Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
4. Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut TKP adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi atau tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau saksi dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditemukan.
5. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.
6. Kegiatan Mendatangi TKP Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Mendatangi TKP adalah tindakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas untuk segera berada di lokasi Kecelakaan Lalu Lintas guna melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan di TKP dengan mempersiapkan kendaraan dan peralatan sesuai yang ditentukan.
7. Pemberian Pertolongan Pertama Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Pemberian Pertolongan Pertama adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

petugas medis untuk menyelamatkan jiwa korban dengan cara memberikan perawatan medis dan/atau membawa segera korban Kecelakaan Lalu Lintas pada unit pelayanan kesehatan terdekat. 8. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Tindakan Pertama di TKP adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan petugas Polri di bidang lalu lintas di TKP untuk menjaga keutuhan TKP dengan cara menempatkan alat pengamanan sesuai yang ditentukan dan melarang pihak yang tidak berkepentingan memasuki area TKP. 9. Olah TKP Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Olah TKP adalah serangkaian tindakan di TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti serta untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. 10. Pengaturan Kelancaran Arus Lalu Lintas di TKP adalah tindakan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di lokasi dan sekitar TKP serta menormalkan kembali arus lalu lintas setelah selesai dilakukan olah TKP. 11. Pengamanan Barang Bukti adalah serangkaian tindakan untuk menjaga keutuhan agar barang bukti tetap terjaminnya kuantitas dan/atau kualitasnya. 12. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 13. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 14. Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya kendaraan dan/atau barang muatan serta benda-benda yang terkait dengan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. 15. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan penyidikan. 16. Penahanan adalah penempatan Tersangka yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di tempat tertentu oleh penyidik, berdasarkan bukti yang cukup. www.djpp.kemenkumham.go.id

17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai kejadian yang dialami sendiri, atau yang didengar, dilihat dan/atau diketahui guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan berkaitan dengan Kecelakaan Lalu Lintas.
18. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas guna kepentingan penyidikan.
19. Laporan Kecelakaan Lalu Lintas adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UNDANG-UNDANG kepada pejabat yang berwenang tentang peristiwa dan lokasi, serta informasi terkait Kecelakaan Lalu Lintas.
20. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
22. Bukti Yang Cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.
23. Pemimpin Negara adalah PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN Negara Kesatuan Republik INDONESIA, serta PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN dan/atau Perdana Menteri Negara Asing.
24. Pejabat Negara adalah Menteri, pemimpin lembaga nonkementerian, anggota MPR/DPR RI/DPD RI, tamu negara setingkat Menteri atau pemimpin parlemen negara asing, pejabat perwakilan negara asing, Panglima Tentara Nasional INDONESIA, dan Kapolri.
25. Pejabat Daerah adalah Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah kabupaten/kota.

Tujuan dari Peraturan Kapolri ini: a. sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan tertib administrasi penyidikan; dan b. terwujudnya Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas secara profesional. www.djpp.kemenkumham.go.id

Prinsip-prinsip dari Peraturan Kapolri ini: a. transparan, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas; b. akuntabel, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang pelaksanaan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan; c. efektif dan efisien, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara cepat, tepat, dan berhasil untuk menyelamatkan korban, Pengamanan TKP, dan pengumpulan alat bukti; dan d. terpadu, yaitu dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas saling koordinasi antara unsur-unsur internal Polri dan instansi terkait.

Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: a. kecelakaan ringan; b. kecelakaan sedang; dan c. kecelakaan berat.

Kecelakaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

(1) Kecelakaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. (2) Luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit; atau b. selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kecelakaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia. (2) Luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; c. kehilangan salah satu panca indera; d. menderita cacat berat atau lumpuh; e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau g. luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari. (3) Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. meninggal dunia di TKP; b. meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau c. meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

(1) Laporan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas disampaikan kepada: a. petugas Polri di lokasi terdekat atau di kantor polisi secara langsung; atau b. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu melalui nomor telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik untuk kemudian menginformasikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti lapor. (3) Format laporan dan tanda bukti terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap kesatuan Polri menyediakan dan menginformasikan nomor telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu kepada masyarakat. (2) Nomor telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersambung dan dapat dihubungi setiap saat selama 24 (dua puluh empat) jam.

Setiap petugas Polri di bidang lalu lintas dilengkapi dengan alat komunikasi yang tersambung dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dan dapat dihubungi setiap saat selama 24 (dua puluh empat) jam.

(1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib segera menginformasikan laporan kepada petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu Lintas. (2) Petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera mendatangi TKP, melakukan Tindakan Pertama di TKP, Pemberian Pertolongan Pertama, dan khusus Petugas Unit Kecelakaan Lalu Lintas melaksanakan Olah TKP. (3) Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban manusia, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib menginformasikannya kepada petugas rumah sakit terdekat. (4) Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang memuat barang berbahaya dan/atau beracun dan/atau yang menimbulkan keadaan yang membayakan, petugas wajib menginformasikannya dan meminta bantuan kepada instansi terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id

Petugas Polri yang mendatangi TKP, menggunakan kendaraan dan peralatan yang diperlukan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

(1) Setiap petugas Polri yang diberi tugas menangani TKP mempunyai kompetensi: a. terampil melaksanakan TPTKP; b. menguasai teknik Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD); c. terampil mengamankan TKP; d. terampil dalam pengolahan TKP; e. terampil mengatur kelancaran arus lalu lintas. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan melalui pemberian pelatihan secara berkala. (3) Untuk meningkatkan kompetensi petugas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Polri mengadakan kerja sama dengan instansi yang membidangi kesehatan.

(1) Petugas Polri yang melakukan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas terdiri atas: a. penyidik; dan b. penyidik pembantu. (2) Penyidik dan penyidik pembantu kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan tertentu di bidang: a. kepangkatan; b. tingkat pendidikan; c. lulus pendidikan kejuruan; dan d. integritas moral. (3) Persyaratan tertentu untuk diangkat sebagai Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi; b. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1); c. berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas; d. sehat jasmani dan rohani; dan e. berintegritas moral yang tinggi. (4) Persyaratan tertentu untuk diangkat sebagai penyidik pembantu Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. berpangkat paling rendah Brigadir dua polisi berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas; b. sehat jasmani dan rohani; dan c. berintegritas moral yang tinggi. (5) Pengangkatan penyidik dan penyidik pembantu Kecelakaan Lalu Lintas yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Untuk mendukung Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Polri dilengkapi dengan: a. peralatan kesatuan; dan b. peralatan perseorangan.

