RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang; 2. Bupati adalah Bupati Semarang; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang; 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya; 7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang; 8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional; 9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya; 10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang; 12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang; 13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; 14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; 17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayannya; 18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang; 19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang selanjutnya disebut RTRW Daerah; 21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional; 22. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi; 23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan; 24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa; 25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa; 26. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah gabungan dari beberapa kecamatan yang memiliki kondisi fisik, sosial dan budaya yang sama, berada dalam satu pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang sama; 27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya; 28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; 29. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; 30. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; 31. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; 32. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis; 33. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan; 34. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, pertahanan keamanan, serta penyelamatan lingkungan hidup; 35. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia; 36. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan; 37. Kawasan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan serta pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi; 38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan
jalan kabel; 39. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2;

40. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
41. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
42. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang / jalur
    dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, serta sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
43. Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat WPP adalah kawasan yang mempunyai memiliki kesatuan geografis yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna pengembangan kepariwisataan;
44. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok / zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
45. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang disyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
46. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan / atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
47. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
48. Penyidikan Tindak Pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
49. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Semarang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah; BAB II RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah ini mencakup strategi, struktur dan pola ruang wilayah daerah yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara menurut Peraturan Perundang-undangan. (2) Ruang Lingkup dan Muatan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah. b. Rencana Struktur Ruang Wilayah. c. Rencana Pola Ruang Wilayah. d. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah. e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah. f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah. g. Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat dan Kelembagaan. BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya Daerah sebagai penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Paragraf 1 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah daerah. (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; c. pemerataan sarana dan prasarana permukiman, jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah; dan d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2 Strategi Penataan Ruang Wilayah

(1) Strategi penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. meningkatkan fungsi dan peran perkotaan Ungaran terutama bagian timur sebagai pusat kegiatan ekonomi baru dan kawasan permukiman pendukung kawasan metropolitan Daerah; b. meningkatkan peran perkotaan Ambarawa sebagai pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya; c. meningkatkan fungsi perkotaan Suruh dan Tengaran sebagai pusat kegiatan
di Daerah bagian selatan; d. mengembangkan kawasan industri di Pringapus, Bawen, Tengaran, Susukan dan Kaliwungu sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan peluang pembangunan jalan tol Semarang-Solo;
e. meningkatkan pengelolaan kawasan cepat berkembang di sekitar koridor jalan arteri primer Ungaran-Bawen sebagai kawasan strategis bagi pertumbuhan ekonomi wilayah;
f. mempertahankan luasan lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mewujudkan Daerah sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah; g. mengembangkan kawasan pertanian produktif melalui sistem agropolitan terutama di Kecamatan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak didukung penyediaan infrastruktur penunjang; dan h. mengembangkan kawasan pariwisata berbasis budaya, alam dan agrowisata terutama di Kecamatan Bandungan, Sumowono, Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Getasan.

(2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan;
b. mempertahankan fungsi kawasan resapan air di seluruh wilayah; c. mempertahankan fungsi lindung dan meningkatkan pengelolaan kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar Rawa Pening, dan kawasan sempadan sekitar mata air dari bahaya kerusakan ekologi; d. mempertahankan fungsi lindung dan meningkatkan pengelolaan kawasan cagar budaya; dan
e. meningkatkan penanganan pada kawasan rawan banjir terutama pada kawasan sekitar Rawa Pening, kecamatan Ungaran Timur dan Bancak, kawasan rawan gerakan tanah dan longsor, serta kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.

(3) Strategi pemerataan sarana dan prasarana permukiman, jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf c, meliputi :
a. mengembangkan kawasan permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan; b. meningkatkan fungsi sistem jaringan jalan dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik kerawanan terhadap bencana; c. mengembangkan sistem angkutan umum massal secara lebih merata di seluruh wilayah untuk mendukung arus perekonomian; d. melakukan pengaturan dan pemisahan moda transportasi di wilayah perkotaan Ungaran dan Ambarawa melalui jalan lingkar; e. meningkatkan pelayanan terminal penumpang yang memadai pada setiap kawasan perkotaan, kawasan pariwisata, dan kawasan agropolitan;
f. melakukan revitalisasi dan pengembangan jalur kereta api untuk jalur komuter dan wisata pada jalur kereta api Bedono-Ambarawa-Tuntang-Bringin-Kedungjati, serta pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api di Tuntang, Ambarawa, Bringin, Jambu dan Bedono untuk mendukung pariwisata; g. mengembangkan sumber daya energi pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga biogas, serta sumber energi alternatif lainnya; h. meningkatkan penampungan air melalui pembangunan waduk dan embung;
i. membatasi penggunaan air bawah tanah serta mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan untuk air baku irigasi, perikanan, industri, dan air minum;
j. mengoptimalisasi dan memperluas lahan pemrosesan akhir sampah di Blondo Kecamatan Bawen dengan sistem sanitary landfill serta pembuatan zona penyangga (buffer zone) di sekeliling kawasan TPA Blondo di Kecamatan Bawen serta meningkatkan pengelolaan persampahan; dan k. Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum untuk mendukung kawasan permukiman.

(4) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun
di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan negara.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi : a. pusat pelayanan kegiatan; dan b. sistem perwilayahan.

(1) Rencana pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
a. PKN Kedungsepur meliputi perkotaan PKL Ungaran; b. PKL perkotaan Ambarawa; c. PKLp meliputi perkotaan Tengaran dan Suruh;
d. PPK meliputi perkotaan Bergas, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan, Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin;
e. Pusat Pelayanan Lingkungan pada setiap pusat Desa; dan f. kawasan agropolitan meliputi kawasan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak.

(2) Fungsi pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. PKL Ungaran sebagai bagian dari PKN Kedungsepur berfungsi sebagai kawasan perkotaan pendukung kawasan metropolitan Semarang dalam pelayanan permukiman dan jasa-jasa perkotaan lainnya skala beberapa Kecamatan
di sekitarnya;
b. PKL Ambarawa berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, pusat pengembangan pariwisata, pertanian, serta perikanan skala beberapa Kecamatan di sekitarnya;
c. PKLp Tengaran dan Suruh berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan industri dan pertanian skala beberapa kecamatan pada wilayah Daerah bagian selatan;
d. PPK Bawen, Bergas, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan, Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal skala Kecamatan; e. PPL pada setiap Desa berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal skala Desa; dan f. kawasan agropolitan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak berfungsi sebagai pusat pelayanan, pemasaran produk pertanian lokal, pengembangan industri pertanian (agroindustri), dan /atau pariwisata berbasis pertanian (agrowisata). (3) Sistem perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi : a. SWP–1 yaitu kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya yang termasuk dalam jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran; b. SWP–2 yaitu kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa meliputi Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen dan Sumowono dengan pusat pengembangan di perkotaan Ambarawa; dan c. SWP–3 yaitu kawasan yang berada di Daerah selatan meliputi Kecamatan Suruh, Tengaran, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak dan Bringin dengan pusat pengembangan di perkotaan Suruh dan Tengaran. (4) SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan mempunyai fungsi utama sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, yaitu : a. SWP–1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, dengan fungsi pusat SWP adalah pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala Kabupaten serta permukiman perkotaan; b. SWP–2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman,
perikanan, serta pertahanan dan keamanan dengan fungsi pusat SWP adalah perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum; dan c. SWP–3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, dan perikanan, dengan fungsi pusat SWP adalah pusat industri, agribisnis, perdagangan dan jasa, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi : a. sistem prasarana utama; dan b. sistem prasarana lainnya

Paragraf 1 Sistem Prasarana Utama

(1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan mengembangkan sistem jaringan transportasi. (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi : a. jaringan transportasi darat; dan b. jaringan perkeretaapian.

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi : a. jaringan jalan; dan b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah jaringan jalan primer yang meliputi : a. jalan arteri primer; b. jalan kolektor primer;
c. jalan lokal primer; dan d. jalan tol. (2) Rencana jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas: a. Jalan Ungaran – Bawen. b. Jalan Bawen – Salatiga. c. Jalan Salatiga – Boyolali.
d. Jalan Bawen – Pringsurat. e. Jalan lingkar Ambarawa.
f. Jalan lingkar Ungaran.
g. Jalan Letjend Suprapto – akses Jalan Tol Ungaran. (3) Rencana jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas : a. Jalan Ungaran - Cangkiran. b. Jalan Lemahbang - Kaloran c. Jalan Ngablak - Salatiga. d. Jalan Kedungjati - Salatiga. e. Jalan Sruwen - Karanggede.
f. Jalan Ambarawa - Bandungan. g. Jalan Tingkir - Barukan - Suruh - Bonomerto - Karanggede. h. Jalan Sumowono - Kemawi - Kendal. i. Jalan Ambarawa - Banyubiru - Kecandran - Salatiga. j. Jalan Tuntang - Karanglo. k. Jalan Rengas - Dolog. l. Jalan alternatif Kelurahan - Bedono. m. Jalan Karangjati - Pringapus - Bringin. n. Jalan Kalirejo - Kalongan - Kawengen - Batas Kabupaten Demak.
o. Jalan Kelurahan - Banyubiru. p. Jalan Delik - Watuagung - Salatiga. q. Jalan Ki Sarino Mangunpranoto Ungaran. r. Jalan Butuh - Getasan. s. Jalan Bedono - Lanjan. t. Papringan - Pager. (4) Rencana jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
103 (seratus tiga) ruas jalan sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. (5) Rencana jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ruas: a. Jalan tol Semarang – Bawen. b. Jalan tol Bawen – Surakarta. c. Jalan tol Bawen – Yogyakarta.

(1) Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: a. terminal angkutan penumpang; dan b. terminal angkutan barang dan / atau terminal peti kemas.

(2) Rencana terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. pengembangan terminal penumpang tipe B di Bawen dan Ungaran; dan b. pengembangan terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Bringin, Sruwen, Suruh, Pringapus, Bancak, Banyubiru, Ambarawa, Kaliwungu, kawasan pariwisata Bandungan, Candi Gedongsongo dan Kopeng.

(3) Rencana terminal angkutan barang dan / atau terminal peti kemas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berlokasi di Kecamatan Bawen, Tengaran, Bergas, Tuntang dan Jambu.

(1) Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi : a. pengembangan jalur kereta api untuk komuter dan wisata; dan b. pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api.

(2) Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api komuter dan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah konservasi dan revitalisasi jaringan jalur kereta api wisata dan pengembangan kereta api komuter meliputi : a. jalur kereta api wisata dan komuter ruas Kedungjati - Bringin - Tuntang - Ambarawa; dan
b. jalur kereta api wisata ruas Bedono - Jambu - Ambarawa - Tuntang.

(3) Rencana pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, adalah peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan
di Stasiun Kereta Api Bedono, Jambu, Ambarawa dan Tuntang.

Paragraf 2 Sistem Prasarana Lainnya

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi: a. sistem jaringan energi; b. sistem jaringan telekomunikasi; c. sistem jaringan sumber daya air;
d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan e. pengembangan jalur evakuasi bencana.

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi : a. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan prasarana kelistrikan; dan b. pengembangan prasarana energi Bahan Bakar Minyak dan Gas.

(2) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pengoptimalan Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok dan Timo di Kecamatan Tuntang agar dapat memberikan peningkatan pasokan energi listrik ke sistem transmisi dan distribusi Jawa-Bali; b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di kawasan Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo; dan c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, pembangkit listrik tenaga biogas, tenaga surya, tenaga diesel, serta pemanfaatan sumber energi alternatif lainnya yang tersebar di seluruh Kecamatan.

(3) Pengembangan jaringan prasarana kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabarkan dalam rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik.

