Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :

• terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
• terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

(1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang

diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

(2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :

• peringanan atau perubahan jenis pidana;
• pengurangan jumlah pidana; atau
• penghapusan pelaksanaan pidana.

PRESIDEN

BAB III…

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan Grasi

(1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim

atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.

(2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak

hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

(1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan

kepada Presiden.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan

oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.

(3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat

diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

(1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal

7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.

(2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

(3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala

Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

PRESIDEN

(4) Dalam...

(4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui

Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan

grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Bagian Kedua Penyelesaian Permohonan Grasi

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

(1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.

(3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

(1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.

(2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada :

• Mahkamah Agung;
• Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;

PRESIDEN

• Kejaksaan...
• Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
• Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

(1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan

dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.

(2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40) dinyatakan tidak berlaku.

PRESIDEN

Pasal 17…

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002

ttd

PRESIDEN