Pasal 30

(1) Semua ketentuan tentang kerja sama antar-Daerah berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat

membentuk lembaga bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk mengelola kawasan secara terpadu.