(4) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi : a. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 (lima ratus)
Kilo Volt Ampere dan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 (seratus lima puluh)
Kilo Volt Ampere yang melintasi Kecamatan Jambu, Ambarawa, Bawen, Tuntang, Pabelan, Tengaran, Kaliwungu, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus. b. pengembangan gardu induk distribusi tenaga listrik yang berada di Kecamatan Ungaran Barat dan Bawen.

(5) Rencana pengembangan prasarana energi Bahan Bakar Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pembangunan pipa Bahan Bakar Minyak pada jalur Teras (Kabupaten Boyolali) hingga Kota Semarang melalui wilayah Daerah

(6) Pengelolaan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) berada di bawah otorita tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi : a. pengembangan jaringan telekomunikasi sistem jaringan kabel; dan b. pengembangan jaringan telekomunikasi sistem jaringan nirkabel.

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
a. pengembangan jaringan primer dengan menggunakan kabel tanam berkapasitas tinggi di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bawen, Tuntang, Tengaran, Ambarawa, Jambu; dan b. pengoptimalan jaringan kabel yang telah tersedia bagi komunikasi suara dan data
di seluruh Kecamatan.

(3) Rencana pengembangan sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengembangan menara telekomunikasi terpadu yaitu satu menara untuk beberapa penyedia jasa telekomunikasi dengan pengelolaan secara bersama di seluruh Kecamatan.

(4) Pengelolaan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berada di bawah kewenangan tersendiri sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi : a. pengelolaan DAS dan Sub-DAS;
b. pembangunan waduk atau embung; c. pengembangan jaringan irigasi; d. pengembangan jaringan air baku untuk air minum; dan e. pengembangan sistem pengendali banjir. (2) Rencana pengelolaan DAS dan Sub-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. koordinasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumber daya air terutama wilayah sungai strategis nasional yaitu WS Jratunseluna meliputi DAS Garang, DAS Babon, DAS Dolog, DAS Jragung, DAS Tuntang dan DAS Serang Lusi, serta WS lintas Kabupaten yaitu WS Bodri-Kuto yang meliputi DAS Bodri; b. rekayasa daerah tangkapan air untuk meningkatkan resapan air dengan membuat dam penahan, sumur resapan, biopori dan bangunan lainnya terutama
di Kecamatan Jambu, Ambarawa, Sumowono, Getasan, Bandungan, Bergas, Banyubiru dan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Tuntang, Tengaran; dan c. revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk alam Rawa Pening. (3) Rencana pembangunan waduk atau embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada :
a. Sungai Dolok Hulu kiri di Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas. b. Sungai Dolok Hulu kanan di Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus. c. Anak Sungai Dolok di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur. d. Sungai Trimo Hilir di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus. e. Sungai Lutung / Klampok di Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus. f. Sungai Gajihan / Gujahan di Desa Gogodalem Kecamatan Bringin. g. Sungai Senjoyo di Desa Lebak Kecamatan Bringin. h. Sungai Bade Hulu di Desa Kandangan Kecamatan Bawen. i. Sungai Bade Hilir di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus. j. Sungai Tinalun di Desa Klepu Kecamatan Pringapus. k. Sungai Jambe di Desa Gogodalem Kecamatan Bringin. l. Sungai Parang di Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur. m. Sungai Pangus / Kalisusuk di Desa Kalisidi / Lerep Kecamatan Ungaran Barat. n. Sungai Loning / Sadang di Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur. o. Sungai Sililin di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas. p. Sungai Garang di Desa Gebugan Kecamatan Bergas. q. Sungai Ringin di Desa Keseneng Kecamatan Sumowono. r. Sungai Jlamprang di Desa Gemawang Kecamatan Jambu. s. Sungai Galeh di Desa Kelurahan Kecamatan Jambu. t. Sungai Panjang di Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa. u. Sungai Babon di Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa. v. Sungai Rengas di Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa. w. Sungai Pentung di Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa. x. Sungai Klegung di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru. y. Sungai Banding di Desa Segiri Kecamatan Pabelan. z. Sungai Dersi di Desa Dadapayam Kecamatan Kecamatan Suruh. aa. Sungai Mugur di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh. bb. Sungai Parat Hulu di Desa Ngrawan Kecamatan Getasan. cc. Sungai Parat Hilir di Desa Polobogo Kecamatan Getasan. dd. Sungai Wuluh di Desa Manggihan Kecamatan Getasan. ee. Sungai Serang/Gading di Desa Tengaran Kecamatan Tengaran. ff. Sungai Senjoyo di Desa Nyamat Kecamatan Tengaran. gg. Sungai Senjoyo di Desa Pakis Kecamatan Bringin. hh. Sungai Kreo di kawasan Mundingan Kecamatan Ungaran Barat. ii. Sungai Babon di kawasan Penggaron Kecamatan Ungaran Timur. (4) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. melindungi daerah aliran air, baik itu saluran irigasi dan daerah aliran sungai; b. mencegah pendangkalan melalui normalisasi jaringan irigasi;
c. pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, bendung, dan pintu-pintu air; dan d. meningkatkan kapasitas Perkumpulan Petani Pemakai Air / Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air pada semua Daerah Irigasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan, meliputi 11 (sebelas) Daerah Irigasi lintas Kabupaten / Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan 716 (tujuh ratus enam belas) Daerah Irigasi di dalam wilayah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

(5) Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. meningkatkan dan mengembangkan sistem instalasi pengolahan air minum di seluruh Kecamatan yang mempunyai potensi air baku untuk sumber air; b. memanfaatkan air permukaan terutama pada Kali Garang, Kali Tuntang, Kali Senjoyo dan Rawa Pening; c. memanfaatkan sumber air yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang; d. memanfaatkan air tanah dangkal pada kawasan permukiman; dan e. mengendalikan pemanfaatan potensi air tanah dalam di seluruh Kecamatan dengan perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.

(6) Rencana pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi : a. membentuk gugus tugas penanganan dan pengendalian banjir; b. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir
di Kecamatan Bancak, Ungaran Timur dan dataran banjir sekitar Rawa Pening; c. melakukan konservasi tanah dan air berupa terasiring, bangunan terjun,
dam penahan (check dam), dam pengendali sedimen, penghijauan dan reboisasi serta pembuatan sumur resapan di Sub-DAS Rawa Pening, Sub-DAS Bancak dan
DAS Garang. d. menata ruang dan rekayasa pada Sub-DAS Rawa Pening, Sub-DAS Bancak dan
DAS Garang sehingga pembudidayaan / pendayagunaan lahan tidak merusak kondisi hidrologi DAS dan tidak memperbesar masalah banjir.

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi : a. sistem persampahan;
b. sistem sanitasi lingkungan;
c. sistem jaringan air minum; dan d. sistem jaringan drainase.

(2) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pengembangan dan optimalisasi lokasi untuk TPA sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan pada TPA Blondo di Kecamatan Bawen; b. pengurangan masukan sampah ke TPA Blondo Kecamatan Bawen dengan konsep mengurangi – menggunakan kembali – mengolah kembali (reduce-reuse-recycle)
di sekitar wilayah sumber sampah; c. rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan bergerak dan tidak bergerak di seluruh Kecamatan; dan d. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan / atau kerjasama dengan Kabupaten / Kota sekitarnya dalam pengelolaan sampah dan pengembangan TPA Blondo sebagai TPA skala regional. (3) Rencana pengembangan sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi : a. penerapan sistem pembuangan setempat (on site sanitation), serta menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk di seluruh Kecamatan; b. mewajibkan setiap Rumah Sakit / Puskesmas di seluruh Kecamatan untuk mempunyai fasilitas dan peralatan pengolahan limbah medis dan melakukan pengelolaan secara baik dengan melakukan pemisahan antara limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya;
c. mewajibkan setiap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah untuk mempunyai fasilitas pengolahan limbah setempat maupun komunal;
d. mewajibkan kepada setiap pihak yang menghasilkan, menyimpan, dan memanfaatkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus memiliki instalasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan e. mengembangkan sistem Instalasi Pemrosesan Lumpur Tinja yang berada terpadu dengan TPA Blondo di Kecamatan Bawen.

(4) Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, meliputi : a. penyediaan dan pengembangan jaringan air minum pada kawasan perkotaan diarahkan dengan sistem perpipaan yang dikelola oleh badan usaha pengelola air minum; dan b. penyediaan dan pengembangan pelayanan air minum pada kawasan perdesaan dilakukan dengan pengembangan sistem pelayanan air minum sederhana yang dikelola oleh masyarakat.

(5) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan pembangunan dan penanganan saluran drainase melalui : a. normalisasi dan perawatan saluran drainase; dan b. penataan sistem drainase di kawasan perkotaan.

Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf e adalah pemanfaatan pada ruas jalan, meliputi : a. Jalur evakuasi bencana gunung berapi meliputi ruas jalan :

1. Sumowono - Bandungan - Ambarawa,
2. Gedongsongo - Candi,
3. Branjang - Lerep,
4. Candirejo - Langensari,
5. Sidomukti - Jimbaran,
6. Kopeng - Getasan - Salatiga,
7. Tajuk - Sumogawe,
8. Keji - Mapagan, dan
9. Batur - Getasan.

b. Jalur evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan :

1. Ambarawa - Banyubiru - Kecandran - Salatiga,
2. Tapen - Kecandran,
3. Banyubiru - Kelurahan,
4. Boto - Bancak, dan
5. Susukan - Kalirejo.

c. Jalur evakuasi bencana longsor meliputi ruas jalan :

1. Pagergedoh - Wirogomo - Sepakung - Banyubiru,
2. Kebondowo - Sepakung - Ngrawan,
3. Banyukuning - Pasekan - Ambarawa,
4. Kuwarasan - Jambu,
5. Keseneng - Sumowono,
6. Duren - Kemitir,
7. Kemawi - Sumowono,
8. Kalikayen - Mluweh - Susukan,
9. Kawengen - Kalongan,
10. Candirejo - Kemasan - Pringapus,
11. Borangan - Candirejo,
12. Banger - Candirejo, dan
13. Ngajaran - Tlompakan - Bringin.

Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kesatu Pola Ruang Kawasan Lindung

Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi : a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan f. kawasan lindung geologi.

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas kurang lebih 1.593 (seribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar, tersebar di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah kawasan resapan air di Daerah meliputi wilayah Kecamatan Getasan, Banyubiru, Jambu, Sumowono, Bandungan, Bergas dan Ungaran Barat seluas kurang lebih 6.045 (enam ribu empat puluh lima) hektar.

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi: a. kawasan sempadan sungai;
b. kawasan sekitar waduk atau danau;
c. kawasan sekitar mata air; dan d. kawasan RTH perkotaan.

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari tepi kiri - kanan tanggul pada sungai bertanggul di kawasan perkotaan; b. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi kiri - kanan tanggul pada sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; c. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter di kawasan perkotaan; d. sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter
di kawasan perkotaan; e. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan; f. sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul yang berada di luar kawasan perkotaan.

(3) Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk atau danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan sepanjang tepian waduk atau danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk atau danau sepanjang
100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan kecuali pada daerah yang telah terbangun diperlukan penanganan fisik tersendiri yang tidak mengganggu fungsi lindung.

(4) Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk atau danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada daerah sekitar Rawa Pening seluas kurang lebih
24 (dua puluh empat) hektar.

(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air pada 125 (seratus dua puluh lima) mata air yang tersebar di seluruh Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

(6) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan seluas kurang lebih 2.067 (dua ribu enam puluh tujuh) hektar.

(1) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah cagar alam yang meliputi Cagar Alam Gebugan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Bergas seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dan Cagar Alam Sepakung di Kecamatan Banyubiru seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar. (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu di Kecamatan Getasan seluas kurang lebih 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) hektar.
(3) Kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi : a. lingkungan bangunan non gedung; dan b. lingkungan bangunan gedung dan halamannya.

(4) Lingkungan bangunan non gedung sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a. Makam kuno Desa Nyatnyono di Kecamatan Ungaran Barat. b. Monumen Perjuangan Lemahabang di Kecamatan Bergas. c. Situs Candi Ngempon di Kecamatan Bergas. d. Munumen Wonorejo di Kecamatan Pringapus. e. Situs Candi Bubrah Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus. f. Makam Dr. Cipto Mangunkusumo di Kecamatan Ambarawa. g. Makam Jenderal Gatot Subroto di Kecamatan Ungaran Timur. h. Monumen Palagan Ambarawa di Kecamatan Ambarawa. i. Candi Gedongsongo di Kecamatan Bandungan. j. Situs Watu Lumpuk Kyai Renggani Sura Desa Jubelan Kecamatan Sumowono. k. Tugu Desa Kelurahan di Kecamatan Jambu. l. Situs Brawijaya Candi Dukuh Desa Rowoboni di Kecamatan Banyubiru. m. Makam Cukilan di Kecamatan Suruh. n. Situs Senjaya di Kecamatan Tengaran. o. Situs Klero di Kecamatan Tengaran. p. Jalur rel kereta api Tuntang - Ambarawa - Bedono. q. Situs Candirejo di Kecamatan Ungaran Barat. r. Ganesha besar (mbah Dul Jalal) Sikunir di Kecamatan Bergas. s. Situs Kalitaman di Kecamatan Bawen. t. Situs Kalibeji di Kecamatan Tuntang. u. Lingkungan makam Kusumabantala di Kecamatan Jambu. v. Lingkungan makam Kebon Ijo di Kecamatan Banyubiru. w. Rumah air Jelok di Kecamatan Tuntang. x. Situs Slumprit di Kecamatan Ungaran Timur. y. Situs Ngrawan di Kecamatan Getasan. z. Situs Prasasti Tajuk di Kecamatan Getasan. aa. Situs Balai Panjang di Kecamatan Suruh. bb. Situs Muncul di Kecamatan Banyubiru. (5) Lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi : a. Benteng Williem I di Kecamatan Ambarawa. b. Benteng Williem II di Kecamatan Ungaran Barat. c. Gedung kuno Asrama Korsik di Kecamatan Ungaran Timur. d. Gedung Kuning di Kecamatan Ungaran Barat. e. Gedung SMP 1 di Kecamatan Ungaran Timur. f. Gereja Jago Kelurahan Panjang di Kecamatan Ambarawa. g. Pendopo Kantor Kecamatan di Kecamatan Ambarawa. h. Rumah kuno Kelurahan Panjang di Kecamatan Ambarawa. i. Museum dan Stasiun Kereta Api di Kecamatan Ambarawa. j. Stasiun Kereta Api Tuntang di Kecamatan Tuntang. k. Stasiun Kereta Api Jambu di Kecamatan Jambu. l. Stasiun Kereta Apu Bringin di Kecamatan Bringin. m. Wisma Bandungan Indah di Kecamatan Bandungan. n. Klenteng Kelurahan Kranggan di Kecamatan Ambarawa. o. Rumah Batu Putih Kyai Pandanmurti Desa Candigaron Kecamatan Sumowono. p. Stasiun Kereta Api Bedono di Kecamatan Jambu. q. Masjid Kauman Ungaran di Kecamatan Ungaran Barat. r. Masjid Kauman Desa Suruh di Kecamatan Suruh. s. Masjid Desa Jatirejo di Kecamatan Suruh. t. Gereja Desa Nyemoh di Kecamatan Bringin. u. Rumah tinggal Gatot Subroto di Kecamatan Ungaran Barat. v. Bangunan bekas Kantor Kawedanan di Kecamatan Ungaran Barat. w. Masjid Kuno Gogodalem di Kecamatan Bringin. x. Lingkungan rumah tinggal dan makam pada kawasan PTP Getas di Kecamatan Pabelan. y. Rumah pemotongan hewan di Kecamatan Ambarawa. z. Rumah Dinas Bupati Semarang di Desa Pager Kecamatan Kaliwungu.

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi : a. kawasan rawan banjir ; dan
b. kawasan rawan tanah longsor. (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
kawasan di sekitar Rawa Pening di Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Bawen, dan dataran sekitar Sungai Gung
di Ungaran Timur, serta di dataran sekitar Sungai Bancak di Kecamatan Bancak.
(3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar
di seluruh Kecamatan seluas kurang lebih 7.576 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar dengan konsentrasi terutama pada wilayah Kecamatan Sumowono, Ungaran Barat, Bergas, Bandungan, Bawen, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Getasan, Suruh dan Susukan.

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, meliputi : a. kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi; dan b. kawasan perlindungan terhadap air tanah.

(2) Kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi kawasan kerucut Gunung Ungaran dan Gunung Merbabu.

(3) Kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi kawasan sangat rawan yaitu daerah pada jarak 0 (nol) kilometer sampai 5 (lima) kilometer dari puncak gunung dan kawasan agak rawan yaitu daerah pada jarak lebih dari 5 (lima) kilometer dari puncak gunung.

(4) Kawasan perlindungan terhadap air tanah atau kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Cekungan Air Tanah Ungaran; b. Cekungan Air Tanah Sidomulyo; c. Cekungan Air Tanah Rawapening;
d. Cekungan Air Tanah Salatiga;
e. Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali; f. Cekungan Air Tanah Semarang-Demak; dan g. Cekungan Air Tanah Magelang-Temanggung.

Bagian Kedua Pola Ruang Kawasan Budidaya

Pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi : a. kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan industri; f. kawasan peruntukan pariwisata; dan g. kawasan peruntukan permukiman.

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terbagi menjadi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. (2) Luas keseluruhan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang lebih 9.301 (sembilan ribu tiga ratus satu) hektar, meliputi : a. hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) hektar yang tersebar di Kecamatan Sumowono, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pringapus, dan Kecamatan Banyubiru, dan
b. hutan produksi tetap seluas kurang lebih 7.612 (tujuh ribu enam ratus dua belas) hektar yang tersebar di Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bringin, dan Kecamatan Bancak. (3) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang, dengan luas keseluruhan kurang lebih 15.618 (lima belas ribu enam ratus delapan belas) hektar.

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b,
meliputi : a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan holtikultura; c. kawasan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan. (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang, dengan luas keseluruhan kurang lebih 24.340 (dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh) hektar. (3) Luas kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperuntukkan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kurang lebih
22.896 (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar, tersebar
di seluruh Kecamatan di Daerah kecuali di Kecamatan Getasan. (4) Kawasan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar
di seluruh Kecamatan di Daerah, dengan luas keseluruhan kurang lebih 9.046
(sembilan ribu empat puluh enam) hektar. (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar
di seluruh Kecamatan di Daerah, dengan luas keseluruhan kurang lebih 12.140
(dua belas ribu seratus empat puluh) hektar. (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi peternakan skala besar dan peternakan skala kecil.
(7) Kawasan peternakan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berlokasi pada seluruh Kecamatan di luar kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku.
(8) Kawasan peternakan skala kecil diarahkan dalam bentuk sentra peternakan di kawasan perdesaan yang diarahkan di seluruh Kecamatan yang dikelola secara terpadu dengan kegiatan pertanian lainnya.

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi kawasan peruntukan untuk penangkapan dan budidaya perikanan darat yang dikembangkan di kolam, sungai dan waduk, serta pengembangan kawasan perikanan terpadu minapolitan. (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap berbasis budidaya pada perairan waduk dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di perairan Rawa Pening dan sungai di Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, dan Kecamatan Bawen. (4) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan minapolitan pada Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Jambu dan Kecamatan Tuntang.

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi : a. kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada :
a. kawasan Bakalrejo dan Karangsalam di Kecamatan Susukan; b. kawasan Gunung Mergi di Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur;
c. kawasan Kandangan dan Polosiri di Kecamatan Bawen; d. kawasan Delik di Kecamatan Tuntang;
e. kawasan Pucung di Kecamatan Bancak;
f. kawasan sekitar Sungai Senjoyo di Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak;
g. kawasan sekitar Sungai Gading di Kecamatan Suruh;
h. kawasan kawasan Boto dan Plumutan di Kecamatan Bancak; i. kawasan di seluruh Kecamatan khusus untuk pengambilan material tanah urug dengan ketentuan tidak pada kawasan lindung dan tidak merusak lingkungan; dan j. kawasan Rawa Pening.

(3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo. (4) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Bringin dan Bancak. (5) Kegiatan pertambangan pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi : a. kawasan peruntukan industri;
b. kawasan industri; dan c. kawasan peruntukan industri kecil.

(2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlokasi
di Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Bergas.
(3) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menggunakan bahan baku dan / atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat didirikan di seluruh Kecamatan sesuai Ketentuan Perundangan yang berlaku.
(4) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
di Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu. (5) Kawasan peruntukan industri dan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b, keseluruhan ditetapkan seluas kurang lebih
1.234 (seribu dua ratus tiga puluh empat) hektar. (6) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengelola sampah, limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. (7) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan di seluruh Kecamatan terpadu dengan kawasan permukiman dengan syarat melakukan pengelolaan lingkungan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan.

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f diarahkan pada pembentukan WPP yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan sesuai potensi dan daya tarik wisata wilayah tersebut.

(2) Pembentukan WPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. WPP 1 meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Pringapus dan Bawen dengan pusat pengembangan di Kota Ungaran dengan potensi daya tarik wisata meliputi :

1. Wana Wisata Penggaron;
2. Tirtoargo;
3. Air Terjun Semirang;
4. Cagar Alam Puncak Suroloyo;
5. Gunung Kalong;
6. Makam dan Masjid Nyatnyono;
7. Benteng Williem II Ungaran;
8. Makam Ibu Isriati Munadi;
9. Makam Jendral Gatot Subroto;
10. Taman Batas Kota;
11. Curug Lawe;
12. Makam Ki Gedhe Ungaran;
13. Candi Ngempon;
14. Air Panas Diwak;
15. Agrowisata Asinan;
16. Gunung Kendalisodo;
17. Pemandian Air Panas Samban;
18. Wisata industri di Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Bergas, Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Bawen;
19. Kampung Kopi Banaran;
20. Kampung Seni Lerep;
21. Desa Wisata Lerep dan Keji;
22. RTH Ungaran Timur;
23. Makam Mount Carmel; dan
24. Petirtaan Derekan.

b. WPP 2 meliputi Kecamatan Bandungan, Sumowono, dan Jambu dengan pusat pengembangan di Kawasan Bandungan dengan potensi daya tarik wisata meliputi :

1. Candi Gedongsongo;
2. Wisata Geologi sumber panas bumi Gedongsongo;
3. Mata Air Masam Banyukuning;
4. Taman Safari Sumowono;
5. Pereng Putih;
6. Pendakian Gunung Ungaran;
7. Budidaya Bunga Bandungan;
8. Pemancingan Jimbaran;
9. Gua dan Air Terjun Panglebur Gongso;
10. Air Terjun Tujuh Bidadari;
11. Sumber Api Abadi Losari;
12. Puncak Wana Kasihan;
13. Gua Gunung Watu dan Kampung Batik Gemawang;
14. Kopi Eva Restoran;
15. Kopi Banaran Bedono;
16. Agrowisata Brongkol;
17. Agrowisata Umbul Sidomukti; dan
18. Desa Wisata Genting.

c. WPP 3 meliputi Kecamatan Ambarawa, Banyubiru, Tuntang dan Getasan dengan pusat pengembangan di Kawasan Kopeng dan Ambarawa dengan potensi daya tarik wisata meliputi :

1. Monumen Palagan;
2. Makam Dr. Cipto Mangunkusumo;
3. Benteng Williem I Ambarawa;
4. Museum Kereta Api Ambarawa;
5. Gua Maria Kerep;
6. Taman wisata Rawa Pening
7. Bukit Cinta;
8. Situs Brawijaya;
9. Pemandian Muncul;
10. Bukit Candi Dukuh;
11. Taman Rekreasi Langen Tirto Muncul;
12. Agrowisata Tlogo;
13. Taman Rekreasi Rawa Permai;
14. Pasar Kriya Lopait;
15. Kerajinan Perahu Asinan;
16. Air Terjun Pager Gedhog;
17. Pemandian Kopeng;
18. Wana Wisata Umbul Songo;
19. Air Terjun Kalipancur Nagasaren;
20. Puncak Gunung Gajah;
21. Pendakian Gunung Merbabu;
22. Kopeng Treetop;
23. Curug Kembar Bolodhewo Wirogomo;
24. Gua Maria Mustika Banyu Urip Tuntang;
25. Taman Rekreasi Kelinci Kalibeji;
26. Cagar Alam Sepakung;
27. Wisata Kereta Api Tuntang-Bedono
28. Gua Rong Tlogo Tuntang; dan
29. Desa Wisata Ngrapah.

d. WPP 4 meliputi Kecamatan Tengaran, Susukan, Suruh, Pabelan, Bringin, Bancak dan Kaliwungu dengan pusat pengembangan di kawasan Tengaran dengan potensi daya tarik wisata meliputi :

1. Mata Air Senjoyo;
2. Candi Klero;
3. Sumber Api Abadi Boto;
4. Makam Ki Ageng Cukilan; dan
5. Umbul Ngrancah Udanwuh Kaliwungu.

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. (2) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kecamatan, dikembangkan dengan berbasis perkebunan, agrowisata, pertanian tanaman pangan, perikanan darat dan peternakan disertai pengolahan hasil atau agroindustri. (3) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan-kawasan dengan cakupan administrasi Desa/Kelurahan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. (4) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) seluas kurang lebih 19.839 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan, meliputi kawasan permukiman perkotaan seluas lebih kurang 6.887 (enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar dan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 12.953 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga) hektar.

Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

(1) Penetapan KSK memperhatikan KSN dan KSP;

(2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KSN Kedungsepur;

(3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. KSP bidang pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Perkotaan Kedungsepur; b. KSP bidang sosial dan budaya yaitu Kawasan Candi Gedongsongo; c. KSP bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi yaitu kawasan pemanfaatan panas bumi di Gunung Ungaran; dan d. KSP bidang perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Taman Nasional Merbabu, kawasan Rawa Pening, dan kawasan DAS Garang.

(4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. KSK bidang pertumbuhan ekonomi;
b. KSK bidang sosial dan budaya ; c. KSK bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi; d. KSK perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
e. KSK bidang pertahanan dan kemanan. (5) KSK bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. Kawasan Industri di Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tengaran; Kecamatan Susukan, dan Kecamatan Kaliwungu; b. kawasan perkotaan strategis pada kawasan perkotaan Ungaran, Ambarawa, Suruh dan Tengaran; c. kawasan cepat berkembang di sekitar Jalan Tol Semarang - Solo dan di sekitar Jalan Ungaran - Bawen; dan d. kawasan pusat pengembangan pariwisata pada kawasan pariwisata Bandungan dan kawasan pariwisata Kopeng.

(6) KSK bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Kawasan Kota Bersejarah Ambarawa.

(7) KSK bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi :
a. kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok dan Timo ; dan
b. kawasan pemanfaatan panas bumi di Gunung Telomoyo.

(8) KSK perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi : a. kawasan lindung Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo ; dan b. kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Bodri di Kecamatan Sumowono.

(9) KSK bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi : a. kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional adalah kawasan militer di Kecamatan Ambarawa; dan b. kawasan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, dan daerah uji coba sistem persenjataan adalah kawasan latihan militer di Kecamatan Sumowono, kawasan Gunung Telomoyo dan kawasan Gunung Ungaran.

Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

(1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur dan pola ruang. (2) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan, sinkronisasi, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya. (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan dan program lima tahun pertama sebagaimana dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, investasi swasta
dan / atau kerjasama daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan umum perizinan; c. ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif; dan d. ketentuan arahan sanksi.

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah; b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah; d. peraturan zonasi untuk PKN, PKL dan PKLp, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya. e. peraturan zonasi untuk PPK, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

(1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan : a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter; b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas
rata-rata; c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal; d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus tetap terpenuhi; e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter dari tepi badan jalan;
f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c; dan g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan:

1. pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan Nasional / Provinsi / Kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

(2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan : a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah
40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar ruang milik jalan paling sedikit
15 (lima belas) meter; b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata; c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih tetap terpenuhi; d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan / atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi jalan.

