Pasal 6

(1) Menteri men5rusun pedoman PKBN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a bekerja satna dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai kewenangannya, serta dapat melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya, sivitas akademika, danf atau pakar pendidikan. (21 Menteri menetapkan pedoman PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).