Pasal 10

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan, penataan ruang kawasan

perkotaan, dan penataan ruang kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

(2) Penataan ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan

diselenggarakan untuk:

• mencapai tata ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia;

PRESIDEN

• meningkatkan fungsi kawasan perdesaan dan fungsi kawasan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkcmbangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat;

• mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.

(3) Penataan ruang kawasan tertentu diselenggarakan untuk:

• mengembangkan tata ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

• meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya;

• mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

(4) pengelolaan kawasan tertentu diselenggarakan oleh Pemerintah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.