PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.

3. Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.

4. Sumber Daya Manusia adalah Warga Negara yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

5. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

6. Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan Pertahanan Negara.

7. Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan Pertahanan Negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

8. Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.

9. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

10. Komponen

SK No 048076 A

PRES IDEN

1. Komponen Pendukung adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. 1 1. Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada Warga Negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.

2. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan Warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.

3. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik, metode, dan materi tertentu dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan, serta membentuk sikap dan perilaku dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penggunaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional setelah melaksanakan tugas Mobilisasi.

6. Menteri

SK No 048074 A

PRES IDEN

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• penyelenggaraan PKBN;
• pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi;
• pengelolaanKomponenPendukung;
• pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan; dan
• Mobilisasi dan Demobilisasi.

Bagian Kesatu Umum

(1) Penyelenggaraan PKBN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a merupakan pelaksanaan dari pendidikan

kewarganegaraan. (21 Penyelenggaraan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dalam lingkup:

• pendidikan;
• masyarakat; dan
• pekerjaan.

Bagian Kedua Lingkup Pendidikan

(1) Penyelenggaraan PKBN lingkup pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional.

(2) Penyelenggaraan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Penyelenggaraan PKBN lingkup pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui:

• pen5rusunan pedoman PKBN;
• sosialisasi dan diseminasi; dan
• pemantauan dan evaluasi.

(1) Menteri men5rusun pedoman PKBN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a bekerja satna dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai kewenangannya, serta dapat melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya, sivitas akademika, danf atau pakar pendidikan. (21 Menteri menetapkan pedoman PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya, dan kepala daerah melaksanakan PKBN sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (21 Pelaksanaan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pasal 8. .

SK No 048055 A

FRESIDEN

(1) sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b dilaksanakan secara:

• langsung; dan/atau
• tidak langsung. (21 Pelaksanaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
• seminar;
• lokakarya;
• penyuluhan;
• diskusi interaktif; dan/atau
• bentuk tatap muka lainnya.

(3) Pelaksanaan secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

• media cetak;
• media elektronik;
• media sosial; dan/atau
• media lainnya.

(4) Dalam melaksanakan sosialisasi dan diseminasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), menteri yang menyelen urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dapat bekerl'a sarna dengan Menteri dan dapat melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya.

(5) sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman PKBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud da-lam pasal g ditujukan pada satuan pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh Menteri bekerja sama

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan dapat melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Bagian Ketiga Lingkup Masyarakat

Pasal 1 1

(1) Penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (21 Dalam penyelenggaraan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dapat bekerja sama dengan kepala daerah dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

• penyusunan pedoman PKBN;
• sosialisasi dan diseminasi;
• Diklat; dan
• pemantauan dan evaluasi. (41 Penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:

a.tokoh...

SK No 048050 A

PRES!DEN

• tokoh agama;
• tokoh masyarakat;
• tokoh adat;
• kader organisasi masyarakat;
• kader organisasi komunitas;
• kader organisasi profesi;
• kader partai politik; dan
• kelompok masyarakat lainnya

(1) Menteri menyusun pedoman PKBN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya, dan dapat melibatkan pemangku kepentingan. (21 Menteri menetapkan pedoman PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 1 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara:

• langsung; dan/atau
• tidak langsung. (21 Pelaksanaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
• rembuk warga;
• sarasehan budaya;
• pergelaran kebangsaan;
• kongres nasional;
• aksi nyata; dan/atau
• bentuk tatap muka lainnya.

(3) Pelaksanaan

SK No 048234 A

PRESIDEN

(3) Pelaksanaan secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf b dilakukan melalui:

• media cetak;
• media elektronik;
• media sosial; dan/atau
• media lainnya.

(4) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan dapat bekerja sama dengan Menteri.

(5) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(1) Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan dapat bekerja sama dengan Menteri.

(2) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan mengacu pada pedoman PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Menteri,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Bagian

SK No 048235 A

PRESIDEN

Bagian Keempat Lingkup Pekerjaan

(1) Penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (21 Dalam penyelenggaraan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bekerja sama dengan kepala daerah dan pihak Iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Warga Negara yang bekerja pada:

• lembaga negara;
• kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah;
• Tentara Nasional Indonesia;
• Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah;
• badan usaha swasta; dan
• badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Penyelenggaraan PKBN bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Menteri bekerja sama dengan pimpinan lembaga negara.

(5) Penyelenggaraan

SK No 048236 A

PRESIDEN

(5) Penyelenggaraan PKBN bagi Warga Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui:

• pen1rusunan pedoman PKBN;
• sosialisasi dan diseminasi;
• Diklat; dan
• pemantauan dan evaluasi.