(1) Peralatan kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas: a. alat pengamanan TKP; b. peralatan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD); c. peralatan pendukung; dan d. alat komunikasi. (2) Alat pengamanan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kendaraan unit kecelakaan lalu lintas; b. lampu peringatan atau segitiga pengaman; c. kerucut lalu lintas; d. rambu lalu lintas berupa petunjuk arah, batas kecepatan, dan prioritas; e. senter kedip jika pengamanan dilakukan pada malam hari; dan f. papan informasi adanya kejadian kecelakaan lalu lintas. (3) Peralatan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), berisi:

1. pembalut cepat;

2. kasa steril;

3. pembalut biasa;

4. obat merah (yodium);

5. pembalut segi tiga;

6. plester;

7. kapas; dan

8. gunting; b. kotak peralatan Kecelakaan Lalu Lintas, berisi:

9. senter kedip lantas dan baterai;

10. kapur tulis/cat berwarna;

11. tanda angka 1 sampai dengan 9;

12. senter LED dan Baterai;

13. pengukur jarak roll 50 (lima puluh) meter atau digital;

14. gergaji besi;

15. alat tulis penyidik Kecelakaan Lalu Lintas, yaitu spidol, pensil, pulpen penggaris, kertas, dan papan klip untuk membuat sketsa/gambar TKP;

16. paku beton;

17. garis polisi;

18. gunting;

19. pinset;

20. tang kombinasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

21. tang buaya;

22. pengukur tekanan ban;

23. pisau pengiris (cutter);

24. kaca pembesar;

25. kampak serba guna;

26. kamera foto digital;

27. baterai kamera foto;

28. sarung tangan kulit dan karet;

29. label barang bukti;

30. kantong plastik;

31. rompi reflektor;

32. kantong jenazah 2 (dua) buah;

33. tiang besi key point/titik tabrak; dan

34. kompas. (4) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. pemecah kaca; b. alat pemotong sabuk pengaman; c. alat pemotong kerangka kendaraan bermotor; d. alat pengungkit/dongkrak kendaraan bermotor; e. alat penarik kendaraan bermotor; f. pemadam kebakaran; g. oksigen; dan h. papan keras. (5) Alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa radio komunikasi yang terpasang di kendaraan bermotor Unit Kecelakaan Lalu Lintas dan yang melekat pada petugas.

Peralatan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas: a. jas hujan; b. rompi lalu lintas; c. sarung tangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. peluit; e. borgol; f. tongkat polisi; g. radio komunikasi; h. senjata api; dan/atau i. masker.

(1) Untuk mempercepat Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, pada setiap unit Kecelakaan Lalu Lintas atau kantor kepolisian tersedia kendaraan bermotor, yang terdiri atas: a. mobil dan/atau sepeda motor yang dilengkapi dengan lampu rotator warna biru dan sirine; dan b. dapat didukung dengan mobil ambulans dan mobil derek. (2) Untuk menjamin kesiapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Polri melakukan pengecekan setiap hari terhadap: a. kondisi kelaikan kendaraan bermotor; dan b. fungsi lampu rotator dan sirene.

(1) Petugas Polri dan/atau bersama dengan petugas medis yang mendatangi TKP wajib segera memberikan pertolongan pertama agar kondisi korban tidak menjadi lebih buruk. (2) Pemberian Pertolongan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prosedur Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD) meliputi: a. korban patah tulang dijaga tetap pada posisi semula dan pada saat akan dibawa ke rumah sakit, posisi korban diusahakan tetap seperti saat ditemukan di TKP; b. korban yang anggota badannya terhimpit kendaraan dan mengalami pendarahan wajib diupayakan penghentian pendarahan sebelum dilakukan pertolongan lebih lanjut; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. korban sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulans atau kendaraan petugas Polri; d. dalam hal posisi korban mengganggu kelancaran arus lalu lintas, korban dipindahkan ke tempat yang aman dengan memberikan tanda terlebih dahulu pada letak korban semula; dan e. dalam hal kedua jenis kendaraan tersebut tidak tersedia, dapat digunakan kendaraan lain dengan terlebih dahulu mencatat identitas kendaraan dan pengemudi serta rumah sakit tempat korban akan dirawat.

Dalam Pemberian Pertolongan terhadap korban, petugas Polri wajib: a. mengetahui dan mencatat identitas korban dan identitas kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; b. memberikan informasi kepada keluarga korban dan PT. Jasa Raharja (persero) tentang kondisi korban; dan c. mengamankan dan mencatat barang berharga milik korban, untuk kemudian diserahkan kepada korban atau keluarga korban.

(1) Petugas Polri yang pertama kali datang di tempat Kecelakaan Lalu Lintas wajib melakukan pengamanan TKP. (2) Pengamanan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. menjaga agar TKP tetap tidak berubah atau utuh sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan oleh petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP; b. melindungi agar barang bukti, barang muatan, dan/atau barang bawaan penumpang yang ada tidak hilang atau rusak; dan c. mengumpulkan keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan.

(1) Dalam melaksanakan pengamanan TKP, petugas menentukan tata letak alat pengamanan TKP dengan prosedur sebagai berikut: a. kendaraan unit kecelakaan lalu lintas wajib ditempatkan pada posisi menyudut atau serong lebih kurang 30 (tiga puluh) derajat www.djpp.kemenkumham.go.id

searah TKP, dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas atau korban; b. posisi kendaraan petugas yang dilengkapi lampu rotator berwarna biru wajib dinyalakan selama proses pengamanan berlangsung; dan c. kerucut lalu lintas wajib ditempatkan sedemikian rupa di bagian jalan arah datangnya arus lalu lintas untuk jalur jalan satu arah atau di dua bagian jalan untuk jalur jalan dua arah dengan menggunakan rumus jarak henti. (2) Gambar tata letak alat pengamanan TKP dan rumus jarak henti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Petugas Polri dalam melaksanakan pengamanan TKP wajib: a. melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP yang telah diberi batas; b. mengamankan Tersangka dan mencatat identitas Saksi; dan c. membuat tanda di TKP. (2) Pembuatan tanda di TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, berupa ”garis siku” di atas permukaan jalan pada batas setiap bumper depan dan belakang dari kendaraan serta pada as ban diberi tanda pejera “ “. b. untuk korban Kecelakaan Lalu Lintas, sepeda motor dan sepeda berupa gambar sketsa di atas permukaan jalan; c. untuk alat bukti, berupa ceceran darah, pecahan kaca, alat-alat kendaraan yang terlepas, lubang atau goresan di permukaan jalan, dan sebagainya diberi tanda lingkaran di atas permukaan jalan pada bagian luar alat bukti ditemukan; d. untuk key point, diberi tanda X (X dalam lingkaran); dan e. untuk bekas rem, diberi tanda garis putus-putus, pada kedua ujung bekas rem diberi tanda “ ”. (3) Kendaraan, korban, dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah dilakukan penandaan, wajib segera dipindahkan ke tempat yang aman untuk memperlancar arus lalu lintas. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyidik dan/atau penyidik pembantu melaksanakan kegiatan olah TKP dengan cara: a. melakukan pengamatan, b. pengumpulan bukti-bukti; dan c. melakukan dokumentasi.

