Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN EKONOMI KREATIF

(1) Badan Ekonomi Kreatif adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. (2) Badan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala. (3) Dalam memimpin Badan Ekonomi Kreatif Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Wakil Kepala.

Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam merumuskan, MENETAPKAN, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio; b. perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio; e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio; f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan PRESIDEN yang terkait dengan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Badan Ekonomi Kreatif dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

(1) Badan Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Sekretariat Utama; d. Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan; e. Deputi Akses Permodalan; f. Deputi Infrastruktur; g. Deputi Pemasaran; h. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi; i. Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah; dan j. Inspektorat. (2) Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.

(1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; b. koordinasi, penyusunan rencana dan program di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan kemasyarakatan; e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Biro Hukum dan Komunikasi Publik; dan c. Biro Umum dan Kepegawaian.

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan manajemen pengendalian, akuntansi dan pelaporan keuangan serta tata kelola perbendaharaan dan verifikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan rencana program dan manajemen pengendalian; dan c. pelaksanaan akuntansi, evaluasi dan pelaporan keuangan, tata kelola perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan verifikasi.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Pemantuan dan Evaluasi; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, serta penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi penyusunan rencana program, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, rencana kerja, rencana kerja tahunan; dan b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penyesuaian anggaran.

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Rencana Program; dan b. Subbagian Penganggaran.

(1) Subbagian Rencana Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi penyusunan rencana program, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, rencana kerja, rencana kerja tahunan.

(2) Subbagian Penganggaran melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan dan koordinasi penyusunan dan penyesuaian anggaran.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 19, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan keuangan; b. pelaksanaan verifikasi realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan c. pelaksanaan penataan pengelolaan perbendaharaan, dan penyelesaian kerugian keuangan Negara, serta penatausahaan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi Anggaran; dan b. Subbagian Perbendaharaan.

(1) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan keuangan, verifikasi realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penataan pengelolaan perbendaharaan, dan penyelesaian kerugian keuangan Negara, serta penatausahaan keuangan.

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaanpemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, Indikator Kinerja Utama, serta rekomendasi hasil pemantauan; b. pelaksanaan penelaahan, pengolahan, dan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan laporan; dan c. pelaksanaan tata usaha Biro

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbagian Pemantauan; dan b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, Indikator Kinerja Utama, rekomendasi hasil pemantauan, serta tata usaha Biro. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penelaahan, pengolahan, dan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan laporan.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan advokasi hukum, pengelolaan informasi publik, publikasi dan media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan; b. pelaksanaan penelaahandan advokasi hukum; c. pelaksanaan penyediaan dan pelayanan informasi publik; dan d. pelaksanaan publikasi dan pengelolaan media.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas: a. Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Bagian Penelaahan dan Advokasi Hukum; dan c. Bagian Komunikasi Publik.

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan b. penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan naskah perjanjian dan ratifikasi hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Subbagian Perjanjian dan Ratifikasi.

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. (2) Subbagian Perjanjian dan Ratifikasi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan naskah perjanjian dan ratifikasi.

Bagian Penelaahan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelahaan dan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Penelaahan dan Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum; b. pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; c. penyiapan bahan advokasi hukum; dan d. pelaksanaan tata usaha Biro.

Bagian Penelaahan dan Advokasi Hukum terdiri atas: a. Subbagian Penelaahan Hukum; dan b. Subbagian Advokasi Hukum.

(1) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pemberian advokasi hukum serta tata usaha Biro.

Bagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pemberitaan dan analisis berita, publikasi dan hubungan media massa, serta hubungan antar lembaga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemberitaan dan analisis berita; dan b. pelaksanaan publikasi dan hubungan media massa serta hubungan antar lembaga.

Bagian Komunikasi Publik terdiri atas: a. Subbagian Pemberitaan dan Analisis Berita; dan b. Subbagian Publikasi dan Hubungan Media Massa.

(1) Subbagian Pemberitaan dan Analisis Berita mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian pemberitaan, serta analisis berita. (2) Subbagian Publikasi dan Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan publikasi data dan informasi serta hubungan media massa dan hubungan antar lembaga.

Biro Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga, persuratan dan arsip, pengadaan dan perlengkapan, kepegawaian, serta organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Biro Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan layanan pengadaan; c. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana.

