AIR TANAH

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

2. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

3. Cekungan . . .

1. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

2. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

3. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.

4. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

5. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

6. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.

7. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

8. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.

9. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.

10. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

11. Penggalian . . .

1. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

2. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.

3. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.

4. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.

5. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

6. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

7. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

8. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.

9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 3 . . .

(1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola

dengan prinsip keterpaduan dengan air permukaan.

(2) Ketentuan mengenai air permukaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Bagian Kesatu Umum

Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

(1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

(2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.

(3) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

• kebijakan nasional sumber daya air;
• kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi; dan
• kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota.

(4) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6 . . .

(1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.

(2) Kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional;
• kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi; dan
• kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/ kota.

(3) Menteri menyusun dan menetapkan kebijakan teknis

pengelolaan air tanah nasional dengan mengacu pada kebijakan nasional sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.

(4) Gubernur menyusun dan menetapkan kebijakan teknis

pengelolaan air tanah provinsi dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.

(5) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan kebijakan

teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.

(6) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah oleh

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Ketiga Cekungan Air Tanah

Paragraf 1 Umum

(1) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Cekungan . . .

(2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai:

• cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota;
• cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
• cekungan air tanah lintas provinsi; dan
• cekungan air tanah lintas negara.

(3) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah.

Paragraf 2 Kriteria Cekungan Air Tanah

Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

• mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah;

• mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan

• memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Paragraf 3 Tata Cara Penetapan Cekungan Air Tanah

(1) Menteri menyusun rancangan penetapan cekungan air

tanah.

(2) Penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah

dilakukan melalui:

• identifikasi cekungan air tanah;
• penentuan batas cekungan air tanah; dan
• konsultasi publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan

penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 10 . . .

(1) Rancangan penetapan cekungan air tanah dapat

diusulkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

(2) Rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disusun melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(3) Rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sebelum diajukan kepada Menteri harus dikonsultasikan dengan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah.

(4) Dalam hal dewan atau wadah koordinasi pengelolaan

sumber daya air daerah tidak atau belum terbentuk, rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung disampaikan kepada Menteri.

(5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) atau ayat (4) Menteri melakukan

evaluasi.

(6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), Menteri dapat menolak atau menyetujui usulan rancangan penetapan cekungan air tanah.

(1) Rancangan penetapan cekungan air tanah, baik yang

disusun oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maupun yang diusulkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota yang disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) disampaikan oleh Menteri kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk mendapatkan pertimbangan.

(2) Rancangan penetapan cekungan air tanah yang telah

mendapat pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan.

(3) Cekungan air tanah yang telah ditetapkan oleh Presiden

menjadi dasar pengelolaan air tanah oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengelolaan . . .

(4) Pengelolaan air tanah di luar cekungan air tanah yang

telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Cekungan air tanah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan/atau ditemukan data baru berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat Strategi Pengelolaan Air Tanah

(1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.

(2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

(3) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai:

• dalam satu kabupaten/kota;
• lintas kabupaten/kota;
• lintas provinsi;
• lintas negara; dan
• strategis nasional.

(4) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air.

(1) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah.

(2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan air tanah.

(3) Strategi . . .

(3) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada:

• cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara;
• cekungan air tanah lintas kabupaten/kota; dan
• cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota.

(1) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun

berdasarkan data dan informasi mengenai:

• potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah yang bersangkutan;
• proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
• perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

(2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat:

• tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan;
• skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
• dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b;
• tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah.

(1) Menteri menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan

pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi atau cekungan air tanah lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Gubernur menyusun dan menetapkan strategi

pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Bupati/walikota . . .

(3) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan strategi

pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(4) Penyusunan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui

konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:

• disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
• dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahun kedepan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan

pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

(2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

(1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk

menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.

(3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) disusun melalui tahapan:

• inventarisasi air tanah;
• penetapan zona konservasi air tanah; dan
• penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2 Inventarisasi

(1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data

dan informasi air tanah.

(2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• kuantitas dan kualitas air tanah;

• kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;

• cekungan . . .

• cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
• kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
• kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.

(3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.

(4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilakukan melalui kegiatan:

• pemetaan;
• penyelidikan;
• penelitian;
• eksplorasi; dan/atau
• evaluasi data.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak lain.

(1) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh

bupati/walikota dilaporkan kepada Menteri dan gubernur.

(2) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh

gubernur dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada bupati/walikota.

(3) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3 Penetapan Zona Konservasi

(1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.

(2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

(3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.

(4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:

• zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
• zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.

(5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan

zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4 Rencana Pengelolaan Air Tanah

(1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 huruf c memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Rencana . . .

(2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun dengan:

• mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
• berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

(3) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah:

• lintas provinsi atau lintas negara;
• lintas kabupaten/kota; dan
• dalam satu kabupaten/kota.

(1) Menteri menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan

air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi atau cekungan air tanah lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi atau cekungan air tanah lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

(2) Gubernur menyusun dan menetapkan rencana

pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(3) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan rencana

pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

(4) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah oleh Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 27 . . .

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26:

• disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
• terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang jangka waktunya masing-masing diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
• dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf b.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

(3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam

melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.

(4) Selain Menteri, gubernur, dan bupati/walikota,

pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.

(5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 29 . . .

(1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ditujukan untuk penyediaan sarana dan

prasarana pada cekungan air tanah.

(2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.

(2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:

• pemeliharaan cekungan air tanah;
• operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

(3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.

(4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

• operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
• pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan peraturan

Menteri.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

(2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam

melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.

(3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah

dilakukan melalui:

• pengamatan;
• pencatatan;
• perekaman;
• pemeriksaan laporan; dan/atau
• peninjauan secara langsung.

(4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah

dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan

pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.

(2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan. .

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima Konservasi

Paragraf 1 Umum

(1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga

kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.

(2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air

tanah.

(3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air

tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:

• perlindungan dan pelestarian air tanah;
• pengawetan air tanah; dan
• pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

(1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah

dilakukan pemantauan air tanah.

(2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas,

kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.

(3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:

• mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
• memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
• mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
• mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.

(4) Pemantauan . . .

(4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga

dilakukan pada sumur produksi.

(5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

(6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) digunakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.

(2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib disediakan dan dipelihara oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (3) dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:

• kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;

• sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan

• kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2 Perlindungan dan Pelestarian

(1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

(2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.

(3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

• menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
• menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
• memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

(1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan

air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:

• mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
• melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
• membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

(2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.

(3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah

pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:

• melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;

• melarang . . .

• melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
• menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3 Pengawetan

(1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga

keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.

(2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan cara:

• menghemat penggunaan air tanah;
• meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
• mengendalikan penggunaan air tanah.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

(1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

• menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
• mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
• mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
• menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
• memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
• memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
• mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 43 . . .

(1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

• menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
• menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
• membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari- hari;
• mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
• mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
• mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
• menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.

(2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:

• bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
• daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
• akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian

penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4 Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

(1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.

(2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

• mencegah pencemaran air tanah;
• menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
• memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan

pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Keenam Pendayagunaan

Paragraf 1 Umum

(1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk

memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

(2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan

rencana pengelolaan air tanah.

(3) Pendayagunaan . . .

(3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

• penatagunaan;

• penyediaan;

• penggunaan;

• pengembangan; dan

• pengusahaan.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2 Penatagunaan

(1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan

zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.

(2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan

mempertimbangkan:

• sebaran dan karakteristik akuifer;
• kondisi hidrogeologis;
• kondisi dan lingkungan air tanah;
• kawasan lindung air tanah;
• kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
• data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
• ketersediaan air permukaan.

(3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Penetapan . . .

(5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air

pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona

pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 48 ayat (1) disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan :

• kuantitas dan kualitas air tanah;

• daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;

• jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertambahannya;

• proyeksi kebutuhan air tanah; dan

• pemanfaatan air tanah yang sudah ada.

(2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air

tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air

pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3 Penyediaan

(1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.

(2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah

dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:

• kebutuhan pokok sehari-hari;
• pertanian rakyat;
• sanitasi lingkungan;
• industri;
• pertambangan; dan
• pariwisata.

(3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari

merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

(4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan

kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

(1) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan

memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Rencana penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4 Penggunaan

(1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan

air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.

(2) Penggunaan . . .

(2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah

dan pengusahaan air tanah.

(3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan

penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.

(4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air

tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.

(5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:

• daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
• kondisi dan lingkungan air tanah;
• alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
• penggunaan air tanah yang telah ada.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah

diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau

penggalian air tanah.

(2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.

(3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (4) huruf a.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau

penggalian air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

52 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.

(2) Pemakaian . . .

(2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.

(3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air

dari pemanfaatan air tanah.

(4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk

kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang

diberikan oleh bupati/walikota.

(5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

(1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh

tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.

(2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

• penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
• penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
• penggunaan air tanah kurang dari 100 m3/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.

(3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk

memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

• sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
• pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
• debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5 Pengembangan

(1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.

(2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

(3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.

(4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.

(5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wajib mempertimbangkan :

• daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
• kondisi dan lingkungan air tanah;
• kawasan lindung air tanah;
• proyeksi kebutuhan air tanah;
• pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
• data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
• ketersediaan air permukaan.

(6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:

• survei hidrogeologi;
• eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
• pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
• pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan

air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6 Pengusahaan

(1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan

penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:

• bahan baku produksi;
• pemanfaatan potensi;
• media usaha; atau
• bahan pembantu atau proses produksi.

(2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah

untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.

(3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk:

• penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
• penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
• pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.

(4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:

• rencana pengelolaan air tanah;
• kelayakan teknis dan ekonomi;
• fungsi sosial air tanah;
• kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
• ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak

guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

(2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh bupati/walikota.

(3) Izin . . .

(3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

Bagian Ketujuh Pengendalian Daya Rusak

(1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk

mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.

(2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

(1) Untuk mencegah terjadinya intrusi air asin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan membatasi pengambilan air tanah di daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara muka air tanah tawar dan muka air tanah asin.

(2) Untuk . . .

(2) Untuk menanggulangi terjadinya intrusi air asin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilarang mengambil air tanah di daerah pantai.

(3) Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air

asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan cara menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.

(1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

(2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.

(3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan

Pasal 63 diatur dengan peraturan Menteri.

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

BAB IV . . .

Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Izin

(1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin

pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilampiri informasi:

• peruntukan dan kebutuhan air tanah;
• rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
• upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin

pengusahaan air tanah, pemohon dikenakan retribusi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah

diterbitkan oleh bupati/walikota dengan ketentuan:

• pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;

• pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur; atau

• pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah.

(2) Menteri . . .

(2) Menteri, gubernur atau dinas yang membidangi air tanah

wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat

paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya

wajib disampaikan kepada Menteri dan gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan rekomendasi teknis diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin

pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.

(2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:

• kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
• penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
• debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

(1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin

pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.

(2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.

(3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran

atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:

• sertifikasi . . .

• sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
• sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

(4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan

klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72

diberikan oleh bupati/walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Menteri, gubernur, atau dinas dalam memberikan

rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:

• ketersediaan air tanah; dan
• kondisi dan lingkungan air tanah.

(1) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap izin

pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.

(2) Evaluasi . . .

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.

(3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian

air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

• gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
• hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
• hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
• gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:

• menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada bupati/walikota;

• menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri atau gubernur;

• memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;

• membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh bupati/walikota;

• berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;

• membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan

• melaporkan . . .

• melaporkan kepada bupati/walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal- hal yang dapat membahayakan lingkungan.

(1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib

memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

(2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh bupati/walikota.

Bagian Ketiga Berakhirnya Izin

(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah

berakhir karena :

• habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;

• izin dikembalikan; atau

• izin dicabut.

(2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin

pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk

memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

(1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Menteri,

gubernur, dan bupati/walikota menyelenggarakan sistem informasi air tanah.

(2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi data dan informasi mengenai :

• konfigurasi cekungan air tanah;
• hidrogeologi;
• potensi air tanah;
• konservasi air tanah;
• pendayagunaan air tanah;
• kondisi dan lingkungan air tanah;
• pengendalian dan pengawasan air tanah;
• kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
• kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

• pengambilan dan pengumpulan data;
• penyimpanan dan pengolahan data;
• pembaharuan data; dan
• penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota menyediakan

informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.

(2) Untuk . . .

(2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

(3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan

atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi air

tanah diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan

berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.

(2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:

• biaya sistem informasi;
• biaya perencanaan;
• biaya pelaksanaan konstruksi;
• biaya operasi dan pemeliharaan; dan
• biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk

pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.

(4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.

(5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(6) Biaya . . .

(6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

(7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

(1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berupa:

• anggaran Pemerintah/pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
• anggaran swasta; dan/atau
• hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.

(2) Anggaran Pemerintah atau pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

• APBN untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.
• APBD provinsi untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
• APBD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota.

(3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.

(4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana yang dipungut oleh Pemerintah dari pemegang izin untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi air tanah.

(5) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(6) Ketentuan . . .

(6) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara

pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penggunaan PNBP

dari biaya jasa pengelolaan air tanah diatur oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas negara, lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan dalam satu kabupaten/kota pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dalam bentuk kerjasama.

Bagian Kesatu Pemberdayaan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.

(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat

melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

(4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk

kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Pengendalian

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.

(2) Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan

pengendalian penggunaan air tanah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

(3) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan

pengendalian penggunaan air tanah kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga Pengawasan

(1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk

menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang- undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dengan mengikutsertakan masyarakat.

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pengelolaan air tanah ditingkat nasional.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pengelolaan air tanah di wilayahnya.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelaksanaan:

• konservasi air tanah,

• pendayagunaan . . .

• pendayagunaan air tanah,
• pengendalian daya rusak air tanah, dan
• sistem informasi air tanah.

(4) Menteri atau gubernur melakukan pembinaan dan

pengawasan pemakaian dan pengusahaan air tanah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi teknis bagi penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah oleh bupati/walikota.

(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan

atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terhadap:

• pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
• kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
• pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Bupati/walikota mengenakan sanksi administratif kepada

setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 77, atau Pasal 78.

(2) Sanksi . . .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
• pencabutan izin.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 77 atau Pasal 78.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing- masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya

setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara

seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya

setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB X . . .

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang air tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2008

INDONESIA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2008

,