(1) Menteri menJrusun pedoman PKBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, pimpinan lembaga, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Menteri menetapkan pedoman PKBN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(1) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf b dilaksanakan secara:

• langsung; dan/atau
• tidak langsung.

(2) Pelaksanaan secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

• seminar;

SK No 048316 A

PRESIDEN

-t2-

• seminar;
• lokakarya;
• penyuluhan;
• diskusi interaktif;
• aksi nyata; dan/atau
• bentuk tatap muka lainnya.

(3) Pelaksanaan secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

• media cetak;
• media elektronik;
• media sosial; dan/atau
• media lainnya.

(4) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri yang menyelenggarakan urLlsan pemerintahan di bidang aparatur negara, pimpinan lembaga negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat bekerja sama dengan Menteri.

(5) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(1) Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c

dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, pimpinan lembaga negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, danf atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat bekerja sama dengan Menteri.

(2) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan secara mandiri atau terintegrasi dengan pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, atau pendidikan dan pelatihan lain.

(3) Diklat...

SK No 048238 A

PRESIDEN

(3) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan mengacu pada pedoman PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf d dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, pimpinan lembaga negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (21 Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Pembinaan kepada Warga Negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi wajib diberikan oleh menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

(1) Pembinaan kepada Warga Negara dalam melaksanakan

pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan dimensi ancaman. (21 Dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan dimensi ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai tugas dan fungsinya menyusun pedoman pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan profesi.

(3) Pedoman

SK No 048239 A

PRESIDEN

(3) Pedoman pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan

profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 mengacu pada pedoman yang ditetapkan Menteri.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

dilaksanakan melalui:

• sosialisasi;
• bimbingan teknis;
• simulasi; dan/atau
• Diklat. (21 Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat bekerja sama dengan organisasi profesi.

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(2) meliputi bidang:

• pendidikan dan pelatihan;
• penelitian dan pengembangan;
• peningkatan standardisasikompetensi;
• pertukaran informasi dan data;
• bantuan teknik dan/atau keahlian; dan/atau
• bidang lain yang terkait pengabdian sesuai dengan profesi dalam menghadapi ancaman nonmiliter. (21 Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Komponen Pendukung terdiri atas:

• Warga Negara;
• Sumber Daya Alam;
• Sumber Daya Buatan; dan
• Sarana dan Prasarana Nasional.

(2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas:

• anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• warga terlatih;
• tenaga ahli; dan
• warga lain unsur Warga Negara.

(3) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan huruf c terdiri atas logistik wilayah dan

cadangan material strategis. (41 Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d terdiri atas:

• sarana dan prasarana darat;
• sarana dan prasarana laut;
• sarana dan prasarana udara;
• sarana dan prasarana siber dan antariksa; dan
• sarana dan prasarana lainnya.

(1) Komponen Pendukung dikelola melalui kegiatan:

• penataan; dan
• pembinaan.

(2) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, menjunjung prinsip keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memperhatikan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

SK No 04824t A

PRESIDEN

Bagian Kedua Penataan

Paragraf 1 Umum

(1) Penataan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

• penyiapan; dan
• penetapan.

(2) Penyiapan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan.

(3) Sistem informasi sumber daya pertahanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Menteri.

Paragraf 2 Penyiapan

(1) Penyiapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:

• pendataan;
• pemilahan;
• pemilihan; dan
• verifikasi.

(2) Dalam pelaksanaan tahapan penyiapan Komponen

Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menJrusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung.

Pasal30...

SK No 048242 A

PRESIDEN

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(1) huruf a merupakan kegiatan pencarian dan

pengumpulan data terhadap Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Buatan, serta Sarana dan Prasarana Paya Nasional yang berada di bawah pembinaan dan/atau dikelola kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang akan ditetapkan menjadi Komponen Pendukung. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 12) Pendataan oleh kementerian / lemb aga I pemerintah daerah / swasta masing-masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pendataan warga terlatih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit

terhadap:

• purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• anggota resimen mahasiswa;
• anggota satuan polisi pamong praja;
• anggota polisi khusus;
• anggota satuan pengamanan;
• anggota perlindungan masyarakat; dan
• anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih.

(2) Pendataan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Warga

Negara yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni.