Biro Umum dan Kepegawaian terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan; b. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan; dan c. Bagian Kepegawaian dan Organisasi.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Kepala/Wakil Kepala, Sekretaris Utama dan para Deputi, persuratan dan kearsipan, rumah tangga, serta protokol dan pengamanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha Kepala/Wakil Kepala; b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Utama; c. pelaksanaan urusan tata usaha para Deputi; d. pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan; e. pelaksanaan urusan protokol dan pengamanan; dan f. pelaksanaan tata usaha Biro.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha Kepala/Wakil Kepala; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama;

c. Subbagian Tata Usaha Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan; d. Subbagian Tata Usaha Deputi Akses Permodalan; e. Subbagian Tata Usaha Deputi Infrastruktur; f. Subbagian Tata Usaha Deputi Pemasaran; g. Subbagian Tata Usaha Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi; h. Subbagian Tata Usaha Deputi Hubungan Antar Lembaga; i. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan; dan j. Subbagian Protokol dan Pengamanan.

(1) Subbagian Tata Usaha Kepala/Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Kepala/Wakil Kepala; (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Utama; (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan; (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Akses Permodalan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Akses Permodalan; (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Infrastruktur mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Infrastruktur; (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Pemasaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Pemasaran; (7) Subbagian Tata Usaha Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi; (8) Subbagian Tata Usaha Deputi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Hubungan Antar Lembaga; (9) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi serta tata usaha Biro; dan (10) Subbagian Protokol dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan protokol dan pengamanan.

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan barang milik negara, pemeliharaan, kearsipan, dokumentasi, pelaporan, rumah tangga dan analisis kebutuhan pengadaan barang inventaris kantor serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan analisis kebutuhan perkantoran dan penatausahaan barang milik negara; b. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan penatausahaan barang milik Negara; c. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan d. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan b. Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Subbagian Perlengkapandan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan penatausahaan barang milik negara serta urusan rumah tangga. (2) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengadaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyusunan bahananalisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja, serta penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai, serta pengembangan pegawai; b. penyiapan bahan pembinaan pelayanan administrasi jabatan fungsional, mutasi, kesejahteraan, dan administrasi kepegawaian; c. penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penataan organisasi dan tata laksana; dan d. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; dan b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja, serta penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai, serta pengembangan pegawai, pembinaan pelayanan administrasi jabatan fungsional, mutasi, kesejahteraan, dan administrasi kepegawaian.

(2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi.

(1) Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, MENETAPKAN, mengoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 58, Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan terdiri atas: a. Direktorat Riset dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan b. Direktorat Edukasi EkonomiKreatif.

Direktorat Riset dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan

koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan di bidang riset pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Direktorat Riset dan Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pelayanan informasi hasil riset dan pengembangan serta pelayanan data metodologi dan analisis riset ekonomi kreatif; b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang pengolahan dan pelayanan informasi hasil riset dan pengembangan serta pelayanan data metodologi dan analisis riset ekonomi kreatif; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan dan pelayanan informasi hasil riset dan pengembangan serta pelayanan data metodologi dan analisis riset ekonomi kreatif; d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam bidang riset dan pengembangan ekonomi kreatif; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pelayanan informasi hasil riset dan pengembangan serta pelayanan data metodologi dan analisis riset ekonomi kreatif.

Direktorat Riset dan Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. Subdirektorat Informasi dan Pengolahan Data; dan b. Subdirektorat Metodologi dan Analisa Riset.

(1) Subdirektorat Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan di bidang pengolahan dan pelayanan informasi hasil riset dan pengembangan ekonomi kreatif. (2) Subdirektorat Metodologi dan Analisis Riset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan di bidang pelayanan data metodologi dan analisis riset ekonomi kreatif.

Direktorat Edukasi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan di bidang edukasi ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Edukasi Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang edukasi subsektor ekonomi kreatif dan edukasi publik; b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang edukasi subsektor ekonomi kreatif dan edukasi publik; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang edukasi subsektor ekonomi kreatif dan edukasi publik; d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam bidang edukasi subsektor ekonomi kreatif dan edukasi publik; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang edukasi subsektor ekonomi kreatif dan edukasi publik.

Direktorat Edukasi Ekonomi kreatif terdiri atas: a. Subdirektorat Edukasi Subsektor Ekonomi Kreatif; dan b. Subdirektorat Edukasi Ekonomi Kreatif Publik.

(1) Subdirektorat Edukasi Subsektor Ekonomi Kreatif melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan di bidang edukasi subsektor ekonomi kreatif. (2) Subdirektorat Edukasi Ekonomi Kreatif Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan di bidang edukasi ekonomi kreatif untuk publik.

