PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;

2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;

PRESIDEN

1. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

2. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;

3. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

4. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;

5. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan;

6. Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasrana dan sarana lingkungan, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta rencana tata ruang lingkungannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta;

7. Lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan

PRESIDEN

untuk membangun kaveling tanah matang;

10.Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan; 11. Konsolidasi tanah permukiman adalah upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat II, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta rencana tata ruangnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(1) Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi penataan dan

pengelolaan perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan, yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

(2) Lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang

menyangkut penataan perumahan meliputi kegiatan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya, sedangkan yang menyangkut penataan permukiman meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, peremajaan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya.

PRESIDEN

Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan perumahan dan permukiman bertujuan Untuk:

• memenuh ikebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;

• memwujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

• memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;

• menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial , budaya, dan bidang-bidang lain.

PERUMAHAN

(1) Setiap warganegara mempunyai hak untuk menempati dan/atau

menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

(2) Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab

PRESIDEN

untuk berperanserta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

(1) Kegiatan pembangunan rumah atau perumahan dilakukan oleh

pemilik hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pembangunan rumah atau perumahan oleh bukan pemilik hak

atas tanah dapat dilakukan atas persetujuan dari pemilik hak atas tanah dengan suatu perjanjian tertulis.

(1) Setiap orang atau badan yang membangun rumah atau

perumahan wajib:

• mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif;

• melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pcmantauan lingkungan;

• melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap pemilik rumah atau yang dikuasakannya wajib:

• memanfaatkan rumah sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya sebagai tempat tinggal atau hunian;

• mengelola dan memelihara rumah sebagaimana mestinya.

PRESIDEN

Pemerintah dan badan-badan sosial atau keagamaan dapat menyelenggarakan pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.

Penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas rumah yang dikuasai Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun

kebijaksanaan di bidang perumahan dan permukiman.

(2) Tata cara pendataan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada

persetujuan atau izin pemilik.

(2) Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan

baik dengan cara sewa-menyewa maupun dengan cara bukan sewa-menyewa.

(3) Penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan

cara sewa-menyewa dilakukan dengan perjanjian tertulis, sedangkan penghunian rumah dengan cara bukan sewa-menyewa dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis.

(4) Pihak penyewa wajib menaati berakhirnya batas waktu sesuai

dengan perjanjian tertulis.

PRESIDEN

(5) Dalam hal penyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak

bersedia meninggalkan rumah yang disewa sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam perjanjian tertulis, penghunian dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan pemilik rumah dapat meminta bantuan instansi Pemerintah yang berwenang untuk menertibkannya.

(6) Sewa-menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau

tertulis tanpa batas waktu yang telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan telah berakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2),ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah mengendalikan harga sewa rumah yang dibangun

dengan memperoleh kemudahan dari Pemerintah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah diselesaikan melalui badan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pemilikan rumah dapat dijadikan jaminan utang.

(2) a. Pembebanan fidusia atas rumah dilakukan dengan akta otentik

yang dibuat oleh notaris sesuai dengan peraturan

PRESIDEN

perundang-undangan yang berlaku.

• Pembebanan hipotek atas rumah beserta tanah yang haknya dimiliki pihak yang sama dilakukan dengan akta PejabatPembuat Akta Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara

pewarisan atau dengan cara pemindahan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemindahan pemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dilakukan dengan akta otentik.

Peralihan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERMUKIMAN

(1) Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui

pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.

(2) Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditujukan untuk:

PRESIDEN

• menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman;

• mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya.

(3) Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain

saling dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2),ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan.

(1) Untuk mewujudkan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18, pcmerintah daerah menetapkan satu bagian atau lebih dari kawasan permukiman menurut rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah. bukan perkotaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai kawasan siap bangun.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sekurang-kurangnya meliputi penyediaan :

• rencana tata ruang yang rinci;

• data mengenai luas, batas, dan pemilikan tanah;

• jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan.

(3) Program pembangunan daerah dan program pembangunan sektor

mengenai prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum sebagian diarahkan untuk mendukung terwujudnya kawasan siap

PRESIDEN

bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Pcraturan Pemerintah.

(1) Pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan lain yang dibentuk olch Pemerintah yang ditugasi untuk itu.

(3) Pembentukan badan lain serta penunjukan badan usaha milik

negara dan/atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam menyclenggarakan pengelolaan kawasan siap bangun,

badan usaha milik negara atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan-badan usaha swasta di bidang pembangunan perumahan.

(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak

menghilangkan wewenang dan tanggung jawab badan usaha milik negara atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(6) Persyaratan dan tatacara kerjasama sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

(1) Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan siap bangun yang

berdiri sendiri yang bukan dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, dilakukan oleh badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(2) Tata cara penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Diwilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun

Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat pemilik tanah sehingga bersedia dan mampu melakukan konsolidasi tanah data rangka penyediaan kaveling tanah matang.

(2) Pelepasan hak atas tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai

kawasan siap bangun hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemilik tanah yang bersangkutan.

(3) Pelepasan hak atas tanah di lingkungan siap bangun yang berdiri

sendiri yang bukan hasil konsolidasi tanah oleh masyarakat pemilik tanah, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik hak atas tanah.

(4) Pelepasan hak atas tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai

kawasan siap bangun yang belum berwujud kaveling tanah matang, hanya dapat dilakukan kepada Pemerintah melalui badan-badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(5) Tata cara pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh badan usaha di bidang pembangunan perumahan dilakukan hanya di kawasan siap bangun atau di lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.

Dalam membangun lingkungan siap bangun selain memenuhi ketentuan pada Pasal 7, badan usaha di bidang pembangunan perumahan wajib:

• melakukan pematangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan penguasaan tanah, dan penataan pemilikan tanah dalam rangka penyediaan kaveling tanah matang;

• membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah daerah;

• mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum;

• membantu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan hak atas tanah di dalam atau disekitarnya dalam melakukan konsolidasi tanah;

• melakukan penghijauan lingkungan;

• menyediakan tanah untuk sarana lingkungan;

• membangun rumah.

(1) Pembangunan lingkungan siap bangun yang dilakukan masyarakat

pemilik tanah melalui konsolidasi tanah dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 7, dapat dilakukan secara bertahap yang meliputi kegiatan-kegiatan:

PRESIDEN

• pematangan tanah;

• penataan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah;

• penyediaan prasarana lingkungan;

• penghijauan lingkungan;

• pengadaan tanah untuk sarana lingkungan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud data ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang

membangun lingkungan siap bangun dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.

(2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24, sesuai dengan

kebutuhan setempat, badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang membangun lingkungan siap bangun dapat menjual kaveling tanah matang ukuran kecil dan sedang tanpa rumah.

(3) Kaveling tanah matang ukuran kecil, sedang, menengah, dan

besar hasil upaya konsolidasi tanah milik masyarakat dapat diperjual belikan tanpa rumah.

(1) Pemerintah memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan

kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta, melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman.

(2) Peningkatan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) berupa kegiatan-kegiatan:

PRESIDEN

• perbaikan atau pemugaran;

• peremajaan;

• pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

(3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah daerah dapat menetapkan suatu lingkungan

permukiman sebagai permukiman kumuh yang tidak layak huni.

(2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat mengupayakan

langkah-langkah pelaksanaan program peremajaan lingkungan kumuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama

dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau dalam bentuk usaha bersama.

PRESIDEN

PEMBINAAN

(1) Pemerintah melakukan pembinaan di bidang perumahan dan

permukiman dalam bentuk pengaturan dan pembimbingan, pemberian bantuan dan kcmudahan, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.

(2) Pemerintah melakukan pembinaan badan usaha di bidang

perumahan dan permukiman.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan olch pemerintah daerah dengan mepertimbangkan berbagai aspck yang terkait serta rencana, program, dan prioritas pembangunan perumahan dan permukiman.

(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan

permukiman diselenggarakan dengan:

• penggunaan tanah yang langsung dikuasai Negara;

• konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

• pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan

PRESIDEN

sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.

(2) Tatacara penggunaan tanah yang langsung dikuasai Negara dan

tata-cara konsolidasi tanah oleh pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Untuk memberikan bantuan dana/atau kemudahan kepada

masyarakat dalam membangun rumah sendiri atau memiliki rumah, Pemerintah melakukan upaya pemupukan dana.

(2) Bantuan dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) berupa kredit perumahan.

Pemerintah memberikan pembinaan agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman selalu memanfaatkan teknik dan teknologi, industri bahan bangunan, jasa konstruksi, rekayasa dan rancang bangun yang tepat guna dan serasi dengan lingkungan.

(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang

perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

(1) Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan

dalam Pasal (7),ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan pelanggaran

atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dcngan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Setiap badan karena kelalaiannya mengakibatkan pelanggaran

alas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),

Pasal 24, Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan

selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan

dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan harga tertinggi sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

PRESIDEN

Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi ketentuan Undang-undang ini.

Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dipenuhi oleh suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, maka izin usaha badan tersebut dicabut.

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan di bidang perumahan dan permukiman yaang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini.

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan (Lembaran

PRESIDEN

Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1. menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 261 1) dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1992

INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1992

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN