PREAMBLE

PERMEN_HUT_P58MENHUTII2006_2006

Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

www.hukumonline.com

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.58/MENHUT-II/2006 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENSTRA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN

2005-2009

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

• bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2005 tanggal 14 Februari 2005;

• bahwa berdasarkan hasil telaahan sasaran strategis dari Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005- 2009 oleh masing-masing Eselon I lingkup Departemen Kehutanan, maka direkomendasikan untuk dilakukan penyempurnaan;

• bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas maka hasil penyempurnaan, Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 dimaksud dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Perencanaan Kehutanan;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;

13. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

14. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;

1 / 3

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2006, tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kehutanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA:

Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009, selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA:

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan) disusun sebagai acuan bagi:

• Penyusunan Renstra Unit Eselon I/II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan;

• Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan dan Rencana Kerja setiap unit instansi lingkup Departemen Kehutanan;

• Penyusunan Rencana/Program Pembangunan Daerah Bidang Kehutanan;

• Koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor antar instansi Kehutanan Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten);

• Pengendalian kegiatan pembangunan lingkup Departemen Kehutanan.

KETIGA:

Memerintahkan kepada Eselon I dan Eselon II Lingkup Departemen Kehutanan untuk:

• Menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan) ke dalam Rencana Strategis unit kerja masing-masing;

• Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerjanya berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun.

KEEMPAT:

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut- II/2005 tanggal 14 Februari 2005 tidak berlaku lagi.

KELIMA:

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

2 / 3

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Pada Tanggal 30 Agustus 2006

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

H.M.S. KABAN, SE, M.Si.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Keuangan;

3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;