(1) Deputi Akses Permodalan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Akses Permodalan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Akses Permodalan mempunyai tugas merumuskan, MENETAPKAN, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Deputi Akses Permodalan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif; b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif; c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif; e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait akses permodalan ekonomi kreatif; f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk akses permodalan ekonomi kreatif; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Deputi Akses Permodalan terdiri atas: a. Direktorat Akses Perbankan; dan b. Direktorat Akses Non-Perbankan.

Direktorat Akses Perbanka nmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang akses permodalan perbankan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Direktorat Akses Perbankan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang akses permodalan perbankan konvensional dan perbankan syariah; b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang akses permodalan perbankan konvensional dan perbankan syariah; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang akses permodalan perbankan konvensional dan perbankan syariah; d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang akses permodalan perbankan konvensional dan perbankan syariah; e. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk bidang akses permodalan perbankan konvensional dan perbankan syariah; dan

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akses permodalan perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Direktorat Akses Perbankan terdiri atas: a. Subdirektorat Perbankan Konvensional; dan b. Subdirektorat Perbankan Syariah.

(1) Subdirektorat Perbankan Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang akses permodalan perbankan konvensional. (2) Subdirektorat Perbankan Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan evaluasi di bidang akses permodalan perbankan syariah.

Direktorat Akses Non-Perbankan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang akses permodalan non-perbankan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Akses Non-Perbankan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang akses permodalan dana masyarakat dan modal ventura; b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang akses permodalan dana masyarakat dan modal ventura; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang akses permodalan dana masyarakat dan modal ventura; d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait akses permodalan dana masyarakat dan modal ventura; e. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk bidang akses permodalan dana masyarakat dan modal ventura; dan f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akses permodalan dana masyarakat dan modal ventura.

Direktorat Akses Non-Perbankan terdiri atas:

a. Subdirektorat Dana Masyarakat; dan b. Subdirektorat Modal Ventura.

(1) Subdirektorat Dana Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang akses permodalan dana masyarakat. (2) Subdirektorat Modal Ventura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan evaluasi di bidang akses permodalan modal ventura.

(1) Deputi Infrastruktur adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Infrastruktur dipimpin oleh Deputi.

Deputi Infrastruktur mempunyai tugas merumuskan, MENETAPKAN, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Deputi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif; b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif; c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif; e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Deputi Infrastruktur terdiri atas:

a. Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Fisik; dan b. Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Fisik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang fasilitasi infrastruktur fisik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Fisik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan kota kreatif dan infrastruktur subsektor ekonomi kreatif; b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan kota kreatif dan infrastruktur subsektor ekonomi kreatif; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pengembangan kota kreatif dan infrastruktur subsektor ekonomi kreatif; d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait bidang fasilitasi pengembangan kota kreatif dan infrastruktur subsektor ekonomi kreatif; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan kota kreatif dan infrastruktur subsektor ekonomi kreatif.

Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Fisik terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Kota Kreatif; dan b. Subdirektorat Infrastruktur Subsektor Ekonomi Kreatif.

(1) Subdirektorat Pengembangan Kota Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang fasilitasi pengembangan kota kreatif. (2) Subdirektorat Infrastruktur Subsektor Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi

dan koordinasi dengan pihak lain di bidang fasilitasi infrastruktur subsektor ekonomi kreatif.

Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang fasilitasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perancangan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi; b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang fasilitasi perancangan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perancangan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi; d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait bidang fasilitasi perancangan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi perancangan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi.

Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a. Subdirektorat Perancangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan b. Subdirektorat Manajemen Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(1) Subdirektorat Perancangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang fasilitasi perancangan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Subdirektorat Manajemen Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang manajemen pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi.

(1) Deputi Pemasaran adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Pemasaran dipimpin oleh Deputi.

Deputi Pemasaran mempunyai tugas merumuskan, MENETAPKAN, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Deputi Pemasaran menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif; b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif; c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif; e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif; f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Deputi Pemasaran terdiri atas: a. Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri; dan b. Direktorat Pengembangan Pasar Luar Negeri.

Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang pengembangan pasar dalam negeri terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreatif; b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreatif; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreatif; d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait di bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreatif; e. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri di bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreatif; dan f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreati

Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri terdiri atas: a. Subdirektorat Pasar Segmen Retail; dan b. Subdirektorat Pasar Segmen Bisnis dan Pemerintah.

(1) Subdirektorat Pasar Segmen Retail mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang pengembangan pasar segmen retail terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif. (2) Subdirektorat Pasar Segmen Bisnis dan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang pengembangan pasar segmen bisnis dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif.

