Pasal 25

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan

masing-masing dapat mencabut IUP apabila pemegang IUP:

• melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang

tercantum dalam IUP; atau

• tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-

undang ini.

(2) Sebelum …

PRESIDEN

(2) Sebelum melaksanakan pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan

masing-masing terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka

waktu 6 (enam) bulan pada pemegang IUP untuk memenuhi persyaratan

yang ditetapkan.