(1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari: a. pengamatan umum mengenai situasi kecelakaan lalu lintas; dan b. pengamatan khusus mengenai kondisi yang terlibat kecelakaan lalu lintas. (2) Pengamatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memperoleh data mengenai: a. keadaan jalan berkaitan dengan sempit atau lebarnya jalan, kondisi tanjakan atau turunan jalan, kondisi tikungan atau simpangan jalan, atau berkait dengan lurus atau tidak lurus jalan; b. keadaan lingkungan berkaitan dengan keadaan ramai atau sepinya arus lalu lintas, atau keadaan bebas atau terhalangnya pandangan pengemudi; c. keadaan cuaca pada waktu terjadi Kecelakaan Lalu Lintas; d. kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; dan e. arah datangnya kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas. (3) Pengamatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memperoleh data mengenai identitas dan kondisi pelaku/korban, kendaraan bermotor dan kondisi jalan beserta sarana prasarananya. (4) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas penyidik atau penyidik pembantu.

Pengumpulan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. identitas, keterangan, dan kondisi saksi, pelaku/korban; b. identitas dan kondisi Kendaraan bermotor; c. kondisi jalan beserta sarana prasarananya; d. kondisi lingkungan; dan e. bekas-bekas kejadian yang ditemukan di TKP.

(1) Identitas, keterangan dan kondisi saksi, pelaku/korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi: a. identitas yang dimiliki saksi, pelaku/korban meliputi KTP, SIM, Paspor dan kartu identitas lainnya; b. tingkat fisiologis dan psikologis pelaku/korban sebelum terjadinya kecelakaan; dan c. tingkat luka korban. (2) Identitas dan kondisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi: a. kerusakan pada kendaraan b. kelengkapan surat kendaraan; c. kondisi dan fungsi lampu kendaraan serta arah sorot lampu; d. keadaan dan bunyi klakson; e. keadaan alat penghapus kaca; f. kedudukan persneling; g. keadaan kemudi; h. penyetelan kaca spion; i. kondisi rem; j. kondisi ban kendaraan; k. kedudukan spidometer/ukuran kecepatan kendaraan; l. kondisi suspensi; dan m. muatan kendaraan. (3) Kondisi jalan beserta sarana prasarananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi: a. kelaikan fungsi jalan (hotmix/pasir dan batu/berlubang/ bergelombang); b. kelengkapan rambu lalu lintas yang ada di sekitar TKP; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. marka jalan; dan d. alat pengaman jalan. (4) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan kondisi pada saat terjadi kecelakaan yang meliputi: a. keadaan ramai atau sepinya arus lalu lintas; b. keadaan bebas atau terhalangnya pandangan pengemudi; dan c. keadaan cuaca. (5) Bekas-bekas kejadian yang ditemukan di TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e antara lain: a. bekas rem atau jejak ban; b. bekas benturan; c. ceceran darah; d. pecahan kaca; e. alat-alat kendaraan yang terlepas; dan f. lubang atau goresan di permukaan jalan. (6) Hasil pengumpulan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu.

(1) Pemeriksaan kondisi pelaku/korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat dilakukan dengan mengikutsertakan petugas medis. (2) Pemeriksaan identitas dan kondisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dapat mengikutsertakan Laboratorium Forensik Kepolisian, tenaga ahli mekanik yang bersertifikat. (3) Pemeriksaan kondisi jalan beserta sarana prasarananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat mengikutsertakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

(1) Pemeriksaan kondisi fisiologi pengemudi sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian kandungan zat-zat adiktif dalam darah dan air seni atau kandungan alkohol dalam pernapasan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kandungan zat-zat adiktif dalam darah dan air seni atau kandungan alkohol dalam pernapasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpengaruh pada terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib diukur dengan alat tes tertentu dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli. (3) Pemeriksaan kondisi psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mendapatkan kepastian jumlah jam mengemudi dan pengaruhnya terhadap terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. (4) Besaran jumlah jam mengemudi yang berpengaruh pada terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melebihi 8 (delapan) jam tanpa waktu istirahat paling singkat 30 (tiga puluh) menit.

(1) Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dalam bentuk kegiatan: a. penomoran terhadap bukti-bukti yang telah diberi tanda di TKP. b. pemotretan di TKP yang meliputi:

1. situasi TKP secara keseluruhan dari 4 (empat) penjuru;
2. posisi kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dari 4 (empat) penjuru;
3. keadaan dan posisi korban sebelum dipindahkan dari TKP;
4. kerusakan kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; dan
5. bekas-bekas yang tertinggal di TKP berupa bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat atau dempul mobil, bekas oli, suku cadang yang terlepas atau jatuh. c. Pembuatan gambar atau sketsa TKP. (2) Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang meliputi: a. jarak pengambilan gambar; b. cuaca pada waktu pengambilan foto; c. cahaya atau penyinaran yang digunakan; d. kamera yang digunakan; e. diafragma dan kecepatan yang digunakan; dan f. arah pemotretan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Hasil pemotretan dituangkan dalam Berita acara pemotretan dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pemotretan. (4) Format Berita acara pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran ”C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Pembuatan gambar atau sketsa TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi langkah-langkah sebagai berikut: a. menentukan arah mata angin (arah utara); b. menentukan skala gambar atau sketsa; dan c. melakukan pengukuran di TKP sebagai dasar untuk menentukan jarak antartitik dengan metode garis alas dan/atau metode segitiga dan/atau metode koordinat meliputi:

1. titik pokok pengukuran (titik P);
2. key point (titik X);
3. posisi kendaraan yang terlibat (titik pengukuran dari bumper depan dan belakang);
4. posisi korban;
5. posisi barang bukti;
6. panjang bekas rem; dan
7. lebar jalan; d. menuangkan unsur-unsur di TKP pada gambar atau sketsa yang meliputi:
8. lebar jalan, lebar got, dan lebar trotoar;
9. bentuk jalan berupa jalan lurus, tanjakan, turunan, tikungan, dan persimpangan;
10. posisi korban;
11. posisi kendaraan;
12. posisi key point;
13. posisi titik pokok pengukuran;
14. posisi barang bukti; dan
15. menentukan bayangan arah datangnya dan tujuan setiap kendaraan yang terlibat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pembuatan gambar atau sketsa TKP kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam kertas milimeter blok atau menggunakan software komputer dengan memperhatikan ketepatan skala yang digunakan. (3) Format pembuatan gambar atau sketsa TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran ”D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Petugas Polri yang menangani kecelakaan lalu lintas melakukan pengaturan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas di lokasi dan sekitar TKP. (2) Tindakan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri dengan cara: a. menempatkan rambu peringatan petunjuk arah dan papan informasi; b. mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif yang tersedia; c. mengutamakan arus lalu lintas dari arah jalur jalan yang lebih padat dengan metode buka-tutup arus lalu lintas; dan/atau d. mencegah terjadinya kerumunan orang dan/atau kepadatan kendaraan di sekitar TKP yang dapat mengganggu arus lalu lintas, proses evakuasi korban, dan proses Olah TKP.

Petugas Polri menginformasikan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas kepada pengguna jalan melalui: a. papan informasi, secara manual atau elektronik; b. media penyiaran (radio dan televisi); dan/atau c. pengeras suara.

(1) Petugas Polri membuka kembali arus lalu lintas di sekitar TKP, setelah proses pengolahan TKP telah selesai. (2) Pembukaan kembali arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan kendaraan petugas dan alat-alat pengamanan TKP ke tempat yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Petugas Polri dapat meninggalkan TKP setelah arus lalu lintas sudah normal kembali. (4) Petugas Polri sebelum meninggalkan TKP menginformasikan kepada pengguna jalan, kondisi arus lalu lintas sudah normal melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(1) Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan. (2) Penyidik melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana. (3) Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal demi hukum. (4) Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

(1) Penanganan Kecelakan Lalu Lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan proses pemeriksaan singkat. (2) Proses pemeriksaan singkat pada Kecelakaan Lalu Lintas ringan, apabila terjadi kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.

(1) Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyerahkan kepada penyidik fungsi Reserse, apabila menemukan adanya bukti petunjuk adanya tindak pidana terkait dengan: a. Kendaraan; b. Barang muatan; dan/atau c. Modus kecelakaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pelimpahan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan sesuai dengan UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari: a. saksi korban; dan/atau b. saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas. (2) Alat bukti keterangan ahli diperoleh dari orang yang memiliki kompetensi di bidang: a. kedokteran kehakiman atau dokter rumah sakit mengenai kondisi korban; b. laboratorium forensik kepolisian mengenai identifikasi kendaraan bermotor; c. kelaikan fungsi kendaraan bermotor; dan/atau d. kelaikan fungsi jalan.

(1) Alat bukti surat terdiri atas surat kendaraan bermotor, pengemudi dan surat keterangan ahli. (2) Surat keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. hasil visum et repertum berkenaan dengan kondisi korban luka dan/atau korban meninggal dunia yang ditandatangani oleh dokter kehakiman atau dokter rumah sakit; b. pernyataan tertulis berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dari laboran forensik; c. pernyataan tertulis mengenai kondisi kelaikan kendaraan bermotor dari ahli bidang teknis kendaraan bermotor; dan/atau d. pernyataan tertulis mengenai kondisi kelaikan fungsi jalan dari ahli bidang jalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Untuk mendapatkan visum et repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, petugas Polri: a. mengajukan surat permohonan kepada dokter kehakiman atau rumah sakit tempat korban dirawat untuk dilakukan visum luar bagi korban luka dan/atau visum dalam bagi korban meninggal; dan b. memberikan penjelasan secara persuasif kepada keluarga korban mengenai manfaat dan arti penting visum bagi kepentingan penyidikan, apabila keluarga korban menolak dilakukan visum dalam. (4) Untuk mendapatkan pernyataan tertulis mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, petugas Polri mengajukan permohonan kepada: a. laboratorium forensik kepolisian; b. instansi/ahli yang membidangi teknis kendaraan bermotor; dan c. instansi yang membidangi jalan. (5) Format surat permohonan permintaan visum et repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran ”E” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan warga negara asing dibedakan atas: a. warga negara asing yang memiliki kekebalan diplomatik; dan b. warga negara asing biasa.

(1) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas terhadap warga negara asing yang memiliki kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan: a. tindakan pertama di TKP:

1. petugas melaksanakan tindakan pertama di TKP sesuai prosedur;

2. petugas Polri mencatat identitas korban, saksi, Tersangka, serta kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

3. segera diberitahukan ke kantor kedutaan atau perwakilan negara asing yang bersangkutan. b. tindakan lanjutan:

4. penyidik melakukan Olah TKP dan melakukan tindakan pemeriksaan;

5. terhadap warga negara asing yang memiliki kekebalan diplomatik tanpa melakukan penahanan;

6. terhadap kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas digunakan oleh warga negara asing memiliki kekebalan diplomatik: a) tidak dilakukan penyitaan jika berstatus sebagai kendaraan dinas diplomatik; dan/atau b) dilakukan penyitaan, jika berstatus selain sebagai kendaraan dinas diplomatik;

7. apabila hasil penyidikan menunjukkan cukup bukti unsur tindak pidana, penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penjelasan hasil penyidikan kepada kedutaan yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri dan pemberitahuan ke Badan Intelijen Keamanan Polri. (2) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas terhadap warga negara asing biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan: a. tindakan pertama di TKP: b. petugas Polri melaksanakan tindakan pertama di TKP sesuai prosedur; c. petugas Polri mencatat identitas korban, saksi, tersangka serta kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; dan d. segera diberitahukan ke kantor kedutaan atau perwakilan negara asing yang bersangkutan; a. tindakan lanjutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Pemimpin Negara dan mantan Pemimpin Negara dilakukan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. petugas Polri melaksanakan Tindakan Pertama di TKP dengan segera sesuai prosedur; b. penyidik melakukan Olah TKP, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap pengemudi, Pemimpin Negara, dan/atau mantan Pemimpin Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. hasil Olah TKP serta penyidikan dilaporkan kepada Kapolri melalui Kakorlantas Polri. (2) Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Pejabat Negara dan/atau Pejabat Daerah dilakukan sebagai berikut: a. petugas Polri melaksanakan Tindakan Pertama di TKP dengan segera sesuai prosedur; b. penyidik melakukan Olah TKP, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap pengemudi dan/atau Pejabat Negara dan/atau pejabat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. hasil olah TKP serta penyidikan dilaporkan kepada Kapolri.

(1) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota dilaksanakan: a. tindakan pertama di TKP:

1. petugas melaksanakan tindakan pertama di TKP sesuai prosedur;
2. petugas Polri mencatat identitas korban, saksi, Tersangka, serta kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; b. tindakan lanjutan:
3. penyidik melakukan Olah TKP dan melakukan tindakan pemeriksaan;
4. Tindakan kepolisian terhadap Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas penyidik wajib mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada: a) PRESIDEN, yang ditandatangani oleh Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk kecelakaan lalu lintas melibatkan Anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI; www.djpp.kemenkumham.go.id

b) Menteri Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anggota DPRD Provinsi; c) Gubernur, yang ditandatangani oleh Kapolda/ Wakapolda untuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Permohonan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b angka 2 dilampirkan: a. laporan polisi; b. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan; c. surat perintah penyidikan; d. laporan kemajuan perkembangan penyidikan; e. notulasi gelar perkara di tingkat Polda yang dihadiri unsur pengawasan internal Polda. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 tidak berlaku apabila: a. tertangkap tangan; b. pidana kejahatan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara; dan c. melaksanakan tindak pidana khusus. (4) Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan oleh PRESIDEN, Menteri Dalam Negeri, Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilaksanakan.

Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan anggota Tentara Nasional INDONESIA, dilaksanakan: a. tindakan pertama di TKP, meliputi:

1. petugas Polri melaksanakan Tindakan Pertama di TKP sesuai prosedur; dan
2. petugas Polri segera menghubungi Polisi Militer Tentara Nasional INDONESIA kesatuan asal yang bersangkutan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. tindakan lanjut penyidikan dikoordinasikan dengan Polisi Militer Tentara Naional INDONESIA setempat sesuai dengan kesatuan yang bersangkutan.

(1) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas kasus tabrak lari, dilaksanakan: a. tindakan pertama di TKP dilaksanakan sesuai prosedur; b. tindakan lanjut penyidikan:

1. secepat mungkin memberitahu kepada unit-unit di lapangan untuk melakukan pengejaran, pencegatan dan penangkapan;
2. pencarian dan pengumpulan keterangan dari korban dan/atau Saksi tentang pengemudi yang melarikan diri serta nomor register, warna, jenis, dan merek kendaraan;
3. penelitian bukti-bukti yang didapat di TKP yang meliputi bekas-bekas terjadinya kecelakaan dan/atau adanya rekaman CCTV;
4. pengidentifikasian jenis Kecelakaan Lalu Lintas, arah kedatangan dan arah larinya kendaraan;
5. pemotretan TKP dan bukti-bukti yang tertinggal di TKP serta korban/kendaraan yang terlibat;
6. penginformasian kepada Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta unit-unit operasional untuk diadakan pelacakan dan penangkapan;
7. pemeriksaan di tempat-tempat yang diperkirakan digunakan untuk mengubah identitas kendaraan dan/atau menyembunyikan kendaraan;
8. pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort Kota Besar, Kepolisian Resort Kota, dan/atau Kepolisian Resort tempat kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas terdaftar; dan
9. pengiriman bukti-bukti yang ditemukan di TKP ke laboratorium forensik Polri untuk dilakukan pemeriksaan. (2) Dalam hal pelaku tabrak lari sudah ditemukan, penyidik melakukan proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Petugas Polri yang bertugas di Jalan Tol (PJR) wajib melaksanakan Tindakan Pertama di TKP sesuai prosedur dan segera menginformasikan kepada unit kecelakaan lalu lintas setempat. (2) Dalam hal terdapat korban luka atau meninggal dunia dan/atau terdapat kendaraan yang menutup arus lalu lintas jalan tol, petugas Polri (PJR) meminta bantuan teknis kepada pengelola jalan tol. (3) Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang berdampak kemacetan maka petugas Polri (PJR) melakukan koordinasi dengan Pengelola Jalan Tol untuk melakukan penutupan pintu masuk dan pengalihan arus. (4) Tindakan lanjutan, yang meliputi: a. Kegiatan olah TKP dan proses penyidikan selanjutnya dilaksanakan oleh Unit kecelakaan lalu lintas setempat; dan b. apabila hasil penyidikan menunjukkan cukup bukti adanya tindak pidana, berkas perkara beserta Tersangka diserahkan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

(1) Kecelakaan Lalu Lintas Menonjol merupakan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan warga negara asing atau diplomat asing, Pemimpin Negara, Pejabat Negara, dan Mantan Pemimpin Negara, menyangkut anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Polri, korban meninggal dunia paling sedikit 5 (lima) orang, menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan sehingga arus lalu lintas terganggu dan/atau menjadi perhatian publik/masyarakat secara nasional. (2) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Menonjol dilakukan dengan bantuan penanganan oleh satuan yang lebih tinggi serta dapat dilakukan penelitian oleh Pembina fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (3) Penyidikan kecelakaan lalu lintas menonjol pada kesempatan pertama wajib dilaporkan kepada Kepala Korps Lalu Lintas Polri dalam bentuk Laporan segera. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Bantuan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Menonjol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan: a. jika korban meninggal dunia paling sedikit 5 (lima) orang, diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah; b. jika korban meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) orang, diberikan oleh Korps Lalu Lintas Polri; atau c. jika Kecelakaan lalu lintas yang menjadi perhatian publik/masyarakat secara nasional atau mengalami kesulitan dalam penanganan termasuk penyidikannya, diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Korps Lalu Lintas Polri, Bareskrim Polri, dan unsur bantuan teknis lainnya. (5) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari melakukan penelitian terhadap faktor-faktor penyebab Kecelakaan Lalu Lintas. (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianalisis dan dievaluasi untuk: a. dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan pengembangan pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas; dan b. dipublikasikan oleh fungsi Humas dan/atau fungsi lalu lintas Polri.

