Pasal 10

(1) Kewenangan Pemerintahan Kotamadya dan Kabupaten Administrasi

mencakup kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional

PRESIDEN

dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas :

• penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan;
• perencanaan dan pelaksanaan program penyelenggaraan jasa perkotaan, sarana, dan prasarana Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
• perencanaan program pelayanan masyarakat;
• penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak didelegasikan kepada Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
• pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat;
• perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban;
• pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
• perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
• pemeliharaan kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
• pengelolaan sumber daya kelautan sesuai dengan kewenangannya;
• perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan wisata laut; dan
• kewenangan lain yang dilimpahkan kemudian.

(2) Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi melimpahkan

kewenangan yang luas kepada Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.