(3) Pendataan warga lain unsur Warga Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21 huruf d dilakukan paling sedikit terhadap:

• anggota

SK No 048243 A

PRESIDEN

• anggota veteran Republik Indonesia;
• aparatur sipil negara; dan
• individu.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2),

dan ayat (3) dilaksanakan oleh kementerian/lembagal pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan bagi individu yang akan

didata sebagai Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pendataan logistik wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (3) dilakukan terhadap:

• bekal makanan;
• bekal perlengkapan perseorangan;
• bekal bahan bakar minyak dan pelumas;
• bekal bahan bangunan dan konstruksi'
• bekal amunisi dan bahan peledak;
• bekal kesehatan; dan
• bekal suku cadang. (21 Selain pendataan logistik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembagalpernerintah daerah/swasta dapat melakukan pendataan logistik wilayah bekal lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

(3) Pendataan logistik wilayah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/ lemb agal pemerintah daerah/ swasta masing- masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pendataan cadangan material strategis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan terhadap:

• mineral logam;
• batu bara;
• minyak bumi;
• kondensat;
• gas bumi;
• hasil pengolahan minyak bumi;
• hasil pengolahan gas bumi;
• listrik;
• panas bumi;
• hasil industri petrokimia; dan
• alat peralatan hasil industri.

(2) Selain pendataan cadangan material strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembagal perneintah daerah/swasta dapat melakukan pendataan cadangan material strategis lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

(3) Pendataan cadangan material strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan oleh kementerian / le mb aga I pemerintah daerah / swasta masing- masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pendataan sarana dan prasarana darat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (41 huruf a dilakukan terhadap:

• sarana transportasi darat;

• prasarana transportasi darat;

• bengkel pemeliharaan dan perbaikan transportasi darat; dan

• sarana

SK No 048245 A

PRESIDEN

• sarana dan prasarana darat lainnya yang memiliki nilai strategis.

(2) Pendataan sarana dan prasarana laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap:

• sarana transportasi laut;
• prasarana transportasi laut;
• bengkel pemeliharaan dan perbaikan transportasi Iaut; dan
• sarana dan prasarana laut lainnya yang memiliki nilai strategis.

(3) Pendataan sarana dan prasarana udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap:

• sarana transportasi udara;
• prasarana transportasi udara;
• bengkel pemeliharaan dan perbaikan transportasi udara; dan
• sarana dan prasarana udara lainnya yang memiliki nilai strategis. (41 Pendataan sarana dan prasarana siber dan antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) huruf d dilakukan terhadap:
• sarana dan prasarana teknologi, informasi, dan komunikasi;
• satelit telekomunikasi;
• stasiun meteorologi;
• stasiun klimatologi;
• pusat data dan informasi;
• stasiun pengamatan antariksa; dan
• sarana dan prasarana siber dan antariksa lainnya yang memiliki nilai strategis.

(5) Pendataan sarana dan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) huruf e dilakukan paling sedikit terhadap:

• sarana

SK No 048246 A

PRESIDEN

-2r-

• sarana dan prasarana kesehatan;
• sara.na dan prasarana pergudangan;
• sarana dan prasarana depo logistik; dan
• industri nasional pendukung sa-rana dan prasarana nasional untuk Pertahanan Negara.

(6) Pendataan Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan oleh kementerian/lembagalpemerintah daerah/swasta masing-masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (l)

huruf b merupakan kegiatan mengklasifikasikan data Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarzrna Nasional yang telah diperoleh dari hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. (21 Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembagalpemerintah daerahlswasta masing-masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (ll

huruf c merurpakan kegiatan menentukan pilihan atas data hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. (21 Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar dan kriteria sesuai dengan kebutuhan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh kementerian/lembagalpernerintah daerah/swasta masing-masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal37...

SK No 048247 A

PRESIDEN

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (tl

huruf d merupakan kegiatan pencocokan dan penelitian atas data hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 dengan kondisi nyata di lapangan.

(21 Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Warga Negara, menteri/pimpinan Iembaga, kepala daerah, pengelola Sumber Daya Alam, pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Buatan, dan pemilik dan/atau pengelola Sarana dan Prasarana Nasional.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Kementerian bersama kementerian/ lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan, pemilahan, pemilihan, dan verifikasi Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Penetapan

(1) Berdasarkan hasil verilikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37, Menteri menetapkan Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi Komponen Pendukung.

(2) Penetapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada:

• Warga Negara dan pengelola Sumber Daya Alam, pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Buatan, dan pemilik dan/atau pengelola Sarana dan Prasarana Nasional; dan

• menteri

SK No 048248 A

PRESIDEN

• menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah yang melaksanakan pembinaan terhadap Komponen Pendukung.

(1) Penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan,

serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi Komponen Pendukung tidak menghilangkan:

• hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, danf atau menggunakan;
• hak pengelola untuk mengelola dan/atau menggunakan; dan/atau
• hak kebendaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

(2) Selain tidak menghilangkan hak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi Komponen Pendukung juga tidak menghilangkan hak pelaku usaha untuk melakukan pengusahaan Sumber Daya Alam.