(1) Administrasi penyidikan yang memerlukan acara pemeriksaan biasa dan singkat terdiri atas: a. sampul berkas perkara; b. kelengkapan isi berkas perkara; c. buku register penyidikan; dan d. pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan. (2) Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. daftar isi berkas perkara; b. resume; c. Laporan Polisi; d. Surat Perintah Tugas: e. Surat Perintah Penyidikan; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang: g. Berita Acara Pemeriksaan di TKP; h. surat panggilan saksi/ahli: i. surat perintah membawa saksi; j. berita acara membawa dan menghadapkan saksi; k. berita acara penyumpahan saksi/ahli; l. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/ahli; m. Surat panggilan tersangka; n. Surat perintah penangkapan; o. Berita acara penangkapan; p. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka; q. Berita acara konfrontasi; r. Berita acara rekonstruksi; s. Surat permintaan bantuan penangkapan; t. Berita acara penyerahan tersangka; u. Surat perintah pelepasan tersangka; v. Berita acara pelepasan tersangka; w. Surat perintah penahanan; x. berita acara penahanan; y. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim; z. surat penetapan perpanjangan penahanan; aa. berita acara perpanjangan penahanan; bb. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka; cc. surat perintah pengeluaran tahanan; dd. berita acara pengeluaran tahanan; ee. surat perintah pembantaran penahanan; ff. berita acara pembantaran penahanan; gg. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan; hh. berita acara pencabutan pembantaran penahanan; ii. surat perintah penahanan lanjutan; jj. berita acara penahanan lanjutan; www.djpp.kemenkumham.go.id

kk. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan; ll. surat perintah penggeledahan; mm. surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan; nn. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya; oo. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan; pp. surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan; qq. surat perintah penyitaan; rr. berita acara penyitaan; ss. surat permintaan persetujuan PRESIDEN, Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Majelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu; tt. surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti; uu. berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti; vv. surat perintah pengembalian barang bukti; ww. berita acara pengembalian barang bukti; xx. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (Labfor); yy. surat hasil pemeriksaan Labfor; zz. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi; aaa. surat hasil pemeriksaan identifikasi; bbb. surat pengiriman berkas perkara; ccc. tanda terima berkas perkara; ddd. surat pengiriman tersangka dan barang bukti; eee. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti; fff. surat bantuan penyelidikan; ggg. daftar saksi; hhh. daftar tersangka; iii. daftar barang bukti; www.djpp.kemenkumham.go.id

jjj. surat permintaan blokir rekening bank; kkk. berita acara blokir rekening bank; lll. surat permintaan pembukaan blokir rekening bank; mmm.berita acara pembukaan blokir rekening bank; nnn. Surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO); ooo. surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO); ppp. surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB); qqq. surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB); rrr. surat permintaan cegah dan tangkal (cekal); sss. surat pencabutan cekal; ttt. surat penitipan barang bukti; uuu. surat perintah penyisihan barang bukti; vvv. berita acara penyisihan barang bukti; www. surat perintah pelelangan barang bukti; xxx. berita acara pelelangan barang bukti; yyy. surat perintah pemusnahan barang bukti; zzz. berita acara pemusnahan barang bukti; aaaa. surat perintah penitipan barang bukti; dan bbbb. berita acara penitipan barang bukti. (3) Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana diperlukan dapat ditambahkan berita acara perekaman suara dan/atau gambar. (4) Selain administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan di dalam berkas perkara meliputi: a. surat perintah penyelidikan; b. LHP; c. kartutik kejahatan/pelanggaran; d. kartu sidik jari; dan e. foto Tersangka dalam 3 (tiga) posisi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Administrasi penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara, meliputi: a. surat perintah penghentian penyidikan; b. surat ketetapan penghentian penyidikan; c. surat pemberitahuan penghentian penyidikan; d. surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain; e. berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain; dan f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas dilengkapi dengan Buku register meliputi: a. Laporan Polisi; b. Kejahatan/Pelanggaran; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya/Penghentian Penyidikan; d. Surat Panggilan; e. Surat Perintah Penangkapan; f. Surat Perintah Penggeledahan; g. Surat Perintah Penyitaan; h. Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas; i. Tahanan; j. Berkas Perkara; k. Ekspedisi Berkas Perkara serta Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti; l. Barang Bukti; m. Pencarian Orang dan Kendaraan; n. Permintaan Visum et Repertum; o. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan; dan p. Jurnal Kecelakaan Lalu Lintas. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas yang dapat disita berupa kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi, serta barang muatan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. (2) Penyitaan barang bukti yang terdapat di TKP atau di luar TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung dan kemudian mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. (3) Penyitaan barang bukti dari Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses melalui pembuatan berita acara penyitaan, yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik barang bukti atau keluarganya/yang dikuasakan. (4) Kepada pemilik barang bukti atau anggota keluarganya/yang dikuasakan diserahkan surat tanda bukti penyitaan dan turunan berita acara penyitaan. (5) Tata cara penyitaan serta penandatanganan dan penyerahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Barang bukti yang telah disita disimpan di tempat khusus atau rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). (2) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik INDONESIA, kantor kejaksaan negeri, kantor pengadilan negeri dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. (3) Benda sitaan dibuat berita acara dan ditandatangani oleh penyidik dan pemilik barang dan/atau pihak yang menguasai barang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyimpanan barang bukti dan diberi label keterangan barang bukti. (5) Barang bukti yang disimpan secara fisik wajib tetap terpelihara sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan penyitaan.

Benda sitaan berupa kendaraan bermotor dapat dititiprawatkan kepada pemilik, apabila: a. berdasarkan penilaian dan keyakinan penyidik tempat penitipan terhadap benda sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memerlukan perawatan dengan biaya tinggi dapat dititiprawatkan kepada orang yang berhak atau darimana benda itu disita; dan b. benda sitaan yang dititiprawatkan dilarang untuk dipindahtangankan dan diubah dari kondisi pada saat dilakukan penyitaan.

(1) Dalam hal barang bukti sitaan berupa barang muatan yang mudah rusak, berbahaya dan/atau zat beracun, penyidik dapat mengambil tindakan: a. mengambil foto atau gambar barang bukti; b. mengambil sebagian barang sebagai sampel atau contoh barang bukti dengan dibuatkan berita acara penyisihan; dan c. mengembalikan barang kepada pemilik dan/atau pihak yang berhak. (2) Pengembalian barang bukti kepada pemilik dan/atau pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. barang yang tidak ada kaitannya dengan perkara kecelakaan lalu lintas; b. barang tidak diperlukan lagi untuk keperluan penyidikan; c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) telah diterbitkan; atau d. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah diterbitkan. (3) Pengembalian barang bukti wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan adalah pejabat serendah-rendahnya: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Direktur Lalu Lintas Polda; atau b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres setelah mendapat persetujuan Kapolres. (5) Pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.

