Pasal 19

(1) Dalam hal pemegang IUP telah diberi Wilayah Kerja, terhadap bidang-

bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha dan areal

pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga

bidang tanah tersebut.

(2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi areal yang luas di atas tanah negara, bagian-bagian tanah yang

belum digunakan untuk kegiatan usaha dapat diberikan kepada pihak lain

oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria

atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah

mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 20 ...

PRESIDEN