SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

2. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia

Jakarta diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam undang-undang ini.

(2) Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia

Jakarta yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kedudukan, pembagian Wilayah, penyelenggaraan pemerintahan, perangkat pemerintahan, dan pembiayaannya.

KEDUDUKAN

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Negara.

Ibukota Negara Republik Indonesia adalah (daerah khusus yang selanjutnya disebut Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perundang-undangan PeraturanPasal 5

(1) Daerah Khusus Ibukota Jakartaditjen adalah Daerah Tingkat I yang batas-batasnya

sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa;

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam

peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagi dalam Wilayah-wilayah

Kotamadya.

(2) Wilayah Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.

(3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Wilayah-wilayah Kelurahan.

(1) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Wilayah Kotamadya

dan Wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pembentukan, nama, dan batas Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Perundang-undangan

Pasal 9 (1) Gubernur Kepala Daerah disamping,Peraturan menyelenggarakan hak, wewenang, dan

kewajiban sebagaimana diaturditjen dalam Pasal 22 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, juga menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus.

(2) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) Pasal ini merupakan akibat langsung dari kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara.

(1) Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Gubernur Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Presiden.

(2) Dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal ini, Gubernur Kepala Daerah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disetujui Presiden.

(2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,

pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dan bimbingan Departemen, Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah lainnya serta adanya koordinasi dengan Daerah sekitarnya.

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipilih dan diangkat seorang Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 (1) Gubernur Kepala Daerah dalam Perundang-undanganmenjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil

Gubernur Kepala Daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturanperaturan perundang-undangan yang berlaku. ditjen

(2) Wakil Gubernur Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab

kepada Gubernur Kepala Daerah.

(3) Pembidangan tugas Wakil Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat yang bergerak dalam bidang

legislatif, di Daerah Khusus Ibukota Jakarta disusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan memperhatikan hususan Ibukota Negara sebagai Daerah Tingkat I.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Wilayah Kotamadya dikepalai oleh Walikotamadya.

(2) Walikotamadya dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung

kepada Gubernur Kepala Daerah.

(3) Walikotamadya dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil

Walikotamadya.

(4) Wakil Walikotamdaya dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada

Walikotamadya.

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan sebagai wadah komunikasi timbal balik pada tingkat Kotamadya, dibentuk Lembaga Musyawarah Kota yang keanggotaannya terdiri dari organisasi kekuatan sosial politik, ABRI, dan unsur pemerintah yang selanjutnya diatur oleh Menteri.

Pembentukan dan pengembangan perangkat Wilayah dan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota JakartaPerundang-undangandilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kedudukan, dan fungsinya sebagai Ibukota Negara. Peraturan ditjen BAB VI PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat khusus

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat

khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyediakan biaya dalam Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan dari :

• Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 117);

• Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2671); tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. BABPerundang-undanganVIII KETENTUAN PENUTUP Peraturan ditjen Pasal 20 Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 117), dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2671), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1990

INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1990

MOERDIONO Perundang-undangan Peraturan ditjen

www.djpp.depkumham.go.id