Pasal 6A

(1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan,

menteri yang membidangi urusan pemerintahan di

bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta

para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

untuk mengajukan permohonan grasi.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang meneliti dan melaksanakan proses

pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan

permohonan dimaksud kepada Presiden.

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya

berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

PRESIDEN