PANAS BUMI

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air

panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang

secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas

Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

1. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang

didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis

dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi,

geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber

daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja.

1. Eksplorasi …

PRESIDEN

1. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi,

geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi

yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi

geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan

potensi Panas Bumi.

1. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas

Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang

berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi,

termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat

dieksploitasi.

1. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu

yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi,

pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas

Bumi.

1. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan

eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi.

1. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah

izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.

1. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah

Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.

1. Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia adalah seluruh

wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.

1. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan

atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu

Wilayah Kerja.

1. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang

diperoleh dari Usaha Pertambangan Panas Bumi.

1. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang

ditemukan dalam fluida dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai

pada kegiatan pengusahaan Panas Bumi serta tidak memerlukan

penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam

proses penambangan mineral lainnya.

1. Pemanfaatan ...

PRESIDEN

1. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau

fluida Panas Bumi untuk keperluan nonlistrik, baik untuk kepentingan

umum maupun untuk kepentingan sendiri.

1. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha

pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik

untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang terdiri atas Presiden dan para

menteri yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Panas Bumi.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom

yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumi menganut asas manfaat,

efisiensi, keadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber

daya, keterjangkauan, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada

kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan

hidup, serta kepastian hukum.

Penyelenggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumi bertujuan:

• mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk

menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai

tambah secara keseluruhan; dan

• meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat untuk mendorong

pertumbuhan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat.

PRESIDEN

(1) Panas Bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam Wilayah

Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia merupakan kekayaan

nasional, yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan Pertambangan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Semua data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam

IUP merupakan data milik negara dan pengaturan pemanfaatannya

dilakukan oleh Pemerintah.

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi

meliputi:

• pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan Panas

Bumi;

• pembuatan kebijakan nasional;

• pembinaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi pada

wilayah lintas provinsi;

• pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi pada wilayah

lintas provinsi;

• pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi;

• inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas

Bumi nasional.

Bagian …

PRESIDEN

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Kewenangan Provinsi

(1) Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi

meliputi:

• pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di bidang

pertambangan Panas Bumi;

• pembinaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi

di wilayah lintas kabupaten/kota;

• pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di

wilayah lintas kabupaten/kota;

• pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah

lintas kabupaten/kota;

• inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan

Panas Bumi di provinsi.

(2) Kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewenangan Kabupaten/Kota

(1) Kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan Panas

Bumi meliputi:

• pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di bidang

pertambangan Panas Bumi di kabupaten/kota;

• pembinaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di

kabupaten/kota;

• pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di

kabupaten/kota;

• pengelolaan …

PRESIDEN

• pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di

kabupaten/kota;

• inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan

Panas Bumi di kabupaten/kota;

• pemberdayaan masyarakat di dalam ataupun di sekitar Wilayah Kerja

di kabupaten/kota.

(2) Kewenangan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha diumum-kan secara

terbuka.

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan

masing-masing melakukan penawaran Wilayah Kerja dengan cara lelang.

(2) Batas dan luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai pedoman, batas, koordinat, luas wilayah, tata cara,

dan syarat-syarat mengenai penawaran, prosedur, penyiapan dokumen

lelang, dan pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesatu

Kegiatan Operasional

(1) Kegiatan operasional Panas Bumi meliputi:

• Survei ...

PRESIDEN

• Survei Pendahuluan;

• Eksplorasi;

• Studi Kelayakan;

• Eksploitasi; dan

• Pemanfaatan.

(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan

masing-masing melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a.

(3) Pemerintah dapat menugasi pihak lain untuk melakukan Survei

Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan

oleh Pemerintah.

(5) Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Badan Usaha.

(6) Pemanfaatan Langsung yang berkaitan dengan pemanfaatan energi Panas

Bumi diatur dengan peraturan pemerintah.

(7) Pemanfaatan tidak langsung yang berkaitan dengan pemanfaatan energi

Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum atau

kepentingan sendiri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.

Bagian Kedua

Pengusahaan

(1) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi meliputi:

• Eksplorasi;

• Studi Kelayakan; dan

• Eksploitasi.

(2) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara terpadu atau dalam satu kesatuan atau dalam keadaan

tertentu dapat dilakukan secara terpisah.

