Pasal 29

(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

keuangan Daerah berlaku pula bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Selain ketentuan ayat (1), pemerintah dapat menetapkan pengaturan

di bidang pembiayaan yang khusus berlaku bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PRESIDEN

(3) Kewenangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(3), terdiri atas :

• anggaran belanja setiap Kotamadya dan Kabupaten Administrasi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khsusus Jakarta; dan
• pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilaksanakan oleh Walikotamadya/Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) huruf a dan b ditetapkan

dengan Surat Keputusan Gubernur.