonan grasi atas hukuman denda tidak dapat menunda pelaksanaan hukuman itu; dalam hal

orang yang dihukum tidak dapat membayar denda berlaku Pasal 3 ayat (1) dan (2).

(2) Pemberian grasi atas hukuman denda harus menyatakan perintah pembebasan dari sebagian atau

seluruhnya dari denda yang telah ditetapkan. PasalPerundang-undangan5

(1) Kecuali apa yang ditetapkan dalam Pasal 2, maka permohonan grasi termaktud Pasal 3 ayat (1) hanya

dapat dimajukan dalam tenggang 14 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan menjadi tetap. Peraturan (2) Dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, maka tenggang 14 hari itu dihitung mulai hariditjenberikut hari keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum.

(3) Hal yang ditentukan dalam ayat (1) harus diberitahukan kepada orang yang dihukum oleh pegawai-

pegawai dan pada waktu yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

(1) Permohonan grasi harus dimajukan kepada Panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama,

atau jika pemohon bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang berkepentingan atau jika Panitera pengadilan tidak ada di tempatnya, maka pemohon dapat memajukan permohonannya kepada pembesar daerahnya.

(2) Permohonan grasi yang langsung dimajukan kepada Presiden atau pembesar yang lain, dikirim kepada

Hakim atau Ketua pengadilan yang bersangkutan.

(3) Pemasukan surat permohonan ampun, yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut di atas, dianggap sebagai

yang dimajukan kepada Panitera pengadilan tersebut dalam ayat (1).

(4) Kecuali terhadap hukuman mati, maka permohonan grasi yang dimajukan oleh pihak lain dari pada

orang yang dihukum hanya dapat diterima, jikalau ternyata bahwa orang yang dihukum itu setuju dengan permohonan tersebut.

Pasal 7.

(1) Barang siapa yang memajukan permohonan grasi dengan persetujuan orang yang dihukum, berhak

mendapat salinan atau petikan dari keputusan Hakim atau pengadilan yang bersangkutan atas biayanya.

(2) Atas permintaannya haruslah diberikan kesempatan kepadanya untuk melihat surat-surat pemberitaan.

(1) Setelah menerima surat permohonan grasi maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) segera

meneruskan surat itu beserta surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan yang bersangkutan dan

www.djpp.depkumham.go.id

apabila diadakan pemeriksaan ulangan, juga salinan surat keputusan pengadilan ulangan, kepada Hakim atau Ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. (2) Atas permintaan Hakim atau Ketua pengadilan yang menerima permohonan grasi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka Panitera pengadilan tersebut mengirimkan surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan yang bersangkutan kepada Hakim atau Ketua pengadilan tersebut.

(3) Hakim atau Ketua pengadilan itu segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (1) beserta

pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

(4) Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama atau Kepala Kejaksaan tersebut

dalam ayat (3) segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (3) beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung Indonesia.

(5) Dalam hal perkara sumir pada Pengadilan Kepolisian (di Republik Indonesia), Hakim dengan segera

meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung Indonesia.

(6) Mahkamah Agung Indonesia segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta

pertimbangannya kepada Menteri Kehakiman. Mahkamah Agung Indonesia meminta pertimbangan kepada Jaksa Agung:

1. apabila keputusan pengadilan itu mengenai hukuman mati;
2. apabila Mahkamah Agung Indonesia membutuhkan pendapat Jaksa Agung tentang kebijaksanaan penuntutan umum;
3. apabila Jaksa Agung sebelumnya mengemukakan keinginannya kepada Mahkamah Agung Indonesia untuk diminta pertimbangannya.

(7) Menteri Kehakiman dengan segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta

pertimbangannya kepada Presiden.

(8) Menteri Kehakiman dapat meminta pertimbangan Menteri yang lain tentang permohonan grasi, sebelum

meneruskan surat surat tersebut dalam ayat (6) dengan pertimbangannya kepada Presiden.

Permohonan grasi mengenai orang yang dihukum yang berada dalam tahanan atau yang sedang menjalani hukumannya harus diselesaikan lebih dahulu.

Pasal 10 Dalam hal permohonan grasi dimajukan atas hukumanPerundang-undanganyang dijatuhkan oleh pengadilan tentara, maka

perkataan Ketua pengadilan, Mahkamah Agung Indonesia, Jaksa, Kepala Kejaksaan dan Jaksa Agung dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 harus dibaca: Ketua pengadilan tentara, Mahkamah Tentara Agung, Peraturan Jaksa Tentara, Kepala Kejaksaan Tentaraditjendan Jaksa Tentara Agung.

Segala keputusan Presiden atas permohonan grasi dengan segera diberitahukan oleh Menteri Kehakiman kepada pegawai yang diwajibkan menjalankan kehakiman dan kepada yang berkepentingan.

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal-pasal 8, 9, 10 dan 11 berlaku juga, jika oleh karena jabatan dimajukan usul untuk memberikan grasi.

Hal-hal tentang cara mengurus permohonan grasi yang tidak diatur dalam Undang-undang ini, diatur oleh Menteri Kehakiman.

Undang-undang ini dapat disebut "UNDANG-UNDANG GRASI".

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1950

www.djpp.depkumham.go.id

SOEKARNO

SOEPOMO Diumumkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1950

SOEPOMO

ke atas

(c)2010 Ditjen PP :: http://www.djpp.depkumham.go.id/ || http://www.djpp.info/ || Kembali

Perundang-undangan Peraturan ditjen