(3) Pengusahaan ...

PRESIDEN

(3) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP dari Menteri,

Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-

masing.

Dalam melaksanakan pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, Badan Usaha harus mengikuti kaidah-kaidah

keteknikan, kemampuan keuangan dan pengelolaan yang sesuai dengan standar

nasional, serta menjunjung tinggi etika bisnis.

(1) Luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi yang dapat diberikan untuk satu

IUP Panas Bumi tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.

(2) Badan Usaha wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau

seluruhnya dari Wilayah Kerja kepada Pemerintah atau Pemerintah

Daerah.

(3) Ketentuan mengenai luas Wilayah Kerja yang dapat dipertahankan pada

tahap Eksploitasi dan perubahan Luas Wilayah IUP pada setiap tahapan

Usaha Pertambangan Panas Bumi diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Eksplorasi dan Eksploitasi

(1) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi

dan Eksploitasi kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai

dengan kewenangan masing-masing yang mencakup rencana kegiatan dan

rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan.

(2) Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tahun ke tahun

sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Bagian ...

PRESIDEN

Bagian Keempat

Pemanfaatan Mineral Ikutan

Pemanfaatan Mineral Ikutan yang terkandung dalam Panas Bumi dapat

dilakukan secara komersial oleh pemegang IUP atau pihak lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dilaksanakan di dalam

Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi Indonesia.

(2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(3) Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di :

• tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum,

sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah

milik masyarakat adat;

• lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;

• bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;

• bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan

sekitarnya;

• tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam

hal diperoleh izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat dan

perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pasal 17 ...

PRESIDEN

(1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah hak, tanah negara, atau

kawasan hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang IUP yang bersangkutan

wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak

atau pemakai tanah di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi

yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak

atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan pemegang IUP untuk

melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi di atas tanah yang

bersangkutan apabila:

• sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau

salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan

yang akan dilakukan;

• dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang

disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(1) Dalam hal pemegang IUP telah diberi Wilayah Kerja, terhadap bidang-

bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha dan areal

pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga

bidang tanah tersebut.

(2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi areal yang luas di atas tanah negara, bagian-bagian tanah yang

belum digunakan untuk kegiatan usaha dapat diberikan kepada pihak lain

oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria

atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah

mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 20 ...

PRESIDEN

Penyelesaian penggunaan tanah hak dan tanah negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

PERIZINAN

(1) IUP dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai

dengan kewenangan masing-masing.

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan

sekurang-kurangnya:

• nama penyelenggara;

• jenis usaha yang diberikan;

• jangka waktu berlakunya izin;

• hak dan kewajiban pemegang izin usaha;

• Wilayah Kerja; dan

• tahap pengembalian Wilayah Kerja.

(3) Setiap IUP yang telah diberikan wajib digunakan sesuai dengan

peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat

(2).

(4) IUP dapat dialihkan kepada Badan Usaha afiliasi dengan persetujuan

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan

masing-masing.

(1) Jangka waktu IUP terdiri atas:

• jangka waktu Eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak

IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali

masing-masing selama 1 (satu) tahun;

• jangka waktu Studi Kelayakan berlaku paling lama 2 (dua) tahun

sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir;

• jangka …

PRESIDEN

• jangka waktu Eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun

sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang.

(2) Pemegang IUP dapat mengajukan perpanjangan waktu izin Eksploitasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Menteri, Gubernur,

dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing paling

cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin

Eksploitasi berakhir.

(3) Dalam hal tidak melaksanakan kegiatan Eksploitasi dalam jangka waktu

paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir,

pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.

IUP berakhir karena:

• habis masa berlakunya;

• dikembalikan;

• dibatalkan; atau

• dicabut.

(1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis

kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangan masing-masing disertai alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah

setelah disetujui oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai

dengan kewenangan masing-masing.

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan

masing-masing dapat mencabut IUP apabila pemegang IUP:

• melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang

tercantum dalam IUP; atau

• tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-

undang ini.

(2) Sebelum …

PRESIDEN

(2) Sebelum melaksanakan pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan

masing-masing terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka

waktu 6 (enam) bulan pada pemegang IUP untuk memenuhi persyaratan

yang ditetapkan.

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan

permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan

IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

(1) Dalam hal IUP berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25, pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan segala

kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap

telah dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, Gubernur,

dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan

masing-masing menetapkan persetujuan pengakhiran IUP setelah

pemegang IUP melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan

di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Bagian Kesatu

Hak Pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi

Pemegang IUP berhak :

• melakukan …

PRESIDEN

• melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi berupa Eksplorasi,

Studi Kelayakan, dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya;

• menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) selama jangka waktu berlakunya IUP di Wilayah Kerjanya;

• dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pertambangan Panas Bumi

Pemegang IUP wajib:

• memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang

keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta

memenuhi standar yang berlaku;

• mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan

penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan

melakukan reklamasi;

• mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan

rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;

• memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;

• memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan

kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;

• melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

setempat;

• memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan

pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Menteri,

Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-

masing.

BAB X ...

PRESIDEN

(1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• pajak;

• bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor;

• pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• pungutan negara berupa Iuran Tetap dan Iuran Produksi serta

pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

• bonus.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan

pemerintah.

(5) Penerimaan negara berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

merupakan penerimaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

pembagiannya sebagai berikut.

• Penerimaan negara berupa pajak, pembagiannya ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku;

• Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Tetap dan

Iuran Produksi, pembagiannya ditetapkan dengan perimbangan 20%

(dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh

persen) untuk Pemerintah Daerah.

(6) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b

dibagi dengan perincian sebagai berikut:

• provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);

PRESIDEN

• kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);

• kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar

32% (tiga puluh dua persen).

(1) Tanggung jawab pembinaan dan pengawasan atas pekerjaan dan

pelaksanaan kegiatan usaha terhadap ditaatinya ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku berada pada Menteri, Gubernur, dan

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan

penyelenggaraan Usaha Pertambangan Panas Bumi di wilayahnya masing-

masing setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

• Eksplorasi;

• Eksploitasi;

• keuangan;

• pengolahan data Panas Bumi;

• konservasi bahan galian;

• keselamatan dan kesehatan kerja;

• pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;

• pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang

bangun dalam negeri;

• pengembangan tenaga kerja Indonesia;

• pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;

• penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan Panas

Bumi;

• kegiatan lain di bidang kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi

sepanjang menyangkut kepentingan umum;

• pengelolaan ...

PRESIDEN

• pengelolaan Panas Bumi;

• penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.

PENYIDIKAN

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

meliputi kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi diberi wewenang

khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas

Bumi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang

diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan Usaha

Pertambangan Panas Bumi;

• melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga

melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas

Bumi;

• memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau

tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan Usaha Pertambangan

Panas Bumi;

• menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk

melakukan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Pertambangan Panas

Bumi;

• melakukan ...

PRESIDEN

• melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan Usaha

Pertambangan Panas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan

yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

• menyegel dan/atau menyita alat kegiatan Usaha Pertambangan Panas

Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat

bukti;

• mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan-nya

dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan Usaha

Pertambangan Panas Bumi; atau

• menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan

Usaha Pertambangan Panas Bumi.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghenti-kan

penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan

tindak pidana.

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tanpa

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan

paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 36 ...

PRESIDEN

Pemegang IUP yang dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya tanpa

menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Setiap orang yang mengganggu atau merintangi kegiatan Usaha Pertambangan

Panas Bumi dari pemegang IUP sehingga pemegang IUP terhambat dalam

melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 adalah

pelanggaran.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan

Pasal 37 dilakukan oleh Badan Usaha, ancaman pidana denda yang dijatuhkan

kepada Badan Usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana

denda.

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pelaku

tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

• perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

• perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

• kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XIV ...

PRESIDEN

Pada saat undang-undang ini berlaku, semua kontrak kerja sama pengusahaan

sumber daya Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang

ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak.

Pada saat undang-undang ini berlaku pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan kontrak kerja sama pengusahaan pertambangan Panas Bumi yang

ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini dialihkan kepada

Pemerintah.

Dengan berlakunya undang-undang ini, segala ketentuan yang bertentangan

dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 2003

INDONESIA,

ttd.