Pasal 34

(1) Pendataan sarana dan prasarana darat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (41 huruf a dilakukan terhadap:

• sarana transportasi darat;

• prasarana transportasi darat;

• bengkel pemeliharaan dan perbaikan transportasi darat; dan

• sarana

SK No 048245 A

PRESIDEN

• sarana dan prasarana darat lainnya yang memiliki nilai strategis.

(2) Pendataan sarana dan prasarana laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap:

• sarana transportasi laut;
• prasarana transportasi laut;
• bengkel pemeliharaan dan perbaikan transportasi Iaut; dan
• sarana dan prasarana laut lainnya yang memiliki nilai strategis.

(3) Pendataan sarana dan prasarana udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap:

• sarana transportasi udara;
• prasarana transportasi udara;
• bengkel pemeliharaan dan perbaikan transportasi udara; dan
• sarana dan prasarana udara lainnya yang memiliki nilai strategis. (41 Pendataan sarana dan prasarana siber dan antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) huruf d dilakukan terhadap:
• sarana dan prasarana teknologi, informasi, dan komunikasi;
• satelit telekomunikasi;
• stasiun meteorologi;
• stasiun klimatologi;
• pusat data dan informasi;
• stasiun pengamatan antariksa; dan
• sarana dan prasarana siber dan antariksa lainnya yang memiliki nilai strategis.

(5) Pendataan sarana dan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) huruf e dilakukan paling sedikit terhadap:

• sarana

SK No 048246 A

PRESIDEN

-2r-

• sarana dan prasarana kesehatan;
• sara.na dan prasarana pergudangan;
• sarana dan prasarana depo logistik; dan
• industri nasional pendukung sa-rana dan prasarana nasional untuk Pertahanan Negara.

(6) Pendataan Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan oleh kementerian/lembagalpemerintah daerah/swasta masing-masing sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria Komponen Pendukung yang ditetapkan oleh Menteri.