(1) Penyitaan Surat Izin Mengemudi bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas, diinformasikan kepada Kesatuan setempat asal penerbitan Surat Izin Mengemudi. (2) Penyitaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang Kendaraan Bermotornya terlibat Kecelakaan Lalu Lintas diinformasikan kepada Kesatuan setempat asal penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(1) Dalam hal barang bukti sitaan berupa kendaraan tidak diketahui nama dan/atau alamat pemilik, penyidik wajib melakukan pelacakan untuk memperoleh atau menemukan nama dan alamat pemilik. (2) Pelacakan nama dan/atau alamat pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mendatangi alamat yang teridentifikasi pada register kendaraan yang ada di kepolisian; atau b. mengirim surat pemberitahuan ke alamat yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Gelar perkara dilaksanakan dengan cara: a. gelar perkara biasa; dan b. gelar perkara khusus. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilaksanakan pada tahap: a. awal proses penyidikan; b. pertengahan proses penyidikan; dan c. akhir proses penyidikan. (2) Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk: a. menentukan status perkara pidana atau bukan; b. merumuskan rencana penyidikan; c. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan; d. menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti; e. menentukan target waktu; dan f. penerapan teknik dan taktik Penyidikan. (3) Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk: a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan; b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan; c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut; d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan; e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan; f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan. (4) Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk: a. evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan; b. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan; c. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti; d. penyempurnaan berkas perkara; e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

f. pemenuhan petunjuk JPU.

(1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, bertujuan untuk: a. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik; b. membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru; c. menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau d. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan: a. memerlukan persetujuan tertulis PRESIDEN/Mendagri/Gubernur; b. menjadi perhatian publik secara luas; c. atas permintaan penyidik; d. berdampak massal atau kontinjensi; e. kriteria perkaranya sangat sulit; f. permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri.

(1) Tahapan penyelenggaraan gelar perkara meliputi: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. kelanjutan hasil gelar perkara. (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik; b. penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan c. pengiriman surat undangan gelar perkara. (3) Tahap pelaksanaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara; b. paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan; c. tanggapan para peserta gelar perkara; d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan e. kesimpulan gelar perkara. (4) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pembuatan laporan hasil gelar perkara; b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang; c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang; d. tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik; dan e. pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidikan.

(1) Penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil yang diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan. (2) Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah langsung di antara pihak-pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas. (3) Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu.

(1) Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/ penyidik pembantu. (3) Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

(1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. (2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai. (3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi. (4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat. (5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelesaian berkas perkara dilaksanakan meliputi tahapan: a. pembuatan resume berkas perkara; dan b. pemberkasan. (2) Pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat: a. dasar Penyidikan; b. uraian singkat perkara; c. uraian tentang fakta-fakta; d. analisis yuridis; dan e. kesimpulan. (3) Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang- kurangnya memuat: a. sampul berkas perkara; b. daftar isi; c. berita acara pendapat/resume; d. laporan polisi; e. berita acara setiap tindakan Penyidik/Penyidik pembantu; f. administrasi Penyidikan; g. daftar Saksi; h. daftar Tersangka; dan i. daftar barang bukti. (4) Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan Penyidik selaku Penyidik untuk dilakukan penelitian. (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh Penyidik. (6) Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegelan.

Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilakukan melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. tahap pertama, menyerahkan berkas perkara; dan b. tahap kedua, penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

(1) Berkas Perkara yang dinyatakan telah selesai dan telah diteliti oleh Perwira Pengawas Penyidik, wajib segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk menyerahkan Berkas Perkara kepada penuntut umum. (2) Pejabat yang berwenang menentukan dan menandatangani penyerahan Berkas Perkara adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan paling rendah oleh: a. Direktur Lalu Lintas di tingkat Polda; atau b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres.

(1) Surat Penyerahan Berkas Perkara bersama Isi Perkara diserahkan oleh Penyidik kepada penuntut umum dan wajib dicatat di dalam Buku Ekspedisi. (2) Penyerahan Berkas Perkara kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dalam Buku Ekspedisi dengan keterangan yang jelas mengenai nama, jabatan, tanda tangan petugas, dan cap kesatuan Polri yang menyerahkan dan petugas kejaksaan yang menerima penyerahan.

(1) Berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum dinyatakan belum lengkap menurut penuntut umum, penyidik wajib segera melengkapi kekurangan Berkas perkara sesuai dengan petunjuk penuntut umum dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik wajib segera melaksanakan penyerahan Berkas Perkara Tahap Kedua berikut Tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum. (3) Dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkara dianggap lengkap dan Penyidik/Penyidik Pembantu dapat menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (tahap II).

(1) Surat Penyerahan Berkas Perkara Tahap Kedua ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, surat penyerahan berkas perkara tahap kedua dapat ditandatangani oleh Atasan Penyidik setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

(1) Penyerahan tersangka dan barang dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang menyerahkan dan JPU yang menerima. (2) Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor JPU. (3) Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

(1) Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan: a. tidak cukup bukti; atau b. demi hukum. (2) Penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Tersangka meninggal dunia; b. perkara telah melampaui masa kedaluarsa; atau c. nebis in idem.

Administrasi dalam rangka melaksanakan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan; b. penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh pejabat yang berwenang; c. penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan oleh pejabat yang berwenang; d. pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oIeh penyidik; dan e. pengiriman Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan oleh penyidik kepada pelapor, Jaksa Penuntut Umum dan Tersangka atau penasihat hukumnya.

(1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b serendah-rendahnya: a. Direktur Lalu Lintas di tingkat Polda; atau b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres. (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a: a. Direktur Lalu Lintas di tingkat Polda setelah mendapatkan persetujuan dari Kapolda; atau b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres, setelah mendapatkan persetujuan dari Kapolres. (3) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara wajib dibuat oleh penyidik dan selanjutnya diserahkan kepada Tersangka, keluarganya, dan penuntut umum paling lambat 2 (dua) hari. (4) Berita Acara Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dibuat oleh penyidik paling Iambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

(1) Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara. (3) Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang, yaitu serendah-rendahnya: a. Direktur Lalu Lintas di tingkat Polda; atau b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres.

Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik wajib melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

Subjek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi: a. Atasan penyidik; b. tingkat Mabes Polri:

1. Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri; dan
2. pengemban fungsi pengawasan pada Korlantas Polri. c. tingkat Polda, pengemban fungsi pengawasan pada Ditlantas; dan d. tingkat Polres, KBO Satlantas.

Objek pengawasan dan pengendalian Penyidikan meliputi: a. penyidik; b. kegiatan penyidikan; c. administrasi penyidikan; dan d. administrasi lain yang mendukung penyidikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a merupakan pejabat Polri yang melakukan penyidikan berdasarkan surat perintah tugas. (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyidik, meliputi: a. sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyidikan; b. perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti; c. hubungan penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan d. hubungan penyidik dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya. (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, meliputi: a. teknis dan taktis penyidikan; dan b. profesionalisme penyidikan. (4) Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, meliputi: a. kelengkapan administrasi penyidikan; b. legalitas dan akuntabilitas administrasi penyidikan. (5) Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi lain yang mendukung penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, meliputi: a. buku register perkara; dan b. pengisian dan pencatatan tata naskah (takah) perkara.

Metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan, meliputi: a. penelitian laporan; b. pengawasan melekat; c. petunjuk dan arahan; dan d. supervisi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penelitian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap: a. Laporan Polisi; b. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP); dan c. laporan kemajuan perkembangan hasil penyidikan.

Penelitian laporan bertujuan untuk mengetahui: a. proses penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan atau ditemukan adanya kendala, hambatan, atau permasalahan; b. ada tidaknya unsur pidana; c. penerapan pasal sesuai dengan perkaranya; d. perkembangan hasil penyidikan; dan e. jumlah perkara yang terjadi dan persentase penyelesaiannya.

Penelitian laporan dilakukan oleh: a. pejabat struktural; b. Atasan Penyidik; dan c. pejabat pengemban fungsi pengawasan Penyidikan.

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, dilaksanakan oleh atasan penyidik dengan cara pengawasan dan pengendalian: a. langsung pelaksanaan penyidikan; b. administrasi penyidikan; c. pengolahan TKP; d. tindakan upaya paksa; e. pelaksanaan rekonstruksi atau reka ulang; f. penanganan tahanan dan barang bukti; dan g. tindakan lain yang ada kaitannya dengan penyidikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Petunjuk dan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, diberikan dengan cara: a. melalui surat; b. langsung melalui tatap muka, dan briefing; atau c. melalui telepon atau alat komunikasi lainnya. (2) Petunjuk dan arahan dapat dilakukan oleh atasan langsung penyidik, pejabat struktural, dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan.

(1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, dilaksanakan: a. secara rutin; dan b. insidentil. (2) Supervisi secara rutin dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (3) Supervisi insidentil dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (4) Supervisi dilaksanakan oleh pejabat struktural, pengemban fungsi pengawasan Penyidikan serta pengemban fungsi pengawasan umum dan daerah.

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 bertujuan untuk: a. mengetahui proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kendala, hambatan, atau permasalahan; b. klarifikasi terhadap laporan atau pengaduan masyarakat dengan fakta yang ada atau ditemukan; c. memecahkan permasalahan atau kendala yang dihadapi penyidik/penyidik pembantu dan memberikan alternatif solusi; d. menjamin kualitas proses penyidikan; dan e. sebagai konsultan dalam pemecahan masalah.

Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik/penyidik www.djpp.kemenkumham.go.id

pembantu, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, wajib dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidikan atau pejabat atasan pengawas penyidikan.

Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, telah menemukan petunjuk: a. diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan; dan b. diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim.

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian kinerja Penyidik/Penyidik Pembantu, catatan setiap kegiatan Penyidikan berikut berkas perkara wajib disimpan dalam database Sistem Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik (SPPKP).

(1) Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyidik/penyidik pembantu, dilakukan evaluasi kinerja dengan membuat rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyidikan berupa: a. jumlah perkara yang diterima, diproses dan diselesaikan; dan b. rincian jumlah setiap jenis penindakan yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pengeluaran tahanan dan penyerahan berkas perkara. (2) Evaluasi rekapitulasi data kegiatan dan hasil penindakan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali dan dirangkum dalam laporan bulanan. (3) Laporan bulanan dibuat secara berjenjang dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri dengan jadwal pengiriman setiap bulannya sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. laporan dari Polsek paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan sudah diterima di Polres (Kapolres dan Kasatlantas); b. laporan dari Polres paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sudah diterima di Polda (Kapolda dan Dirlantas); dan c. laporan dari Polda yang menangani penyidikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan sudah diterima di Korlantas Polri (Kakorlantas Polri). (4) Laporan bulanan digunakan sebagai bahan untuk: a. pemantauan perkembangan penyidikan; b. evaluasi kinerja satuan kewilayahan; dan c. pendataan di Pusat Informasi Kriminal Nasional.

(1) Analisis dan evaluasi (Anev) kemampuan penyelesaian perkara yang ditangani secara periodik: a. Anev kinerja penyidik/penyidik pembantu pada semester pertama dan kedua pada tahun berjalan; dan b. Anev kinerja penyidik/penyidik pembantu selama 1 (satu) tahun. (2) Pengiriman Anev kinerja tiap semester dan tahunan dengan jadwal sebagai berikut: a. Anev semester pertama dari Polres paling lambat tanggal 10 Juli sudah diterima di Polda, dari Polda yang membidangi penyidikan paling lambat tanggal 15 Juli sudah diterima Kakorlantas Polri; dan b. Anev semester kedua dan akhir tahun dari Polres paling lambat tanggal 10 Januari sudah diterima di Polda, dari Polda yang membidangi penyidikan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya sudah diterima Kakorlantas Polri.

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian kinerja penyidik, catatan setiap kegiatan penyidikan berikut berkas perkara wajib disimpan dalam database Sistem Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik (SPPKP).

(1) Petugas yang melakukan olah TKP wajib memasukkan data ke lembar formulir data Kecelakaan Lalu Lintas. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Formulir data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berisi identitas dan jumlah korban, kondisi korban, identitas pelaku, identitas kendaraan, lokasi dan waktu kejadian, penyebab terjadinya kecelakaan, kondisi jalan, situasi lingkungan, jenis kecelakaan serta kronologis terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. (3) Format Formulir data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran ”F” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Petugas Polri wajib mengumpulkan data kecelakaan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. (2) Dalam pengumpulan data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Polri wajib melakukan koordinasi dan kerja sama dengan rumah sakit dan PT Jasa Raharja (persero).

(1) Data Kecelakaan Lalu Lintas yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan dalam format pelaporan dan analisis Kecelakaan Lalu Lintas. (2) Format pelaporan dan analisis Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk buku pelaporan atau program elektronik sebagai bahan data pada Subsistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

(1) Data Kecelakaan Lalu Lintas yang sudah tersedia dalam format pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) didistribusikan kepada Satker di lingkungan Polri serta dapat dimanfaatkan oleh instansi Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Instansi Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan analisis data Kecelakaan Lalu Lintas yang hasilnya disampaikan kepada Polri sebagai dasar pengambilan kebijakan.

(1) Data Kecelakaan Lalu Lintas wajib disampaikan kepada Subsistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas melalui jaringan online dan/atau secara manual. (2) Subsistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempublikasikan data Kecelakaan Lalu Lintas kepada masyarakat sesuai kebutuhan melalui media cetak atau elektronik.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUTARMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id