PENATAAN RUANG

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan,

PRESIDEN

dan ruang udara sebagai. satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

1. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

2. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

5. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.

6. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi ulama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

7. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

8. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

9. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

PRESIDEN

1. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Penataan ruang berasaskan:

• pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;

• keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Penataan ruang bertujuan:

• terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

• terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya;

• tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

1. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;

2. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

3. meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk

PRESIDEN

meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

1. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

2. mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan kcamanan.

(1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk

pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

(2) Setiap orang berhak untuk:

• mengetahui rencana tata ruang;

• berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

• memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

(1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara

kualitas ruang.

(2) Setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang

telah ditetapkan.

PRESIDEN

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Pertama Umum

(1) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi

kawasan lindung dan kawasan budi daya.

(2) Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi ruang

wilayah Nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

(3) Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan

melipuli kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

(1) Penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan.

(2) Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dikoordinasikan penyusunannya oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk ketentuan dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang

PRESIDEN

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(3) Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu

wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dikoordinasikan penyusunannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk kemudian dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

(1) Penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, di samping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penataan ruang lautan dan penataan ruang udara di luar

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur secara terpusat dengan undang-undang.

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan, penataan ruang kawasan

perkotaan, dan penataan ruang kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

(2) Penataan ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan

diselenggarakan untuk:

• mencapai tata ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia;

PRESIDEN

• meningkatkan fungsi kawasan perdesaan dan fungsi kawasan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkcmbangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat;

• mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.

(3) Penataan ruang kawasan tertentu diselenggarakan untuk:

• mengembangkan tata ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

• meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya;

• mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

(4) pengelolaan kawasan tertentu diselenggarakan oleh Pemerintah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan

Pasal 10 dilakukan dengan memperhatikan:

• lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antar lingkungan;

• tahapan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan.

PRESIDEN

(1) Penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan peran serta

masyarakat.

(2) Tata cara dan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan

ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Perencanaan

(1) Pcrencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur

penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Rencana tata ruang ditinjau kembali dan atau disempurnakan

sesuai dengan jenis perencanaannya secara berkala.

(3) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (3).

(4) Ketcntuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali

dan atau penyempurnaan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan

• keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya,

PRESIDEN

serta fungsi pertahanan keamanan;

• aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang.

(2) Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan

pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

(3) Perencanaan tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan

keamanan sebagai subsistem perencanaan tata ruang, tata cara penyusunannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program

pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang.

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

(1) Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan:

• pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

• perangkat tingkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati, hak penduduk sebagai warganegara.

PRESIDEN

(2) Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna

air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pengendalian

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam

bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

(2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Rencana tata ruang dibedakan atas:

• Rencana Tata Ruang wilayah Nasional;

• Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

• Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah TingkaL II.

PRESIDEN

(2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah negara Indonesia, peta wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, peta wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II, dan peta wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II, yang tingkat ketelitiannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(1) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional merupakan strategi dan

arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara, yang meliputi:

• tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;

• struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional;

• kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu.

(2) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional berisi:

• penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional;

• norma dan kriteria pemanfaatan ruang;

• pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

• perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional;

• mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara wilayah serta keserasian antar sektor;

• pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;

PRESIDEN

• penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

(4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Nasional adalah 25

tahun.

(5) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

(1) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Dacrah Tingkat I merupakan

penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, yang meliputi :

• tujuan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;

• stuktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

• pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

(2) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I berisi:

• arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;

• arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;

• arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnya;

• arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;

PRESIDEN

• arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;

• arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;

• arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

(3) Rcncana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I menjadi

pedoman untuk:

• perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

• mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Propinsi Daerah Tingkat I serta keserasian antar sektor;

• pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;

• penataan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

(4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I adalah 15 tahun.

(5) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan

dengan peraturan daerah.

(1) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ke dalam strategi pelaksanaan

PRESIDEN

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi:

• tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;

• rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II;

• rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

• pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.

(2) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II berisi:

• pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;

• pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;

• sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;

• sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, prasarana pengelolaan lingkungan;

• penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

(3) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II menjadi pedoman untuk:

• perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

• mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan

PRESIDEN

perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II serta keserasian antar sektor;

• penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

• penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

• pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

(4) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

(5) Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II adalah 10 tahun.

(6) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II ditetapkan dengan peraturan daerah.

(1) Rencana tata ruang kawasan perdesaan dan rencana tata ruang

kawasan perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

(2) Rencana tata ruang kawasan tertentu dalam rangka penataan

ruang wilayah nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan atau Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Ketentuan lebihlanjut mengenai penetapan kawasan, pedoman,

tata cara, dan lain-lain yang diperlukan bagi penyusunan rencana tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk:

• mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang;

• mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang.

Pemerintah menyelenggarakan pembinaan dengan:

• mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
• menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan.

(1) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata

Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dinyatakan batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

(2) Apabila izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

PRESIDEN

dibuktikan telah diperoleh dengan iktikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak.

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan penataan

ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1.

(2) Untuk Daerah Khusus lbukota Jakarta, pelaksanaan penataan

ruang dilakukan Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Departemen, Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah lainnya serta koordinasi dengan Daerah sekitarnya sesuai dengan ketcntuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus lbukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

(3) Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdapat hal-hal yang tidak dapat diselesaikan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, maka diperlukan pertimbangan dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

menyelenggarakan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

(2) Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) terdapat hal-hal yang tidak dapat diselesaikan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka diperlukan pertimbangan dan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

PRESIDEN

(1) Presiden menunjuk seorang Menteri yang bertugas

mengkoordinasikan penataan ruang.

(2) Tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk

pengendalian perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya yang berskala besar dan berdampak penting.

(3) Perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Penetapan mengenai perubahan fungsi ruang sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar dalam peninjauan kembali Rencana tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

PRESIDEN

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Ordonansi Pembentukan Kota (Stadsvormingsordonnantie Staatsblad Tahun 1948 Nomor 168, Keputusan Letnan Gubernur Jenderal tanggal 23 Juli 1948 no. 13) dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1992 ]

INDONESIA

ttd

SOEHARTO

PRESIDEN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1992

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN