Pasal 45

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah; b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah; d. peraturan zonasi untuk PKN, PKL dan PKLp, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya. e. peraturan zonasi untuk PPK, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.