Direktorat Pengembangan Pasar Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang pengembangan pasar luar negeri terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Direktorat Pengembangan Pasar Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreatif; b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreatif; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreatif;

d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkaitdi bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreatif; e. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri di bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreatif; dan f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar segmen retail, bisnis, dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk dan/atau jasa ekonomi kreati

Direktorat Pengembangan Pasar Luar Negeri terdiri atas: a. Subdirektorat Pasar Segmen Retail; dan b. Subdirektorat Pasar Segmen Bisnis dan Pemerintah.

(1) Subdirektorat Pasar Segmen Retail mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang pengembangan pasar segmen retail terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif. (2) Subdirektorat Pasar Segmen Bisnis dan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang pengembangan pasar segmen bisnis dan pemerintah terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif.

(1) Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi mempunyai tugas merumuskan, MENETAPKAN, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan sinkronisasi regulasi di bidang ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektualmenyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif; b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif; c. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan regulasi di bidang ekonomi kreatif; d. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif; f. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi terdiri atas: a. Direktorat Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan b. Direktorat Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi.

Direktorat Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan di bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Direktorat Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan dan advokasi hak kekayaan intelektual;

b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan dan advokasi hak kekayaan intelektual; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pengelolaan dan advokasi hak kekayaan intelektual; d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam fasilitasi pengelolaan dan advokasi hak kekayaan intelektual; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan dan advokasi hak kekayaan intelektual.

Direktorat Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas: a. Subdirektorat Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual; dan b. Subdirektorat Advokasi Hak Kekayaan Intelektual.

(1) Subdirektorat Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan di bidang fasilitasi pengelolaan hak kekayaan intelektual. (2) Subdirektorat Advokasi Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan di bidang fasilitasi advokasi hak kekayaan intelektual.

Direktorat Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan harmonisasi regulasi dan standardisasi di bidang ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Direktorat Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi harmonisasi regulasi, standardisasi dan sertifikasi; b. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan harmonisasi regulasi, standardisasi dan sertifikasi; c. pelaksanaan harmonisasi regulasi, standardisasi dan sertifikasi; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait harmonisasi regulasi dan standardisasi bidang ekonomi kreatif.

Direktorat Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi terdiri atas: a. Subdirektorat Harmonisasi Regulasi; dan

b. Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi.

(1) Subdirektorat Harmonisasi Regulasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan harmonisasi regulasi di bidang ekonomi kreatif. (2) Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi bidang ekonomi kreatif.

(1) Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah dipimpin oleh Deputi.

Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas merumuskan, MENETAPKAN, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program hubungan antarlembaga dan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antarlembaga dan wilayah; b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antarlembaga dan wilayah; c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah; e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait hubungan antarlembaga dan wilayah; f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait hubungan antarlembaga dan wilayah; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah terdiri atas: a. Direktorat Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri; b. Direktorat Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri.

Direktorat Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang hubungan antarlembaga dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam negeri; b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam negeri; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam negeri; d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan bidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam negeri; e. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain bidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam negeri; dan f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam negeri.

Direktorat Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri terdiri atas: a. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Dalam Negeri; dan b. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Non-Pemerintah Dalam Negeri.

(1) Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan,

komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang hubungan antarlembaga pemerintah dalam negeri. (2) Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang hubungan antarlembaga non-pemerintah dalam negeri.

Direktorat Hubungan Antarlembaga Luar Negerimempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang hubungan antarlembaga luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Direktorat Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah luar negeri; b. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah luar negeri; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah luar negeri; d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan bidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah luar negeri; e. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain bidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah luar negeri; dan f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah luar negeri.

Direktorat Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri terdiri atas: a. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Luar Negeri; dan b. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Non-Pemerintah Luar Negeri.

(1) Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan,

komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang hubungan antarlembaga pemerintah luar negeri. (2) Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Non-Pemerintah Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain di bidang hubungan antarlembaga non-pemerintah luar negeri.

(1) Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Inspektorat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Inspektorat.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Jumlah tenaga fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Ekonomi Kreatif harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Kepala menyampaikan laporan kepada PRESIDEN melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan tertentu di bidang ekonomi kreatif secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.

Badan Ekonomi Kreatif harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Setiap unsur di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Ekonomi Kreatif maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

(1) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. (2) Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (3) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan struktural eselon III.a. atau Jabatan Administrator. (4) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

(1) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala. (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala.

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dapat dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas Tenaga Profesional sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan perumpunan subsektor ekonomi kreatif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2015 KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, TRIAWAN MUNAF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY