Pasal 8

(1) Rencana pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
a. PKN Kedungsepur meliputi perkotaan PKL Ungaran; b. PKL perkotaan Ambarawa; c. PKLp meliputi perkotaan Tengaran dan Suruh;
d. PPK meliputi perkotaan Bergas, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan, Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin;
e. Pusat Pelayanan Lingkungan pada setiap pusat Desa; dan f. kawasan agropolitan meliputi kawasan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak.

(2) Fungsi pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. PKL Ungaran sebagai bagian dari PKN Kedungsepur berfungsi sebagai kawasan perkotaan pendukung kawasan metropolitan Semarang dalam pelayanan permukiman dan jasa-jasa perkotaan lainnya skala beberapa Kecamatan
di sekitarnya;
b. PKL Ambarawa berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, pusat pengembangan pariwisata, pertanian, serta perikanan skala beberapa Kecamatan di sekitarnya;
c. PKLp Tengaran dan Suruh berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan industri dan pertanian skala beberapa kecamatan pada wilayah Daerah bagian selatan;
d. PPK Bawen, Bergas, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan, Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal skala Kecamatan; e. PPL pada setiap Desa berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal skala Desa; dan f. kawasan agropolitan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak berfungsi sebagai pusat pelayanan, pemasaran produk pertanian lokal, pengembangan industri pertanian (agroindustri), dan /atau pariwisata berbasis pertanian (agrowisata). (3) Sistem perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi : a. SWP–1 yaitu kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya yang termasuk dalam jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran; b. SWP–2 yaitu kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa meliputi Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen dan Sumowono dengan pusat pengembangan di perkotaan Ambarawa; dan c. SWP–3 yaitu kawasan yang berada di Daerah selatan meliputi Kecamatan Suruh, Tengaran, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak dan Bringin dengan pusat pengembangan di perkotaan Suruh dan Tengaran. (4) SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan mempunyai fungsi utama sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, yaitu : a. SWP–1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, dengan fungsi pusat SWP adalah pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala Kabupaten serta permukiman perkotaan; b. SWP–2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman,
perikanan, serta pertahanan dan keamanan dengan fungsi pusat SWP adalah perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum; dan c. SWP–3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, dan perikanan, dengan fungsi pusat SWP adalah pusat industri, agribisnis, perdagangan dan jasa, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah