PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

(1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi, Desentralisasi, Tugas Pembantuan, Otonomi Daerah, Daerah Otonom, dan Wilayah Administrasi adalah sama dengan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

(2) Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan

Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(3) Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

(4) Kotamadya/Kabupaten administrasi adalah wilayah kerja perangkat

Propinsi yang terdiri atas wilayah Kecamatan dan Keluraham.

(5) Dewan Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah mitra kerja

Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan operasional pemerintahan, yang selanjutnya disebut Dewan Kota/Kabupaten.

(6) Dewan Kelurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

(1) Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan

berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-undang ini.

(2) Aspek-aspek pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kedudukan, pembagian wilayah, kewenangan pemerintahan, bentuk dan susunan pemerintahan, pembiayaan, dan kerja sama antar Daerah.

PRESIDEN

KEDUDUKAN

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pusat pemerintahan negara.

(1) Otonomi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diletakkan pada

lingkup Propinsi.

(2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

(1) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki batas-batas:

• sebelah Utara dengan Laut Jawa;
• sebelah Timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
• sebelah Selatan dengan Kota Depok;
• sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan

dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

(1) Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagi dalam

Kotamadya dan Kabupaten Administrasi.

(2) Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dibagi dalam

Kecamatan.

(3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Kelurahan.

PRESIDEN

Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kotamadya

serta Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kecamatan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kelurahan

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Kewenangan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

(3) Kewenangan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

mencakup kewenangan dalam menetapkan seluruh kebijakan pemerintahan Daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melimpahkan

kewenangan yang luas kepada Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(1) Kewenangan Pemerintahan Kotamadya dan Kabupaten Administrasi

mencakup kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional

PRESIDEN

dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas :

• penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan;
• perencanaan dan pelaksanaan program penyelenggaraan jasa perkotaan, sarana, dan prasarana Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
• perencanaan program pelayanan masyarakat;
• penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak didelegasikan kepada Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
• pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat;
• perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban;
• pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
• perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
• pemeliharaan kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
• pengelolaan sumber daya kelautan sesuai dengan kewenangannya;
• perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan wisata laut; dan
• kewenangan lain yang dilimpahkan kemudian.

(2) Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi melimpahkan

kewenangan yang luas kepada Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(1) Kewenangan Pemerintah Kecamatan mencakup pelaksanaan

pelayanan masyarakat yang terdiri atas :

• penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya;
• pemeliharaan prasarana umum dan fasilitas pelayanan masyarakat;
• pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban;
• pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; dan
• pembinaan pemerintahan Kelurahan.

PRESIDEN

(2) Pemerintah Kecamatan melimpahkan kewenangan secara luas

kepada Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Keluarahan mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat terdiri atas :

• penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya;
• penyusunan dan penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tumbuh atas inisiatif masyarakat;
• pemeliharaan terciptanya ketenteraman dan ketertiban; dan
• pelaksanaan program dan kegiatan perberdayaan masyarakat.

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.

(2) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas

Gubernur dan perangkat Daerah.

(3) Di Kotamadya dibentuk Pemerintah Kotamadya dan Dewan Kota.

(4) Di Kabupaten Administrasi dibentuk Pemerintah Kabupaten

Administrasi dan Dewan Kabupaten.

(5) Di Kecamatan dibentuk Pemerintah Kecamatan.

(6) Di Kelurahan dibentuk Pemerintah Kelurahan dan Dewan

Kelurahan.

Bagian Kedua

PRESIDEN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(1) Untuk melaksanakan fungsi legislatif Daerah, dibentuk Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta memberikan persetujuan terhadap calon Walikotamadya/Bupati yang diajukan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Gubernur dan Wakil Gubernur

(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlaku pula bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah

ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikonsultasikan dengan Presiden.

Bagian Keempat Perangkat Propinsi

(1) Perangkat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas

Sekretaris Propinsi, Dinas Propinsi, Kotamadya, Kabupaten Administrasi, dan lembaga teknis lainnya.

(2) Segala ketentuan tentang perangkat Propinsi berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sekretariat Daerah Propinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan

pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3) Sekretaris Daerah Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.

(4) Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris

Wilayah Administrasi.

PRESIDEN

(1) Dinas Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi.

(2) Dinas Propinsi dipimpin oleh Kepala Dinas oleh Gubernur dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Propinsi.