(1) Data mengenai Komponen Pendukung dimuat dalam

sistem informasi sumber daya pertahanan.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan

paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Pemuatan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh menteri/ pimpinan lembaga.

(4) Kementerian...

SK No 048249 A

PRES IDEN

(4) Kementerian dan kementerian/lembaga wajib menjaga

kerahasiaan data mengenai Komponen Pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal42

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (l)

huruf b merupakan kegiatan peningkatan kualitas dan/atau kuantitas Komponen Pendukung dalam usaha Pertahanan Negara.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri/ pimpinan lembaga terkait.

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

• perencanaan pembinaan; dan
• pedoman pelaksanaan pembinaan.

(1) Pembinaan Komponen Pendukung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) melalui kegiatan:

• sosialisasi;
• bimbingan teknis; dan/atau
• simulasi. (21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian.

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)

huruf a dilakukan melalui:

• seminar;
• ceramah;
• diskusi; dan/atau
• kegiatan sosialisasi lainnya.

(2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• materi wajib; dan
• materi pendukung.

(3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

meliputi:

• Bela Negara;
• sistem Pertahanan Negara; dan
• peran dan tugas Komponen Pendukung pada saat Mobilisasi. (41 Materi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b paling sedikit meliputi:
• materi khusus terkait tugas dan fungsi kementerianl lembaga dan pemerintah daerah; dan
• materi terkait profesi.

(5) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (41 disusun oleh menteri/pimpinan lembaga bekerja sama dengan Menteri mengacu pada pedoman pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (3) huruf b.

(1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembinaan dalam bentuk tuntunan pelaksanaan teknis pemeranan sebagai Komponen Pendukung.

(2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk Warga Negara ditujukan atas perannya dalam memberikan dukungan kekuatan dan keahlian serta memberikan pengetahuan jika ditingkatkan menjadi Komponen Cadangan pada saat di-Mobilisasi.

(3) Bimbingan

SK No 048251 A

PRESIDEN

(3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk pengelola Sumber Daya Alam dan pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Buatan ditujukan atas perannya dalam mewujudkan dukungan togistik wilayah dan cadangan material strategis serta memberikan pengetahuan jika ditingkatkan menjadi Komponen Cadangan pada saat di-Mobilisasi.

(4) Bimbingan teknis kepada pemilik dan/atau pengelola

Sarana dan Prasarana Nasional ditujukan agar produk dan jasanya dapat dipergunakan untuk mendukung Pertahanan Negara serta memberikan pengetahuan jika ditingkatkan menjadi Komponen Cadangan pada saat di-Mobilisasi.

(1) Simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)

huruf c merupakan kegiatan latihan pemeranan dengan memberikan materi simulasi sesuai dengan keadaan nyata. (21 Simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan pengetahuan mengenai peran masing- masing bagian Komponen Pendukung dalam membantu meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan pada saat di-Mobilisasi.

(3) Materi simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

disusun oleh Menteri bekerja sama dengan menteri/ pimpinan lembaga.

Pembinaan oleh menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepada Menteri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu jika diperlukan.

Bagian

SK No 048252 A

FRESIDEN

Bagian Kesatu Umum

Komponen Cadangan terdiri atas:

• Warga Negara;
• Sumber Daya Alam;
• Sumber Daya Buatan; dan
• Sarana dan Prasarana Nasional.

Bagian Kedua Pembentukan

(1) Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Warga

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dikelompokkan menj adi :

• Komponen Cadangan matra darat;
• Komponen Cadangan matra laut; dan
• Komponen Cadangan matra udara.

(2) Pembentukan Komponen Cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:

• pendaftaran;
• seleksi;
• pelatihan dasar kemiliteran; dan
• penetapan.

(3) Pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:

• sosialisasi;
• pengumuman; dan
• pelamaran. (41 Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.

(5) Pengumuman

SK No 048253 A

PRES IDEN

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

b dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.

(6) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

merupakan ke giatart penyerahan persyaratan admini strasi. (71 Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat bekerja sama dengan menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah.

(1) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (3), Menteri membentuk panitia pendaftaran Komponen Cadangan.

(2) Panitia pendaftaran Komponen Cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kementerian dan Tentara Nasional Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pendaftaran

Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Seleksi pembentukan calon Komponen Cadangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi:

• seleksi administratif; dan
• seleksi kompetensi. (21 Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

(3) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dan uji keabsahan dokumen. (41 Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap calon Komponen Cadangan. Pasal52...

SK No 048254 A

PRESIDEN

Calon Komponen Cadangan yang dinyatakan lulus seleksi administratif berhak mengikuti seleksi kompetensi.

(1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 51

dikoordinasikan oleh salah satu direktorat jenderal di lingkungan Kementerian. (21 Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, Menteri membentuk panitia seleksi Komponen

Cadangan.

(3) Panitia seleksi Komponen Cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:

• Kementerian;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
• Tentara Nasional Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi dan

panitia seleksi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Calon Komponen Cadangan yang dinyatakan lulus seleksi

kompetensi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 (tiga) bulan.

(2) Menteri melakukan pemanggilan terhadap calon Komponen

Cadangan untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.

(3) Pemanggilan bagi calon Komponen Cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang bekerja di kementerian/lembagal badan swasta ditembuskan kepada pimpinan kementerian/ lemb aga I badan swasta.

(1) Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 menjadi tanggung jawab Menteri dan

dilaksanakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

(2) Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimanh dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan pada:

• lembaga pendidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
• kesatuan Tentara Nasional Indonesia.

(3) Pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum yang meliputi teori dan praktik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pelatihan

dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, calon

Komponen Cadangan berhak memperoleh:

• uang saku;
• perlengkapanperseoranganlapangan;
• rawatan kesehatan; dan
• pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

(2) Besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usulan Menteri.

(3) Perlengkapan perseorangan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

• pakaian dinas lapangan;
• sepatu lapangan;
• topi lapangan; dan
• ransel tempur.

(4) Rawatan

SK No 048256 A

PRESIDEN

(41 Rawatan kesehatan dan pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (21

huruf d dilakukan oleh Menteri terhadap calon Komponen Cadangan yang telah dinyatakan lulus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan diangkat menjadi Komponen Cadangan. (21 Pengangkatan sebagai Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Komponen Cadangan yang telah diangkat dan ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib dilantik dan mengucapkan sumpah /j anj i sebagai Komponen Cadangan. (41 Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada T\rhan Yang Maha Esa.

(5) Komponen Cadangan yang telah dilantik dan

mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan surat keputusan pengangkatan sebagai Komponen Cadangan dan tanda kelulusan pelatihan dasar kemiliteran.

(6) Pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji

Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

(1) Komponen Cadangan yang telah dilantik dan

mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diberikan pangkat.

(2) Pemberian...

SK No 048257 A

PRESIDEN

(2) Pemberian pangkat Komponen Cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penggolongan pangkat Tentara Nasional Indonesia.

(3) Pangkat Komponen Cadangan hanya digunakan pada

masa aktif Komponen Cadangan. (41 Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan hak lain selain hak Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang.

(5) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, warna, serta tata cara

pemberian dan pemakaian pangkat Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sumpah/janji Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/ berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin militer; Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia militer sekeras-kerasnya.

Komponen Cadangan yang telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) wajib:

• setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
• menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang;
• mengikuti pelatihan penyegaran; dan
• memenuhi panggilan Mobilisasi.

(1) Komponen Cadangan yang telah dilantik dan

mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) berhak atas:

• uang saku selama menjalani pelai-ihan;
• tunjangan operasi pada saat Mobilisasi'
• rawatan kesehatan;
• pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan
• penghargaan.

(2) Besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usulan Menteri.

(3) Rawatan kesehatan dan pelindungan jaminan kecelakaan

kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan Mobilisasi.

(4) Penghargaan...

SK No 048259 A

PRESIDEN

(41 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

• tanda kehormatan sebagai veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia untuk Komponen Cadangan yang di-Mobilisasi; dan latau
• brevet Komponen Cadangan.

Masa pengabdian Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara terdiri atas:

• masa aktif; dan
• masa tidak aktif

Masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

• pada saat mengikuti pelatihan penyegaran; dan/atau
• pada saat Mobilisasi.

(1) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

63 huruf a merupakan latihan untuk memelihara dan meningkatkan serta menjaga kemampuan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

(2) Masa pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan paling singkat 12 (dua belas) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(3) Masa pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (21dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

(4) Pelatihan

SK No 048260 A

PRES IDEN

(41 Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan melalui pemanggilan yang disampaikan

secara tertulis oleh Menteri.

(5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (41

diterima oleh Komponen Cadangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pelatihan penyegaran.

(6) Penyampaian secara tertulis sebagaimana pada ayat (41

bagi Komponen Cadangan yang bekerja di kementenanf lembaga/badan swasta ditembuskan kepada pimpinan kementerian/ lemb aga I badan swasta.

(1) Pelatihan penyegararl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64

menjadi tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

(2) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan di:

• lembaga pendidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
• daerah latihan militer; dan/atau
• kesatuan Tentara Nasional Indonesia setingkat batalyon.

Masa aktif pada saat Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 huruf b diberlakukan terhadap Komponen Cadangan

yang dipanggil dan melaksanakan tugas Mobilisasi sampai dengan Demobilisasi.

Pasal67...

SK No 048261 A

PRES IDEN

Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b merupakan masa pengabdian dimana Komponen Cadangan tidak sedang melaksanakan pelatihan penyegaran atau tidak sedang di-Mobilisasi.

(1) Selama masa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67, Komponen Cadangan wajib:

• memegang teguh sumpah/janji Komponen Cadangan;
• menyimpan perlengkapan perseorangan Komponen Cadangan di kesatuan;
• menyimpan senjata dan perlengkapannya ke dalam gudang senjata di kesatuan;
• melaporkan keberadaan domisili setiap terjadi perubahan; dan
• patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan dan menghormati kearifan lokal setempat. (21 Selama masa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67, Komponen Cadangan dilarang:

• menyalahgunakan perlengkapan perseorangan dan atribut Komponen Cadangan;
• melakukan tindakan yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik Komponen Cadangan; dan
• melakukan tindakan yang bertentangan dengan sumpah/janji Komponen Cadangan.

(1) Komponen Cadangan yang berasal dari unsur aparatur sipil

negara dan pekerja/buruh selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tetap memperoleh hak kepegawaiannya, hak ketenagakedaannya, dan tidak menyebabkan pemberhentian/putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja.

(2) Hak...

SK No 048262 A

PRESIDEN

(21 Hak kepegawaian dan hak ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama

menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik.

(1) Pemberhentian Komponen Cadangan meliputi:

• pemberhentian dengan hormat; dan
• pemberhentian dengan tidak hormat.

(2) Pemberhentian Komponen Cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Komponen Cadangan diberhentikan dengan hormat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a jika:

• telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 48 (empat puluh delapan) tahun;
• sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai Komponen Cadangan;
• gugur, tewas, atau meninggal dunia; atau
• tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 6 (enam) bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai Komponen Cadangan.

(2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Komponen Cadangan dapat diberhentikan dengan

hormat:

• sejak dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya; atau
• karena mengundurkan diri, dengan alasan yang disetujui oleh Menteri.

(3) Komponen .

SK No 048263 A

PRESIDEN

(3) Komponen Cadangan dinyatakan hilang dalam tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila tidak kembali ke kesatuannya setelah 7 (tujuh) hari.

(4) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada Menteri.

(6) Penetapan pemberlakuan pemberhentian dengan hormat

terhitung sejak:

• akhir bulan saat berakhir masa pengabdiannya;
• dinyatakan sakit yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter;
• mulai tanggal dinyatakan gugur, tewas, atau meninggal dunia; atau
• 6 (enam) bulan setelah dinyatakan hilang dalam tugas sebagai Komponen Cadangan.

(1) Komponen Cadangan diberhentikan dengan tidak hormat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b jika:

• menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;
• menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau peraturan perundang-undangan ;
• melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa;
• mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata- nyata dapat merugikan disiplin; dan/atau

e.dijatuhi...

SK No 048264 A

PRESIDEN

• dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (21 Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komponen Cadangan diberhentikan dengan tidak hormat j ika kehilangan kewarganegaraannya.

(3) Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat

merugikan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan melakukan:

• percobaan bunuh diri atau bunuh diri;
• ketidakhadiran tanpa izin dan/atau desersi di kesatuannya pada masa aktif; atau
• perbuatan lain yang tidak sesuai dengan noffna kesusilaan, kesopanan, dan kode etik Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan yang diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat wajib memegang rahasia yang berkaitan dengan Pertahanan Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat sebagai Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penetapan

Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan menjadi Komponen Cadangan setelah melalui tahapan:

• verifikasi

SK No 48265 A

PRESIDEN

a verihkasi; dan b klasifikasi.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a

dilaksanakan melalui kegiatan pendataan terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang memenuhi syarat sebagai Komponen Cadangan.

(2) Selain kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), verilikasi dilaksanakan kegiatan pencocokan terhadap kondisi dan kemampuan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

(3) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana

dan Prasarana Nasional yang diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah ditetapkan sebagai Komponen Pendukung.

