Pasal 84

(1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berupa:

• anggaran Pemerintah/pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
• anggaran swasta; dan/atau
• hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.

(2) Anggaran Pemerintah atau pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

• APBN untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.
• APBD provinsi untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
• APBD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota.

(3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.

(4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana yang dipungut oleh Pemerintah dari pemegang izin untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi air tanah.

(5) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(6) Ketentuan . . .

(6) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara

pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penggunaan PNBP

dari biaya jasa pengelolaan air tanah diatur oleh Menteri Keuangan.