Pasal 21

(1) IUP dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai

dengan kewenangan masing-masing.

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan

sekurang-kurangnya:

• nama penyelenggara;

• jenis usaha yang diberikan;

• jangka waktu berlakunya izin;

• hak dan kewajiban pemegang izin usaha;

• Wilayah Kerja; dan

• tahap pengembalian Wilayah Kerja.

(3) Setiap IUP yang telah diberikan wajib digunakan sesuai dengan

peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat

(2).

(4) IUP dapat dialihkan kepada Badan Usaha afiliasi dengan persetujuan

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan

masing-masing.