(1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b

dilaksanakan terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal T6 melalui kegiatan pemilahan dan pengelompokan sesuai dengan kematraan Komponen Cadangan. (21 Kegiatan pemilahan dan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• penentuan Komponen Pendukung yang akan digunakan sebagai Komponen Cadangan;
• penilaian kesesuaian kriteria kebutuhan Komponen Cadangan; dan
• pengalokasian Komponen Cadangan berdasarkan hasil penilaian untuk kebutuhan masing-masing matra.

(1) Untuk melaksanakan verifikasi dan klasilikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77, Menteri membentuk tim verifikasi dan klasifikasi Komponen Cadangan. (21 Tim verifikasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

• Kementerian;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
• kementerian/lembaga terkait; dan
• Tentara Nasional Indonesia.

(3) Untuk melaksanakan verifikasi dan klasifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77, tirrr verilikasi dan klasifikasi Komponen Cadangan dapat melibatkan pemerintah daerah.

(4) Tim verifikasi dan klasilikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan verihkasi dan klasilikasi kepada Menteri sebagai dasar penetapan Komponen Cadangan.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dan klasifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77, Menteri menetapkan Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. (21 Dalam menetapkan Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan

menteri/ pimpinan lembaga terkait.

(3) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan

Prasarana Nasional yang merupakan Komponen Pendukung yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan beralih statusnya menjadi Komponen Cadangan.

(4) Penetapan

SK No 048267 A

PRESIDEN

(41 Penetapan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pengelola Sumber Daya Alam, pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Buatan, dan pemilik dan/atau pengelola Sarana dan Prasarana Nasional.

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan secara tertulis oleh Menteri dan ditembuskan kepada menteri/pimpinan lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap Komponen Cadangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penetapan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 79 tidak menghilangkan:

• hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, danf atau menggunakan; dan/atau
• hak pengelola untuk mengelola dan/atau menggunakan, terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. (21 Selain tidak menghilangkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi Komponen Cadangan juga tidak menghilangkan hak pelaku usaha untuk melakukan pengusahaan Sumber Daya Alam.

(1) Data Komponen Cadangan yang telah ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan.

(21 Data

SK No 048268 A

PRESTDEN

(21 Data Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Pemuatan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (21dilakukan oleh Menteri. (41 Kementerian wajib menjaga kerahasiaan data Komponen Cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembinaan

(1) Pembinaan terhadap Komponen Cadangan dari unsur Warga

Negara dilakukan untuk meningkatkan kualitas, nilai guna, dan daya guna untuk kepentingan Pertahanan Negara. (21 Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:

• pembinaan administrasi; dan
• pembinaankemampuan.

(3) Kegiatan pembinaan administrasi Komponen Cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a meliputi:

• kepangkatan; dan
• pemutakhiran data/identitas.

(4) Kegiatan pembinaan kemampuan Komponen Cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

(5) Kegiatan pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21menjadi tanggung jawab Menteri.

. Pasal 83. .

SK No 048269 A

PRESIDEN

(1) Pembinaan Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya

Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dilakukan melalui pemeliharaan dan perawatan. (21 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mempertahankan dan/atau memelihara kualitas Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional agar siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

(3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kegiatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional agar siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

(1) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola

Sumber Daya Alam, pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Buatan, dan pemilik dan/atau pengelola Sarana dan Prasarana Nasional di bawah supervisi kementerian/ lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi. (21 Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pendataan pemeliharaan dan perawatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan.

(3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan secara periodik.

(4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan berpedoman pada kriteria yang dibutuhkan Komponen Utama.

(5) Kriteria

SK No 048270 A

PRESIDEN

(5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

oleh Menteri.

(1) Data mengenai pembinaan Komponen Cadangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan. (21 Menteri melakukan pemutakhiran data mengenai pembinaan Komponen Cadangan paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 85 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Mobilisasi

Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi.

(1) Dalam menyatakan Mobilisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87, Presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Ra}ryat.

(2lTata. . .

SK No 048271 A

PRESIDEN

(21 Tata cara persetujuan Dewan Perwakilan Ratryat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditetapkan oleh Presiden dan diumumkan secara terbuka.

(1) Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87

dikenakan terhadap Komponen Cadangan.

(2) Mobilisasi terhadap Komponen Cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dari unsur Warga Negara dilaksanakan melalui pemanggilan secara lisan dan tertulis.

(3) Mobilisasi terhadap Komponen Cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dari unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dilaksanakan melalui pemberitahuan secara lisan dan tertulis kepada pemilik dan/atau pengelola.

(4) Pemanggilan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21dan ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

(5) Komponen Cadangan yang telah memenuhi pemanggilan

dan pemberitahuan Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diserahkan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk ditugaskan dan digunakan dalam Mobilisasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanggilan

dan pemberitahuan Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Komponen Cadangan ditugaskan dan digunakan dalam

Mobilisasi di bawah komando dan kendali Panglima Tentara Nasional Indonesia.