(3) Kepala Dinas Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah propinsi.

(1) Kotamadya/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh

Walikotamadya/Bupati.

(2) Walikotamadya/Bupati diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan

pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3) Walikotamadya/Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

seorang Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati.

(4) Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati diangkat oleh Gubernur dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(5) Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati bertanggung jawab kepada

Walikotamadya/Bupati.

Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan.

(1) Perangkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi terdiri atas

Sekretariat Kotamadya/Kabupaten Administrasi, suku dinas, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga teknis lainnya.

(2) Sekretariat Kotamadya/kabupaten Administrasi dipimpin oleh

Sekretaris Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

(3) Sekretaris Kotamadya/Kabupaten Administrasi diangkat oleh

Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan usul Walikotamadya/Bupati.

PRESIDEN

(1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh seorang Wakil

Camat.

(2) Camat dan Wakil Camat diangkat oleh Walikotamadya/Bupati dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3) Camat bertanggung jawab kepada Walikotamadya/Bupati.

(4) Wakil Camat bertanggung jawab kepada Camat.

(1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh seorang Wakil

Lurah.

(2) Lurah dan Wakil Lurah diangkat oleh Walikotamadya/Bupati dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.

(4) Wakil Lurah bertanggung jawab kepada Lurah.

(1) Susunan organisasi perangkat Daerah Propinsi, Kotamadya, dan

Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah Propinsi,

Kotamadya, dan Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan

(1) Untuk membantu Walikotamadya/Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi, dibentuk Dewan Kota/Kabupaten.

(2) Dewan Kota/Kabupaten adalah mitra kerja Pemerintah

Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan operasional Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

(3) Dewan Kota/Kabupaten mempunyai tugas untuk menampung

aspirasi masyarakat, memberi masukan kepada Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, menjelaskan kebijakan

PRESIDEN

Pemerintah kepada masyarakat, dan ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

(4) Dalam melaksankaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Dewan Kota/Kabupaten mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan pernyataan pendapat.

(5) Anggota Dewan Kota/Kabupaten dipilih oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dari tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Dewan Kelurahan.

(6) Jumlah Anggota Dewan Kota/Kabupaten sama dengan jumlah

Kecamatan yang ada di Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

(1) Untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kelurahan, dibentuk Dewan Kelurahan.

(2) Anggota Dewan Kelurahan dipilih oleh Ketua Rukun Warga dari

tokon masyarakat Kelurahan yang jumlah anggotanya sama dengan jumlah Rukun Warga yang terdapat di Kelurahan.

(3) Dewan Kelurahan mempunyai tugas untuk menampung aspirasi

warga Kelurahan, memberikan usul dan saran kepada Lurah tentang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, menjelaskan kebijakan Pemerintah Kelurahan kepada warga Kelurahan, membantu Lurah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan mengajukan calon anggota dewan Kota/Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah melalui Kecamatan masing-masing.

Pengaturan lebih lanjut tentang Dewan Kota/kabupaten dan Dewan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.

PEMBIAYAAN

(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

keuangan Daerah berlaku pula bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Selain ketentuan ayat (1), pemerintah dapat menetapkan pengaturan

di bidang pembiayaan yang khusus berlaku bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PRESIDEN

(3) Kewenangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(3), terdiri atas :

• anggaran belanja setiap Kotamadya dan Kabupaten Administrasi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khsusus Jakarta; dan
• pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilaksanakan oleh Walikotamadya/Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) huruf a dan b ditetapkan

dengan Surat Keputusan Gubernur.

(1) Semua ketentuan tentang kerja sama antar-Daerah berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat

membentuk lembaga bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk mengelola kawasan secara terpadu.

(1) Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berlaku juga kawasan otorita, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan kehutanan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, kawasan kepulauan, dan kawasan lain yang sejenis.

(2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PRESIDEN

(1) Kecamatan Kepulauan Seribu ditingkatkan statusnya menjadi

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(2) Peningkatan status, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.

Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Undang-undang ini.

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap sebagai Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wakil Gubernur, Walikotamadya, Wakil Walikotamadya, Camat, Wakil Camat, dan Lurah beserta perangkatnya yang ada, pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap melaksanakan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini.

PRESIDEN

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430).

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini

sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak Undang-undang ini ditetapkan.

(2) Pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan secara efektif

selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1999

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1999

,

ttd.

MULADI

PRESIDEN