Pasal 20

(1) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional merupakan strategi dan

arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara, yang meliputi:

• tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;

• struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional;

• kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu.

(2) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional berisi:

• penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional;

• norma dan kriteria pemanfaatan ruang;

• pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

• perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional;

• mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara wilayah serta keserasian antar sektor;

• pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;

PRESIDEN

• penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

(4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Nasional adalah 25

tahun.

(5) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.