Pasal 39

(1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

(2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.

(3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

• menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
• menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
• memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.