(3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan : a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah
20 (dua puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit
7,5 (tujuh koma lima) meter; dan

b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

(4) Ruang pengawasan jembatan pada jalur jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer adalah 100 (seratus) meter dari tepi sisi jembatan ke arah hulu dan hilir sungai.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disusun dengan memperhatikan : a. pembangunan terminal harus disesuaikan dengan permintaan perjalanan yang ada; b. pembangunan terminal harus memperhatikan hirarki fungsi kota sehingga dapat mewujudkan efisiensi kinerja terminal;
c. pembangunan terminal harus memperhatikan keterpaduan antar moda angkutan; dan d. rencana pembangunan terminal harus dilakukan dengan studi kelayakan terlebih dahulu.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; d. pembatasan jumlah pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jalan; dan e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur
kereta api umum.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disusun dengan memperhatikan : a. peraturan zonasi untuk pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; b. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. peraturan zonasi untuk jaringan Bahan Bakar Minyak dan Gas disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan kabel telekomunikasi maupun menara telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disusun dengan memperhatikan : a. peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai harus selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sekitarnya.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disusun dengan memperhatikan :
a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan yang menunjang pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan; dan b. pelarangan bagi kegiatan lain diluar kegiatan pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dengan memperhatikan : a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan c. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun dengan memperhatikan : a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam; b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan resapan air dan tutupan vegetasi; dan c. kegiatan budidaya tersebut hanya diizinkan untuk penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun dengan memperhatikan : a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam, dan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu; b. bangunan yang diperbolehkan adalah papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, pemasangan prasarana air minum, prasarana irigasi, tiang jembatan dengan persyaratan tidak boleh merubah bentang alam; c. penetapan kawasan penyangga di luar kawasan sempadan waduk dengan jarak
1.000 (seribu) meter. d. perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di luar kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 200 (dua ratus) meter; e. perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 100 (seratus) meter;
f. kawasan dengan radius 15 (Lima belas) meter dari sumber mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air; dan g. penetapan kawasan perlindungan setempat mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. dilarang menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah;
b. kegiatan lain yang masih dapat berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan perlindungan plasma nutfah, kegiatan ekowisata yang tidak mengubah bentang lahan, penelitian atau peningkatan ilmu pengetahuan yang tidak merusak lingkungan, dan pengawasan dalam rangka melindungi ekosistem atau flora / fauna langka; dan c. kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan dan / atau hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata, dan religi; b. dilarang melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
c. zona inti kawasan cagar budaya hanya diperuntukkan untuk perlindungan cagar budaya; d. zona peyangga cagar budaya berfungsi sebagai penyangga bagi pelestarian cagar budaya dan dapat didirikan sarana dan prasarana penunjang sepanjang tidak mengganggu kelestarian cagar budaya; dan e. zona pengembangan / penunjang cagar budaya berfungsi untuk pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat lokal.

(1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. penetapan batas dataran banjir; b. perbaikan kualitas dan peningkatan fungsi sistem drainase; c. diizinkan untuk kegiatan budidaya dengan tetap memperhatikan sistem drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan, pembuatan penampungan air, dan pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan banjir; d. pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan hijau; dan e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.

(2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. untuk kawasan di luar kawasan permukiman yang telah ada tidak boleh dibangun dan mutlak harus dilindungi; b. untuk kawasan yang terletak pada permukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah;
c. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras; d. penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat;
e. rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng; dan f. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.

(1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan : a. dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur namun tetap perlu memperhatikan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.

(2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan : a. dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur namun tetap menjaga kelestarian air tanah untuk mempertahankan kualitasnya; dan b. pengendalian pemanfaatan air tanah.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun dengan memperhatikan : a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; c. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata alam seperti outbound dan perkemahan dengan tidak merubah bentang alam maupun penanaman tanaman sela
di antara pohon-pohon utama; dan d. ketentuan alih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan ruang untuk permukiman penduduk setempat dengan kepadatan rendah dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian termasuk agrowisata hanya diperbolehkan di lahan sawah yang tidak beririgasi pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada;
b. mencegah alih fungsi lahan pertanian lahan basah terutama lahan sawah beririgasi menjadi lahan budidaya non pertanian; dan c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian lahan basah beririgasi menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan kepentingan umum harus mengacu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima
per seratus) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada; b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima
per seratus);
c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian lahan kering menjadi lahan budidaya non pertanian harus mengacu Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada; b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus);
c. budidaya perkebunan diarahkan pada jenis tanaman tahunan produktif dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan; dan d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan budidaya non pertanian harus mengacu Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan : a. peternakan dapat dikembangkan terpadu dengan pertanian tanaman pangan tadah hujan, holtikultura, dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan;
b. perlu adanya pengelolaan limbah dan jalur hijau di sekeliling kawasan peternakan skala besar; c. jarak antara kawasan peternakan skala besar dengan kawasan permukiman, pariwisata, dan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan d. khusus peternakan babi dibatasi pada wilayah tertentu.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disusun dengan memperhatikan : a. peruntukan perikanan dapat dikembangkan terpadu dengan peruntukan pertanian tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan; dan b. perlu adanya pengolahan sumber daya air secara terpadu untuk peruntukan perikanan terpadu dengan pemanfaatan air untuk kepentingan lain.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disusun dengan memperhatikan : a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; b. perlu pengaturan bangunan di sekitar lokasi kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; c. kegiatan lain yang diperbolehkan di kawasan peruntukan pertambangan adalah pertanian, perkebunan dan industri pengolahan hasil pertambangan; dan
d. setiap penambang diharuskan untuk melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang serta perlu adanya kajian analisis dampak lingkungan untuk penambangan dalam skala besar.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun dengan memperhatikan : a. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan berkembang di sekitar dan pada kawasan peruntukan industri dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum yang dikembangkan adalah permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan kebutuhan industri yang dibatasi pengembangannya; dan c. kegiatan industri wajib melakukan pengelolaan sampah, limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan c. pengendalian dan pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata yang tidak sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama pada kawasan Bandungan, kawasan Kopeng, kawasan Banyubiru, dan kawasan Tuntang.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan : a. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadi tempat hunian yang aman, nyaman, dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman; b. setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hierarki dan tingkat pelayanan masing-masing; dan c. setiap pengembangan kawasan permukiman harus memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Perizinan

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Izin Lokasi / Penetapan Lokasi;
b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian; dan c. Izin Mendirikan Bangunan. (3) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin dalam rangka pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Daerah; (4) Pelaksanaan izin dalam rangka pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BKPRD; dan (5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Ketentuan Umum Insentif dan Disinsentif

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan/pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Daerah.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa: a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal; b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung; c. kemudahan prosedur perizinan; dan d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa: a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
b