(2) Penugasan .

SK No 048272 A

PRESIDEN

(2) Penugasan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sampai dengan pernyataan Demobilisasi.

(1) Komponen Pendukung dari unsur Warga Negara dapat di-

Mobilisasi setelah ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan. (21 Peningkatan status Komponen Pendukung menjadi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui:

• pemilihan;
• pemanggilan;
• pelatihan; dan
• penetapan.

(3) Pemilihan untuk peningkatan status menjadi Komponen

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri sesuai usulan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

(4) Pemanggilan untuk peningkatan status menjadi

Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dilaksanakan oleh Menteri.

(5) Pelatihan untuk peningkatan status menjadi Komponen

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

(6) Pelatihan untuk peningkatan status menjadi Komponen

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan veteran.

(7) Penetapan...

SK No 048273 A

PRESIDEN

(7) Penetapan peningkatan status menjadi Komponen

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d ditetapkan oleh Menteri.

(1) Peningkatan status Komponen Pendukung dari unsur

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi Komponen Cadangan dilaksanakan melalui:

• pemilihan;
• pemberitahuan;
• klasifikasi; dan
• penetapan.

(2) Pemilihan dan pemberitahuan untuk peningkatan status

menjadi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Menteri sesuai usulan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

(3) Klasifikasi untuk peningkatan status menjadi Komponen

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 dan dilaksanakan oleh Menteri.

(4) Penetapan peningkatan status menjadi Komponen

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Menteri.

(1) Komponen Pendukung yang tidak ditingkatkan statusnya

menjadi Komponen Cadangan wajib memberikan dukungan pada saat Mobilisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi. (21 Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• dukungan

SK No 48274 A

FRESIDEN

• dukunganadministrasi;
• dukungan logistik;
• dukungan sesuai dengan profesi; dan
• dukungan lainnya berdasarkan kebutuhan Komponen Utama.

(3) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat nonkombatan.

Bagian Kedua Demobilisasi

(1) Dalam hal keadaan darurat militer atau keadaan perang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sudah dapat diatasi, Presiden menyatakan Demobilisasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Ra}ryat.

(2) Tata cara persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keadaan sudah dapat diatasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa pulihnya situasi keamanan. (41 Demobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Komponen Cadangan.

(1) Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap guna

memulihkan fungsi dan tugas umum pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

(2) Penyelenggaraan Demobilisasi secara bertahap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a.pembagian...

SK No 48275 A

PRESIDEN

• pembagian wilayah; dan/atau
• pertimbanganstrategislainnya.

(3) Penyelenggaraan Demobilisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.

Komponen Cadangan yang telah di-Demobilisasi diserahkan kembali oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri.

(1) Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara yang telah

di-Demobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dikembalikan ke fungsi dan status semula dengan didahului rehabilitasi. (21 Menteri mengoordinasikan pengembalian Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• rehabilitasi medik;
• rehabilitasi sosial; dan/atau
• rehabilitasi lain yang diperlukan.

(4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dan bekeda sarna dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, menteri/pimpinan lembaga terkait dan pemerintah daerah.

(5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (41

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam,

Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dan milik perseorangan yang telah selesai di- Mobilisasi wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui Demobilisasi. (21 Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikembalikan kepada pemilik dan/atau pengelola

setelah Demobilisasi paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) Pengembalian Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan,

serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

• inventarisasi; dan
• penilaian. (41 Pengembalian Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait.

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99

disertai kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara yang dapat berupa uang atau bukan uang.

(3) Besaran .

SK No 048277 A

PRESIDEN

(3) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Komponen yang telah ditingkatkan statusnya .Pendukung menjadi Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92 dan Pasal 93 dikembalikan statusnya menjadi

Komponen Pendukung setelah Demobilisasi.

(1) Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara yang telah

di-Mobilisasi dan pemilik dan/atau pengelola yang menyerahkan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional untuk Mobilisasi dianugerahi oleh negara berupa:

• gelar; dan/atau
• tanda kehormatan.

(2) Penganugerahan gelar dan/atau tanda kehormatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SK No 048278 A

PRES!DEN

PENDANAAN

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan PKBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
• anggaran pendapatarr dan belanja daerah. (21 Pendanaan yang diperlukan untuk pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan Komponen Pendukung, pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan, serta Mobilisasi dan Demobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e bersumber dari:
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c

dikecualikan untuk pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan unsur Warga Negara.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 048279 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari2O2l

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2O2l

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Hukum dan 94fl,

Djaman

SK No 048305 A

PRES IDEN