Pasal 24

(1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis

kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangan masing-masing disertai alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah

setelah disetujui oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai

dengan kewenangan masing-masing.