Pasal 28

(1) Pemerintah daerah dapat menetapkan suatu lingkungan

permukiman sebagai permukiman kumuh yang tidak layak huni.

(2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat mengupayakan

langkah-langkah pelaksanaan program peremajaan lingkungan kumuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.