Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22

Pasal 2

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan

permohonan grasi kepada Presiden.

(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

  1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan,

menteri yang membidangi urusan pemerintahan di

bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta

para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

untuk mengajukan permohonan grasi.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang meneliti dan melaksanakan proses

pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan

permohonan dimaksud kepada Presiden.

  1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya

berbunyi sebagai berikut:

  1. Ketentuan . . .

PRESIDEN

Pasal 7

(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1

(satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan

hukum tetap.

  1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan

dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan

tertulis kepada Presiden.

  1. Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Permohonan grasi yang belum diselesaikan

berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambat

tanggal 22 Oktober 2012.

(2) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan

permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1

(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini mulai

berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar . . .

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2010

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Agustus 2010

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan yang berupa

perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan

pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepada

Presiden;

  • bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk

mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan

keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap;

  • bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana sebagaimana

dimaksud dalam huruf a harus mencerminkan keadilan,

perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi belum

dapat diselesaikan dalam batas waktu 2 (dua) tahun

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga terdapat kekosongan

hukum untuk penyelesaian permohonan tersebut;

  • bahwa . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bahwa pemberian grasi harus dilakukan secara tepat dalam

waktu tertentu dan sesegera mungkin untuk tercapainya

kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi

manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu

membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 20 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4234);

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment UU 22/2002
amendment UU 3/1950 — PERMOHONAN GRASI
Referensi Silang (5)
UU 3/1950 — PERMOHONAN GRASI
UU 22/2002
UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG
UU 3/2009 — PERUBAHAN KEDUA ATAS
UU 22/2002 [Pasal 15]