Peraturan Menteri Nomor 04-permen-m-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di provinsi.
4. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
5. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian, pemerintah provinsi, dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan Dekonsentrasi lingkup Kementerian.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi, meliputi: a. pendataan dan monitoring pembangunan perumahan; b. sosialisasi kebijakan bidang perumahan.

(1) Gubernur MENETAPKAN perangkat pengelola keuangan setelah menerima pelimpahan wewenang dari Kementerian dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. (2) Perangkat pengelola keuangan merupakan Pejabat Inti SKPD Provinsi. (3) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Bendahara Pengeluaran. (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja adalah Kepala SKPD Provinsi. (5) Kepala SKPD Provinsi MENETAPKAN Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi. (6) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (2) dan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana ayat (5) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) SKPD Provinsi yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi. (2) Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD Provinsi. (3) Kepala SKPD Provinsi MENETAPKAN Petugas Unit Akuntansi.

(4) Petugas Unit Akuntansi sebagaimana pada ayat (3) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Kepala SKPD Provinsi MENETAPKAN 2 (dua) Tim Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. (3) Anggota sebagaimana pada ayat (2), untuk kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan untuk kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b cukup dari pemerintah provinsi. (4) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) bekerja sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan. (5) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) untuk tugas dan tanggung jawab sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan Dekonsentrasi selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010. (2) Pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan diselenggarakan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) Pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan,

disetor ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi belum dihibahkan. (2) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi terdapat sisa dana yang sudah ditarik dari kas negara dan tidak digunakan pada akhir tahun anggaran, disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD Provinsi meliputi: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; c. laporan teknis. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan keuangan, dan laporan barang. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. (5) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari laporan pelaksanaan, laporan pendataan dan monitoring, dan laporan sosialisasi. (6) Laporan pelaksanaan memuat hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi meliputi: hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi. (7) Laporan pendataan dan monitoring memuat hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan monitoring pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

(8) Laporan sosialisasi memuat hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan bidang perumahan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

(1) Tim Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan teknis berupa laporan pendataan dan monitoring serta laporan sosialisasi kepada SKPD Provinsi paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir. (2) SKPD Provinsi harus memeriksa laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memberikan persetujuan.

(1) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah, dan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. (2) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah. (3) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan teknis untuk laporan pelaksanaan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah. (4) SKPD Provinsi menyampaikan laporan teknis untuk laporan pendataan dan monitoring, serta laporan sosialisasi setelah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah.

(1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan teknis sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi. (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi dan pelatihan, asistensi, dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian. (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan Dekonsentrasi agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.

(1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan Dekonsentrasi yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pemeriksaan dekonsentrasi dilakukan oleh pemeriksa internal kementerian dan/atau pemeriksa eksternal Pemerintah. (2) Pemeriksa internal sebagaimana pada ayat (1) adalah Inspektorat Kementerian.

(3) Pemeriksa eksternal sebagaimana pada ayat (1) adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA (BPK-RI). (4) Inspektorat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada dan/atau bekerjasama dengan pihak pemeriksa lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2010 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR