Pasal 25

(1) Pembangunan lingkungan siap bangun yang dilakukan masyarakat

pemilik tanah melalui konsolidasi tanah dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 7, dapat dilakukan secara bertahap yang meliputi kegiatan-kegiatan:

PRESIDEN

• pematangan tanah;

• penataan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah;

• penyediaan prasarana lingkungan;

• penghijauan lingkungan;

• pengadaan tanah untuk sarana lingkungan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud data ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.